I Move To “www.sunjayadi.com”

Hallo teman-teman dan pembaca,

Mulai hari ini, 14 April 2008 seluruh content blog ini saya pindahkan ke www.sunjayadi.com

Jadi bagi anda yang ingin membaca postingan-postingan saya selanjutnya silakan kunjungi website saya.

Bisa klik disini…

Terima kasih, Achmad Sunjayadi (Sangkelana)

_______________________________________________________

Dear readers and colleagues,

Since April 14, 2008, I moved all the content of this blog to my website www.sunjayadi.com

so if any of you would liked to continue reading my posts,  please visit and enjoy

Thank you, Achmad Sunjayadi (Sangkelana)

Mengenang dan Membayangkan Jakarta Tahun 50-an

Jakarta adalah kota yang penuh kisah. Banyak orang yang memiliki dan menyimpan berbagai kenangan serta cerita. Almarhum ayah saya kerap menceritakan pengalamannya sewaktu anak-anak di Jakarta. Misalnya berkelahi satu lawan satu di Taman Suropati setiap pulang sekolah, Menteng atau cerita transportasi trem di Jakarta yang kini tak ada bekasnya.

Sayangnya, kisah dan pengalaman ayah saya itu tak dicatat bahkan sampai dibukukan. Jadi, ketika beliau tak ada, maka lenyaplah pula kenangan dan cerita tersebut.
Beruntung, Firman Lubis, yang jika dilihat dari usianya termasuk ABG (Angkatan Babe Gue), menyempatkan diri menuliskan kenangannya.

Maka beruntunglah generasi seusia saya atau bahkan jauh di bawah saya, dengan membaca buku ini dapat mengetahui dan membayangkan gambaran masa lalu Jakarta, khususnya Jakarta tahun 50-an. Tahun 50-an merupakan masa peralihan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ke pemerintah Indonesia yang ketika itu masih balita. Tentu banyak cerita menarik seputar tahun 50-an yang tak kalah dengan gegap gempitanya masa revolusi. Oleh karena itu kita berharap banyak munculnya cerita unik dan menarik dalam buku ini. Apalagi jika melalui kaca mata seorang remaja yang penuh gejolak dan semangat petualangan.

Berbagai cerita disajikan dalam buku ini. Misalnya cerita “becak komplit”, transportasi umum murah untuk rakyat yang juga berfungsi sebagai tempat bermesraan (hlm.127), bermain layang-layang di atas atap rumah tanpa khawatir terkena setrum listrik (hlm.243), mode celana pendek ketat yang ujungnya hanya sedikit di bawah pangkal paha (hlm.251), razia celana ketat dan blue jeans yang ketika itu disebut celana jengki (dari kata yankee) oleh polisi dan tentara. Cara menentukan celana itu sempit atau tidak adalah dengan menggunakan botol. Celana dianggap ketat jika botol tidak dapat yang dimasukkan ke dalam kaki celana. Jika dianggap ketat maka celana akan digunting. Sedangkan celana blue jeans tanpa ampun langsung digunting (hlm.252).

Lalu cerita tentang gaya rambut ala Tony Curtis, gaya rambut tanpa belahan dengan jambul tinggi di tengah yang ditarik ke depan. Bagian kiri dan kanan rambut disisir ke belakang. Supaya tatanan rambut tidak cepat rusak karena angin dan tahan lama maka harus digunakan minyak rambut. Minyak rambut yang dipakai berbahan dasar vaseline pekat diberi minyak wangi menyengat. Salah satu merek terkenal adalah Lavender yang bisa dibeli di kaki lima (hlm.253)

Kenangan yang tak kalah menariknya adalah cerita tentang buku dan majalah porno yang ternyata sudah beredar pada masa itu. Menurut Lubis, buku-buku berbau porno itu berukuran saku dan kualitas cetakannya kurang bagus. Harganya pun lumayan mahal untuk kantong remaja. Biasanya buku porno itu tidak selalu berisi gambar yang merangsang tetapi dalam bentuk cerita. Misalnya buku serial Serikat 128 yang menceritakan sebuah organisasi rahasia yang membongkar dan melawan kejahatan. Cerita kriminal itu sering diselingi dengan cerita adegan porno yang merangsang birahi remaja (hlm.274)

Pengalaman kuliner pun tak luput dari pengamatan Firman. Ia menceritakan jajanan masa itu seperti nasi uduk, kue ketan yang hingga kini masih ada tetapi mungkin sudah jarang (hlm.202)

Begitupula dengan kisah si Ja’im, tukang catut (calo) karcis bioskop Metropole atau Menteng. Anak kampung Pedurenan ini marah jika dipanggil si Ja’im. Pria besar yang juga jagoan ini hanya mau dipanggil Eddy (hlm.262)

Ibu saya yang bersekolah di SD Perguruan Cikini pernah menceritakan suatu peristiwa tragis yaitu penyerangan dengan granat terhadap Presiden Soekarno. Para korban berjatuhan, terutama anak-anak. Peristiwa itu juga nyaris merenggut nyawa ibu jika ia tidak berpindah tempat. Banyak teman-temannya yang tewas. Peristiwa tragis ini juga diceritakan oleh Firman yang ketika itu berada di sana (hlm. 196)

Namun, cerita-cerita menarik itu tidak langsung dapat kita baca. Pada bab-bab awal kita disuguhi dengan biografi penulisnya serta cerita-cerita yang mengacu pada peristiwa-peristiwa penting menjelang 1950-an seperti pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan serta perang revolusi. Firman Lubis menjelaskan alasan ia menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang tentunya ditujukan bagi orang awam bukan sejarawan di bagian penutup. Bagi yang ingin langsung mengetahui cerita-cerita unik khas remaja tahun 1950-an tentu cerita peristiwa-peristiwa penting itu agak membosankan.

Ditulisnya kenangan tahun 1950-an pada masa yang berbeda (tahun 2000-an) tentu memiliki konsekuensi. Seperti yang terjadi pada buku ini. Pandangan penulis pada masa kini yang telah memiliki pengalaman tentu berbeda jika kenangan itu dituliskan, misalnya pada 1960-an. Pandangan polos remaja tentu berbeda dengan pandangan arif dewasa yang telah banyak makan asam garam. Misalnya kritik penulis terhadap dunia pendidikan (hlm.228-229), lingkungan (Bab VI), status sosial (hlm.113).

Firman Lubis, si anak Menteng bukanlah seorang sejarawan. Ia adalah seorang guru besar FKUI bidang kedokteran komunitas dan pencegahan yang memiliki hobi pada sejarah. Hal itu terlihat dalam bacaannya yang luas tentang sejarah yang ia jadikan referensi untuk beberapa peristiwa penting. Sehingga bagi mereka yang ingin lebih mendalami peristiwa atau pokok masalah tertentu dapat membaca buku-buku yang disarankan olehnya.

Buku yang dilengkapi dengan ilustrasi foto – meski cukup membingungkan mana yang koleksi pribadi dan mana yang bukan – serta tanpa disertai indeks cukup menarik untuk dibaca. Setidaknya bagi mereka yang seusia dengan Firman Lubis dapat mengenang masa itu sedangkan bagi generasi sesudahnya dapat mengetahui dan membayangkannya.

Bagi sejarawan, buku ini juga layak dijadikan “sumber” data sejarah sosial Jakarta masa 50-an. Namun tentu harus didukung dengan data lain serta penelitian lebih lanjut. Mengingat kalimat-kalimat meragukan yang digunakan penulisnya seperti “kalau tidak salah…”, “seingat saya…”, “dari yang pernah saya dengar…”.

Satu hal yang bisa dijadikan pelajaran dari buku ini adalah setiap orang dapat menuliskan sejarahnya (baca: kenangannya) yang mungkin saja kelak dapat berguna untuk orang lain. Tidak perlu menunggu masa depan seperti yang khayalan Firman Lubis jika dapat hidup kembali ke masa 1950-an hal pertama yang ia lakukan adalah memotret berbagai keadaan dan kehidupan di Jakarta pada masa itu.

Air dalam Sejarah di Asia Tenggara

Judul         :  A World of Water: Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian
Histories
Penyunting    :  Peter Boomgaard
Penerbit    :  KITLV-Leiden , 2007
Tebal        :  368 halaman

Air adalah bagian dari kehidupan manusia. Manusia dapat saja menahan lapar hingga beberapa hari tetapi tanpa air beberapa hari saja manusia dapat menemui ajalnya.

Ada orang-orang yang menganggap air sebagai musuh dan pembawa bencana yang harus dihindari. Namun, ada pula orang-orang yang begitu mendambakan air hingga rela melakukan apa pun untuk mendapatkannya.

Sejatinya air sebagai salah satu anugerah dari Tuhan kepada manusia yang harus dikelola dengan baik. Namun, keserakahan, kecerobohan dan ketidakpedulian manusia sendiri lah yang menyebabkan air berbalik menjadi musuh dan bencana.

Tengok saja Jakarta yang diwarisi persoalan dari masa lalu, setiap awal tahun selalu dikunjungi ‘tamu tak diundang’ alias banjir. Tentu tidak semua penduduk Jakarta mau menerima ‘tamu’ itu dan para pemegang kebijakan serta aparat pemerintah DKI pun telah berusaha sebaik-baiknya dalam menyambut ‘tamu’ tersebut.

Banjir tersebut ternyata tak hanya berasal dari curah hujan yang tinggi tapi juga karena menaiknya permukaan air laut. Seperti yang beberapa waktu lalu melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta dan menggenangi sebagian wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Mungkin saja penyebab lainnya ketidakseimbangan serta ketidaktepatan teknologi dalam mereklamasi daerah pantai. Belum lagi persoalan pencemaran air yang mempengaruhi kualitas air tersebut dan menimbulkan penyakit mematikan.

Tidak hanya Jakarta, kota-kota besar lainnya di Indonesia yang dekat dengan laut pun harus bersiap-siap. Meminjam pernyataan F. Rahardi, kita harus menyiapkan bahtera Nabi Nuh sebelum ikut tenggelam (Kompas, 1/12/07).

Sehubungan dengan air tersebut, buku ini layak dibaca untuk mengetahui seluk-beluk air di Asia Tenggara. Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan dari lokakarya mengenai air dalam sejarah di Asia Tenggara yang diselenggarakan di Leiden pada 14-16 Juni 2001 dalam menyambut 150 tahun KITLV. Seperti yang diungkapkan penyuntingnya, Peter Boomgaard, tema “air” adalah tema penting dan menarik, khususnya di Asia Tenggara yang sebagian besar wilayahnya diliputi air.

Beberapa pakar menjadi penyumbang tulisan buku ini. Para penulis tersebut menyajikan beragam tema tulisan menarik mengenai air yang secara garis besar disajikan dengan empat bagian penting. Bagian pertama Waterscape, Heather Sutherland mengulas letak geografis Asia Tenggara, khususnya perairan di sana sebagai anugerah yang memudahkan proses masuknya budaya baru. Kerapkali proses itu secara sederhana dikenal dengan istilah ‘Indianization’ (Indianisasi), ‘Islamization’ (Islamisasi) dan ‘Westernization’ (Pembaratan)  (hal.56).

Kekuatan kosmologi laut yang dipercaya penduduk pribumi Kepulauan Maluku disajikan oleh Sandra Pannell (hal.71), lalu sejarah singkat perburuan hiu di Indonesia oleh Manon Osseweijer yang diawali dengan munculnya artikel di surat kabar kolonial pada awal abad ke-20. Artikel itu mengenai peluang bisnis hiu di Hindia Belanda, terutama untuk pasar Batavia dan Singapura. Hiu yang awalnya dianggap hewan predator dan musuh para pelaut menjadi buruan yang menguntungkan. Sekitar 43 persen tubuhnya bernilai ekonomis tinggi. Majalah Zeevisscherij in Indië tahun 1929 melaporkan dagingnya yang sudah dikeringkan diperdagangkan di Jawa, Madura dan China (hal.108). Sementara itu siripnya secara khusus dikirim ke China (hal.109)

Pada bagian kedua Hazards of sea and water , James F. Warren membahas kisah dua abad, globalisasi penjarahan dan perompakan di Asia Tenggara, dari akhir abad ke-18 hingga ke abad 20 (hal.125), berikut Greg Bankoff mengulas badai dalam sejarah masyarakat Filipina 1565-1930 yang harus selalu siap menghadapi bencana tersebut (hal.153).

Bagian ketiga Water for agriculture menyajikan tulisan Robert C. Hunt tentang irigasi komunal (hal.187). Topik yang sama juga dibahas oleh Willem Wolters mengenai institusi irigasi dengan mengambil berbagai kasus di Asia Tenggara (hal.209). Jauh ke belakang sekitar 5000-3000 tahun lalu, Jan Wisseman Christie mengulas pengaturan air pada masa awal penanaman padi (Oryza sativa L.) di Jawa dan Bali (hal.235). Tulisan Jan Wisseman Christie ini merupakan kajian arkeologis yang menarik.

Air merupakan nyawa kehidupan yang penting yang sejatinya merupakan hak setiap warga suatu negara serta diatur oleh negara untuk semata-mata kepentingan rakyatnya. Mengenai hal tersebut Franz van Benda-Beckmann dalam tulisannya menganalisa peranan negara, politik dan konflik di Indonesia terhadap pengaturan air (hal.259). Franz van Benda-Beckman memulai artikelnya dengan konflik sumber air Sungai Tenang pada pertengahan abad ke-19 yang memasok air minum untuk markas pasukan Hindia Belanda di Fort de Kock (Bukittinggi) hingga masa reformasi.

Pada bagian terakhir Pure and impure water: Health and disease , Foong Kin mengungkapkan sejarah penyakit yang berhubungan dengan air seperti tifus, kolera, disentri hingga demam berdarah di Malaysia (hal.281). Menurut catatan, demam berdarah di Malaysia berasal dari Penang pada 1902 (hal.290)

Segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan akan menimbulkan masalah jika dikuasai swasta. Sehubungan dengan itu Okke Braadbaart mengkaji kasus privatisasi air di Jakarta (hal.297). Ketika Presiden Soeharto masih berkuasa pada tahun 90-an, sebagai pendamping Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya diusulkan perusahaan swasta untuk ‘melayani’ kebutuhan publik Jakarta. ‘Konsesi’ diberikan kepada dua perusahaan yaitu Garuda Dipta Semesta dengan tokoh kuat di belakangnya yaitu putera pertama Soeharto, Sigit Hardjojudanto yang mengelola wilayah Barat. Lalu Kekarpola Airindo dari Grup Salim yang mendapat ‘jatah’ wilayah Timur (hal.301). Kelak Garuda diperkuat oleh perusahaan Inggris Thames Water International dan Kekarpola didukung oleh Lyonnaise des Eaux dari Prancis (hal.303)

Bagian ini ditutup dengan tulisan Anton Lucas dan Arief W.Djati yang membahas politik lingkungan hidup dan polusi air di Jawa Timur (hal 322). Hingga tahun 70-an, polusi lingkungan merupakan isu yang tidak begitu penting bagi masyarakat Jawa Timur. Sungai di Surabaya yang menjadi sumber utama air minum di sana menjadi tempat sampah hingga bangkai anjing. Hal itu dapat disimak dari nyanyian yang kerap dinyanyikan dalam pentas ludruk ‘E dayohe teko (E tamunya datang), E beberno kloso (E gelarkan tikar), E klosone bedah (E tikarnya rusak), E tembelen jadah (E ditambal jadah), E jadahe mambu (E Jadahnya bau), E pakakno asu (E berikan ke anjing), E asune mati (E anjingnya mati), E buwaken ing kali (E buang ke kali)…’ (hal.322). Tidak hanya itu proyek pengembangan air minum dari sumber mata air Umbulan pada masa Soeharto ternyata merupakan kasus menarik karena melibatkan anak-anak penguasa serta beberapa konglomerat Indonesia dan perusahaan asing (hal.341)

Menurut sejarawan Anthony Reid, melimpahnya air merupakan salah satu ciri negeri tropis, khususnya Asia Tenggara. Oleh karena itu kelihatannya mereka tak perlu khawatir kehabisan air dan seolah tampak ‘boros’ jika membersihkan tubuh. Tidak mengherankan budaya mandi di kawasan ini sangat berbeda dengan di kawasan Eropa.

Pada abad ke-17 atau bahkan jauh sebelumnya  orang Asia lebih dahulu memiliki kebiasaan mandi dengan menggunakan air mengalir dibandingkan orang Eropa yang antipati dengan kebiasaan itu. Orang Asia telah memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk membersihkan tubuh. Oleh karena itu mereka senang tinggal di tepi aliran sungai. Tidak mengherankan jika pemukiman masyarakatnya berada di tepian sungai.

Peranan sungai ini digantikan jalan dan jalur kereta api. Pada kenyataannya hingga kini banyak masyarakat di perkotaan di Indonesia yang masih betah tinggal di bantaran sungai meskipun itu sangat membahayakan diri mereka sendiri.

Jika tidak ada sungai, untuk mandi orang di Asia menuangkan seember air sumur di kepala mereka. Cara mandi seperti ini cenderung melarutkan bakteri tubuh bagian bawah menjauh dari kepala. Praktik ini lebih aman dibandingkan dengan mandi di dalam bak yang sama untuk semua anggota keluarga. Dimulai dari anggota keluarga tertua sampai termuda (bayi). Seperti yang dilakukan di negeri bercuaca dingin (misalnya di Eropa).

Pada masa VOC, mengingat iklimnya yang terlalu panas bagi mereka, para serdadunya di Batavia dikenakan ‘wajib mandi’ setiap delapan atau sepuluh hari sekali. Mandinya pun di sungai yang ketika itu mungkin tak sekeruh sekarang. Namun, tetap saja ada yang menolak lantaran tidak biasa atau malas mandi.

Kebiasaan baru di tanah seberang ini yaitu mandi membuat orang Belanda memasukkan kosa kata baru dalam bahasa mereka yaitu mandiën. Termasuk kata mandiebak (bak mandi), mandiekamer (kamar mandi), dan gajoeng (gayung). Tidak hanya itu, sastrawan Louis Couperus menyebutkan istilah sirammen juga dipakai yang mengacu pada urusan membersihkan tubuh ini.

Air juga terbukti ampuh menyembuhkan penyakit kejiwaan dan masuk angin (misalnya dengan cara mandi atau banyak minum air putih) walau untuk itu dikembalikan pada diri masing-masing apakah mau memercayainya. Namun, yang harus diwaspadai adalah kejahatan yang menggunakan medium air. Misalnya kejahatan yang marak yaitu dengan memasukkan obat bius yang sangat keras ke dalam air (air mineral kemasan) dan diberikan kepada penumpang dari daerah (biasanya penumpang bis kota) untuk dikuras harta bendanya.

Sebagai bagian dari salah satu proyek KITLV yaitu EDEN (Ecology, Demography, and Economy in Nusantara) yang meneliti sejarah lingkungan di Indonesia, buku ini sangat menarik dan berguna bagi kita  yang ingin mendalami sejarah lingkungan, khususnya air dalam sejarah di Asia Tenggara.

Air memang sangat berharga, dia bisa membawa kesejahteraan dan bencana. Pengaruh perubahan iklim global yang mulai kita rasakan dampaknya sekarang memaksa kita menentukan pilihan demi masa depan. Tinggal kita yang harus menentukan mau terus merusak anugerah Tuhan ini atau mulai sadar dengan merawat dan menjaganya hingga akhir zaman. Pilihan ada di tangan kita.

dimuat di Kompas, 16 Desember 2007

Belajar dari ‘Orang Pangkat-Pangkat’ Mengatur Batavia

Judul : Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia
Penulis : Mona Lohanda
Penerbit : Masup Jakarta, 2007
Tebal : vi + 304 halaman

Kita selalu diingatkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama alias seperti keledai masuk lubang yang sama. Oleh karena itu bercermin atau belajar dari pengalaman dan sejarah adalah hal yang dianjurkan. Namun, peringatan dan anjuran itu seolah diabaikan. Entah karena lupa, pura-pura lupa atau ikut-ikutan lupa lantaran asyik dengan ‘jabatan’ yang kita pegang. Akibatnya banyak yang kelak mendapat ganjarannya.

Salah satu upaya belajar itulah terdapat dalam buku Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia karya Mona Lohanda ini. Sekilas buku ini seolah hanya untuk golongan tertentu yaitu ‘orang pangkat-pangkat’. Namun, tak ada salahnya kita belajar bagaimana mereka mengatur Batavia di masa silam karena ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Apalagi bulan Oktober DKI Jakarta mendapatkan gubernur baru. Hasil pemilihan langsung. Dengan kata lain, bisa kita lihat kiprah orang nomor satu Jakarta dan ‘para ahlinya’ bekerja.

Patut kita ketahui bahwa menuliskan sejarah administrasi Batavia apalagi masa VOC adalah pekerjaan sulit yang butuh ketelitian. Di tangan Mona Lohanda, arsiparis dan sejarawan, sumber-sumber primer (dengan tulisan tangan dan bahasa Belanda abad ke-17/1 diolah sedemikian rupa hingga enak dibaca.

Pada masa VOC (1620-1800) sebenarnya ada 37 Gubernur Jenderal tetapi yang benar-benar terlibat langsung dengan urusan kota Batavia ada 34 Gubernur Jenderal. Sedangkan pada masa Hindia Belanda (1816-1942), Batavia memiliki 26 residen dan asisten residen yang bertanggung jawab atas pemerintahan kota. Gubernur Jenderal pada masa ini bukan lagi pimpinan yang mengurus pemerintahan lokal. Namun, segala keputusan residen dipengaruhi oleh keputusan Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Weltevreden.

Untuk mencapai jabatan Gubernur Jenderal pada masa VOC, seseorang harus menduduki jabatan tertentu. Tidak ada pemilihan langsung. Mereka meniti karir mulai dari klerk (staf), asisten, boekhouder (pemegang buku), onderkoopman (pedagang junior), hingga opperkoopman (pedagang utama/senior). Ini jelas karena pada dasarnya VOC adalah sebuah perusahaan dagang (hal.28).

Para pegawai dan serdadu VOC itu umumnya orang Eropa yang terdiri dari berbagai kebangsaan seperti Jerman, Prancis, Polandia, Denmark, Skots. Bahkan pada abad ke-18, separuh prajurit VOC berkebangsaan Jerman. Sementara itu jabatan Gubernur Jenderal khusus hanya untuk bangsa Belanda. Namun, ada pengecualian misalnya G.W.Baron van Imhoff yang keturunan bangsawan Jerman, Abraham Patras yang berdarah Prancis bahkan ada yang berdarah campuran Asia yaitu Dirk van Cloon (hal.29)

Selain orang Eropa rupanya dalam VOC ada orang Jepang yang bekerja sebagai serdadu atau bekerja di kapal. Diperkirakan mereka bekerja sejak 1612. Sesudah pensiun dari VOC, mereka pun mencari pekerjaan lain dan menetap di Batavia. Menurut F. De Haan dalam Oud Batavia, komunitas warga Jepang di Batavia telah terbentuk sejak 1620-an. Bahkan tercatat pula jabatan Kapitein der Japanners (Kapitan Jepang) pada 1616.

Sebagai salah satu kota dagang VOC, Batavia dibangun dengan meniru kota-kota di Belanda. Salah satu ciri khasnya adalah grachten (kanal) atau kali buatan yang mengalir di dalam kota. Kanal-kanal itu rupanya tidak hanya sebagai sarana transportasi dari Ommelanden ke pelabuhan, beberapa kanal besar dijadikan tempat ‘plesir’ para pejabat VOC dan beberapa orang kaya Batavia. Mereka menggunakan perahu yang dihias, berplesir pada sore hari menyusuri kota (hal.64)

Seperti masa kini, kali pada masa VOC menjadi tempat pembuangan sampah besar. Tempat curahan segala jenis sisa yang dihasilkan manusia. Urusan membuang sampah ini sebenarnya sudah diatur sejak 1630 yang melarang orang membuang kotoran manusia, sampah rumah tangga dan berbagai jenis sampah ke dalam kali dan kanal yang mengalir dalam kota. (hal. 151). Bagi yang melanggar didenda 6 riksdaalder. Namun penduduk Batavia mengacuhkannya, hingga denda dinaikkan jadi 25 riksdaalder. Terbayanglah pada masa lalu saja, penduduk sudah bandel apalagi sekarang.

Tingkah laku para Gubernur Jenderal masa VOC itu pun cukup menarik untuk disimak. Misalnya kelakuan Cornelis Speelman (1681-1684), pengganti Rijcklofs van Goens, yang memerintah semaunya tanpa meminta saran pada Raad van Indië (Dewan Hindia). Belum lagi manipulasi catatan keuangan hingga kebiasaan buruk main perempuan (hal.94-95). Atau kelakuan Joannes Camphuys (1684-1691) yang sering mangkir rapat dengan Dewan (hal.95). Sementara itu tindakan Diederick Durven (1729-1732) sangatlah tidak pantas dilakukan oleh ‘orang pangkat-pangkat’ di koloni. Ia dengan kejam membuang Wandullah, anak Kapitan Melayu, ke pengasingan di Srilangka lantaran Wandullah berani menagih utang sang Gubernur yang kalah berjudi (hal.107).

Pada masa Jacob Mossel (1750-1761) berkembang gaya hidup pamer kemewahan di kalangan penduduk Eropa dan kaum Mardijker kaya. Misalnya pemakaian payung kebesaran, perhiasan, pakaian mewah, kereta kuda, jumlah budak. Sehingga sulit dibedakan mana yang anggota Dewan Hindia dan mana yang pemilik losmen (hal. 115). Maka dibuatlah aturan prach en praal tertanggal 30 Desember 1754 untuk membatasi gaya hidup yang berlebihan tersebut.

Namun hal itu bertolak belakang pada masa Petrus Albertus van der Parra (1761-1775). Gubernur Jenderal ini terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Pesta pelantikannya sebagai Gubernur Jenderal dirayakan dengan mewah dan juga dirayakan di semua kantor dagang VOC di Persia, Jepang, India dan Srilangka. Ia bahkan menunda upacara pelantikannya hingga 1763.

Alasannya selain menunggu keputusan dari Heeren XVII di Amsterdam, van der Parra ingin upacara pelantikannya bertepatan dengan ulang tahunnya tanggal 29 September 1763. Mudah-mudahan saja pelantikan Gubernur DKI terpilih kelak tidak seperti pesta pelantikan P.A van der Parra. Selain itu van der Parra pun memiliki kebiasaan upacara ‘toast’ untuk kesehatan dirinya beserta istri setiap sore. Acara itu berlangsung mulai pukul 6 sore hingga 9 malam (hal.120).

Sebenarnya bukan tidak ada Gubernur Jenderal yang ‘waras’ dan berupaya membongkar praktek-praktek penyalahgunaan wewenang. Seperti yang dilakukan oleh Abraham van Riebeck (1709-1713), Christoffel van Swoll (1713-1718), Henricus Zwaardecroon (1718-1725). Namun upaya itu sia-sia lantaran pejabat berikutnya kembali ‘tidak waras’ atau ikut-ikutan ‘tidak waras’. Sehingga kelak bubarnya VOC pada 1799 kerap dipelesetkan dengan Vergaan Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi).

Secara garis besar peraturan yang dikeluarkan pada masa VOC berhubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban, kegiatan ekonomi termasuk pajak, kebersihan dan kesehatan kota, pengaturan penduduk serta gaya hidup kelompok orang Eropa di Batavia. Jika perlu peraturan yang dikeluarkan itu menguntungkan secara finansial. Bisa jadi seperti Jakarta sekarang yang pendapatan pemasukan daerahnya juga berdasarkan dari beragam pajak.

Menariknya beberapa peraturan ini hingga sekarang pun masih diterapkan. Misalnya saja larangan memasang petasan dan mercon yang pada awalnya dilarang pada malam pergantian Tahun Baru China dan tahun baru tetapi akhirnya dilarang juga pada setiap kesempatan pesta dan perayaan penduduk (hal.134). Atau penerapan pajak usaha dagang, transportasi, konsumsi dan hiburan. Pajak hiburan misalnya pajak ronggeng dan tandak, wayang, judi dan sabung alam (hal. 138). Pajak wayang ini mengingatkan kita pada pajak tontonan yang diterapkan pada bioskop di masa sekarang.

Ada juga peraturan ‘konyol’ yang dikeluarkan yaitu denda bagi para calon pengantin yang terlambat di gereja untuk upacara perkawinan. Jika mereka terlambat di gereja Belanda, mereka didenda 10 riksdaalder. Jika upacara diadakan di gereja Portugis, dendanya 5 riksdaalder (hal. 142)

Singkat kata, buku yang dilengkapi berbagai ilustrasi dan lampiran nama-nama Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, Walikota, Bupati, Patih, Komandan Pribumi dan Komandan Distrik, Wedana dan Komandan Kelompok Warga Timur Asing ini sangat menarik. Selain itu dari buku yang berisi gambaran sejarah politik dan sejarah sosial ‘orang pangkat-pangkat’ di masa silam ini kita bisa ambil sisi positifnya.

Sayangnya tidak disertainya indeks membuat kita harus bersusah payah mencari obyek yang kita minati. Di samping itu ada satu hal yang terasa mengganjal yang muncul pada bab 1 (hal.21) yaitu kalimat “Tanggal 13 November 1596 untuk pertama kalinya serombongan kapal VOC mampir di pelabuhan Jakarta…”. Apakah pada 1596 VOC sudah berdiri? Pada 1596 VOC belum ada. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dan kedatangan kapal-kapal itu sebenarnya adalah ekspedisi pimpinan Cornelis de Houtman yang dikirim oleh para pedagang Amsterdam dengan tujuan mencari sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan penghasil rempah-rempah.

VOC sendiri terbentuk dari kongsi lima ‘Compagnieen van Verre’ (Kongsi Timur Jauh) Holland dan satu kongsi Zeeland yang akhirnya membentuk Generale Vereenichde Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie in de Geünieerde Nederlanden dan disingkat menjadi Vereenigde Oost-Indische Compagnie alias VOC saja. Patut dicatat pada masa itu, Belanda merupakan satu republik dari berbagai provinsi dan dikenal dengan nama Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën.

Bila Anda pengikut paham kita ‘dijajah selama 350 tahun’ (dihitung dari 1596, tahun kedatangan Cornelis de Houtman), bagaimana perasaan Anda jika tahu bahwa kita ‘dijajah’ oleh dua provinsi dari sebuah negeri kecil. Atau hanya sebuah perusahaan dagang Eropa.

Terlepas dari kekurangan tersebut buku ini layak dibaca semua kalangan, khususnya, peminat sejarah politik, administrasi, sosial budaya bahkan para pengambil keputusan alias ‘orang pangkat-pangkat’. Melalui ketelitian dan ketekunannya, penulis berhasil meramu sumber-sumber primer ‘kering’ hingga menghasilkan buku sejarah yang enak dibaca ini dan menyuguhkannya pada kita. Apalagi tidak banyak penulis Indonesia yang menggarap tema ini.

Menyingkap Kumpulan Surat Pribadi Raja Ali Haji

Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tulisan yang kini kian tergeser kedudukannya oleh bentuk komunikasi yang lain, seperti e-mail maupun SMS. Namun, bagi sebagian kalangan surat tetap dianggap lebih bersifat ‘pribadi’ dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber sejarah. Apalagi jika sang penulis surat merupakan tokoh penting karena dapat dipergunakan untuk menyusun gambaran tentang penulis dan zamannya. Seperti halnya penulis surat dalam buku ini.

Buku Di Dalam Berkekalan Persahabatan: Surat-surat Raja Ali Haji kepada von de Wall adalah kumpulan surat-surat pribadi Raja Ali Haji (ca.1809-ca.1873) kepada Herman von de Wall, seorang sarjana kelahiran Jerman yang menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Kumpulan surat-surat tersebut ditulis antara 1857 hingga akhir 1872. Ketika itu mereka sibuk mengumpulkan bahan dalam upaya menyusun Kamus Melayu.

Raja Ali Haji merupakan penulis Melayu abad ke-19, sezaman dengan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Dua karyanya yang terkenal Gurindam XII dan magnum opus, Tuhfat al-Nafis (Hadiah yang berharga). Khusus karya yang disebut terakhir merupakan sumber informasi berharga bagi sejarah Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya serta mengandung deskripsi peristiwa yang sangat terperinci, demikian tulis Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson.

Pada 2004, Raja Ali Haji diangkat menjadi pahlawan nasional dari kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, Raja Ali Haji bukanlah pahlawan yang diangkat karena semangat berperangnya. Melainkan karena sejumlah karya, hasil goresan kalam yang memberikan sumbangan berharga bagi bahasa Indonesia.

Perhatian Raja Ali Haji begitu luas tak terbatas pada karya sastra. Ranah agama, hukum, dan sejarah diakrabinya dan diungkapkan dengan sentuhan sastra seolah antara ranah-ranah itu terjalin rapi, satu sama lain. Misalnya dalam kitab Thamarat al-Muhimmah setebal 79 halaman. Karya ini memiliki keistimewaan dalam sejarah perundangan di Nusantara sebelum munculnya undang-undang Barat.

Kumpulan surat-surat Raja Ali Haji ini sebelumnya pernah diterbitkan dan dianotasikan dalam bahasa Inggris pada 1995 yang mendapatkan banyak pujian dan kritikan. Serta dimuat dan diresensi dalam berbagai majalah, jurnal luar negeri yang berbobot.

Namun demikian penerbitan kumpulan surat-surat ini tidak serta-merta dapat menjawab sejumlah pertanyaan mengenai sosok Raja Ali Haji. Setidaknya, melalui buku yang sedikit lebih lengkap dari edisi Inggrisnya diharapkan dapat memberikan gambaran keseharian dan gagasan dirinya. Misalnya, merekonstruksi citra dirinya dan hubungan penulis Melayu ini dengan para pegawai kolonial di kepulauan kecil sekitar Singapura pada pertengahan abad ke-19. Hubungan serta citra yang disebut oleh Eliza Netscher, pejabat khusus urusan Melayu yang kemudian menjadi Residen Riau, sebagai “penulis Islam (alim) yang dengki dan membenci orang Eropa (Belanda)”.

Ironisnya, Netscher jualah yang “mensponsori” syair-syair lain dari Raja Ali Haji untuk diterbitkan dalam majalah Bataviaasch Genootschap, TBG (Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) edisi 1853.

Berlawanan dengan citra “negatif” yang dibentuk Netscher, melalui kumpulan surat-suratnya ini muncul sosok diri Raja Ali Haji sebagai guru agama yang alim dalam upaya memajukan orang-orang Melayu. Raja Ali Haji pun justru melihat manfaat kerjasama dengan pemerintah kolonial untuk tujuan pendidikan dan bersahabat dengan seorang pejabat Belanda. Bahkan mereka kelak mengumpulkan bahan dan menyusun kamus Melayu-Belanda dan kamus ekabahasa Melayu. Perihal persahabatannya ditunjukkan dalam surat 22 April 1862 (hal.69).

Begitu eratnya persahabatan itu, hingga Raja Ali Haji dalam suratnya begitu bebas mengungkapkan informasi pribadi. Mulai dari urusan uang persekot “proyek” kamusnya (surat 30 Mei 1869), persoalan anaknya (surat 26 Juli 1867) hingga rasa khawatirnya atas kegagalan memuaskan hasrat pada perempuan yang baru dinikahinya: ”Ini satu susah, akan tetapi rahasia kitalah kepada paduka sahabat kita, yaitu syahwat kita inilah yang kurang benar2…. Bagaimanakah kiranya ikhtiar paduka sahabat kita memberi ikhtiar kepada kita. Istimewa pula ini baharu pula kita dapat satu gundik budak muda. Maka hal kita inilah, itulah susah kita ” (surat 31 Juli 1872),

Pada umumnya, gagasan-gagasan yang muncul dalam kumpulan surat-suratnya adalah pemikiran Raja Ali Haji di bidang bahasa, khususnya Melayu. Ini sangat membantu kita dalam memahami kamusnya, Kitab Pengetahuan Bahasa, serta Bustanul Katibin, kitab tatabahasanya.  Pun kita bisa menyibak beberapa pemikiran Raja Ali Haji tentang bentuk-bentuk sastra, khususnya syair.

Bahkan dalam kamus yang merupakan karya nonsastra, Raja Ali Haji tetap memasukkan karya sastra sebagai bagian dari rasa keindahan yang dimilikinya. Seperti dalam salah satu suratnya kepada von de Wall pada 12 Maret 1872: “Bermula adapun kamus yang hendak diperbuat itu, yaitu bukannya seperti kamus yang seperti paduka sahabat kita itu. Hanyalah yang hendak kita perbuat bahasa Melayu yang tertentu bahasa pada pihak Johor dan Riau Lingga jua. Akan tetapi dibanyakkan bertambah di dalam qissah2 cerita2 yang meumpamakan dengan kalimah yang mufrad, supaya menyukakan hati orang muda2 mutalaahnya, serta syair2 Melayu sedikit2. Di dalam hal itupun memberi manfaat jua kepada orang2 yang mempikirkan perkataan dan makna bahasa Melayu pada orang2 yang bukan ternak Johor dan Riau dan Lingga” (hal.130)

Selain itu dengan membaca surat-surat ini, kita mendapatkan contoh langka tentang bentuk tidak resmi dan sehari-hari bahasa Melayu abad ke-19 yang bisa dikatakan ‘informal’. Namun, bukan berarti Raja Ali Haji menggunakan bahasa Melayu pasar. Tentunya, hal itu menunjukkan bentuk kontras bahasa dalam surat resmi serta berbagai bentuk sastra tradisional Melayu.

Raja Ali Haji tak hanya terkenal di tanah Melayu, karya-karyanya juga dikenal di seberang lautan. Ketika karya-karyanya dicetak dan diterbitkan di Batavia dan Belanda, namanya pun semakin dikenal hingga menyeberangi benua. Karya Raja Ali Haji juga merupakan satu-satunya syair Melayu pertama yang diterbitkan Warnasarie (1853), majalah terbitan Batavia yang sebenarnya hanya khusus untuk sastrawan Belanda di Hindia. “Hak privilege” ini diperolehnya setelah Roorda van Eysinga menerima Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji langsung dari tangan penulisnya dan terpukau karena keindahannya. Roorda van Eysinga juga yang menerjemahkan Syair Abdul Muluk itu dan dimuat dalam Tijdschrift voor Neerlandsch Indië (1847).

Perihal, keterkenalan dan kegembiraan karena karyanya dibaca kalangan luas juga diungkapkannya dalam salah satu suratnya pada 11 November 1869 : “Dan lagi saya maklumkan kepada tuan, ada surat Raden dari Bandung kepada saya yang dia sudah sampai di Bandung. Membawalah dia kamus yang tiada bersampaian, maka dipinjamlah konon orang2 Bandung ke sana ke mari, suka akan syairnya konon. Dan lagunya pun dibacakanlah oleh Raden, sangatlah sukanya orang2 yang tahu2 bahasa Melayu.” (hal.104)

Akhir hayat Raja Ali Haji tidak dapat ditentukan secara pasti. Baik tanggal, tahun dan sebab-sebab kematiannya. Yang jelas, ketika itu ia tengah menyelesaikan kamus ekabahasa Melayu. Diperkirakan ia menutup mata di sekitar masa-masa kematian sahabatnya, von de Wall pada 1873.

Buku ini dilengkapi dengan peta, foto-foto naskah surat, catatan biografis orang-orang yang disebutkan dalam surat, silsilah Raja Ali Haji serta indeks. Semua itu sangat membantu pembaca. Namun, alangkah baiknya jika disertakan pula gambar/foto Raja Ali Haji dan Hermann von de Wall, Sehingga khalayak pembaca, khususnya generasi kini, bisa membayangkan rupa sang penulis surat-surat dalam kekekalan  persahabatan.

Mengupas Gardu di Perkotaan Jawa

Judul   :  Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa
Judul Asli  :  Guardian of Memories:Gardu in Urban Java
Penulis  :  Abidin Kusno
Penerjemah : Chandra Utama
Penerbit :  Ombak, 2007
Tebal  : xv + 154 halaman
Coba tengok ke ujung gang atau jalan, pintu masuk sebuah kompleks perumahan, ada satu bangunan kecil yang mungkin tak menarik perhatian kita. Mungkin karena memang kita anggap tak penting atau karena kita tak pernah menyinggahinya. Gardu, demikian bangunan kecil itu disebut.

Dianggap tidak penting karena biasanya hanya digunakan untuk kongkow-kongkow di waktu siang dan menghabiskan malam saat meronda. Atau sekedar tempat mangkal para pengojek. Bangunan kecil ‘remeh’ itu memang kalah penting dibanding dengan monumen megah yang berdiri kokoh dan menghabiskan dana besar. Bahkan jika perlu menggunakan dana khusus atau anggaran pemerintah yang nota bene adalah uang dari rakyat. Di samping itu gardu tak pernah menjadi obyek wisata dan tak ada orang yang khusus berfoto-ria berlatar belakang gardu.

Namun, rupanya gardu tak seremeh yang kita bayangkan. Abidin Kusno melalui bukunya ini dengan cerdas menguliti fungsi-fungsi politik dan perubahan makna gardu dari masa kini lalu kembali ke masa silam. Ia juga merefleksikan gardu sebagai sebuah institusi yang perlu dipahami menurut sejarahnya yang spesifik.

Berbeda dengan buku sejarah konvensional yang kronologis dan linier, buku ini dibahas dengan gaya melingkar bak cakra manggiling. Buku ini diawali dengan penggambaran posko milik PDI Perjuangan era Megawati. Mundur ke masa Soeharto, lalu masa revolusi, jaman Jepang, masa kolonial Belanda, sedikit mengulas jaman Jepang, kembali ke masa revolusi, masa Soeharto lalu kembali ke posko Megawati.

Abidin Kusno, seorang arsitek yang menulis disertasi Behind the postcolonial: architecture, urban space, and political cultures in Indonesia di State University of New York memiliki gaya bertutur yang baik dalam menyusun mozaik data-data sejarah. Ia mampu menyiasati kekurangan data dengan menggunakan karya sastra sejaman sebagai pelengkap.

Posko Megawati menjadi titik tolak bukunya. Ketika itu pasca lengsernya Soeharto, kekacauan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Respons komunitas kota atas kekacauan ini dimanfaatkan para elite politik untuk menarik perhatian wong cilik.

Adalah Megawati Soekarno Putri, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memprakarsai pembangunan gardu atau yang lebih populer disebut posko (pos komunikasi) di berbagai tempat di Indonesia (hal.11).  Posko-posko PDIP ini menandai lahirnya sejarah gardu baru Indonesia yang sekaligus memberi makna baru pada gardu.

Bagi Megawati, posko bukan sekedar gardu untuk menjalin komunikasi, namun juga sebuah struktur yang mempresentasikan citra publik dirinya dan sang ayah, Soekarno. Megawati pun berpesan kepada para simpatisannya untuk menjaga posko, menggunakannya dengan baik serta menghindari semua tindakan yang membuat buruk posko. Hiasan gambar figur Megawati dan Soekarno di posko-posko tersebut seolah ‘menjaga’ dan ‘mengawasi’ orang-orang yang lalu lalang di depan posko.

Pada masa Soeharto, gardu biasa disebut pos hansip (pertahanan sipil), pos kamling (keamanan lingkungan) atau pos ronda. Pada masa ini juga menggunakan istilah ‘posko’. Namun, itu lebih mengacu pada pos komando yang dibangun unit militer secara temporer ketika mereka bertugas di wilayah yang rawan dan belum terkendali (hal.28).

Memasuki tahun 1980-an intelijen angkatan darat mendapat tuntutan perubahan yang memaksa mereka menyesuaikan operasi-operasi yang dilakukan. Menurut mereka ancaman keamanan bukan lagi datang dari Aceh, Timor Timur atau Irian Jaya namun sangat mungkin dari perkotaan. Di kota, unit-unit militer yang ditarik dari operasi-operasi luar daerah berbagi tugas dengan polisi. Pada masa ini posko militer bertransformasi menjadi pos hansip. Tak jarang beberapa anggota hansip di lingkungan perumahan ternyata pernah bertugas di Timor Timur misalnya.

Bila kita menelusuri sejarah gardu jauh ke belakang ternyata bisa dikatakan gardu sudah ada di Jawa sebelum datangnya bangsa Eropa. Gardu bisa ditemui di pintu masuk kediaman para bangsawan. Namun, tujuan gardu pada masa pra kolonial bukan untuk mengawasi, mengintai atau memberi batas teritorial. Gardu dibangun untuk menunjukkan kuasa raja sebagai pusat kosmos (hal.47).

Kesadaran teritorial pun muncul akibat bercampur-baurnya rezim penguasa yang berbeda . Misalnya Daendels yang dipengaruhi Prancis dan Raffles yang dipengaruhi Inggris. Gardu pun menjadi bagian terpenting dalam kesadaran teritorial itu. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda serta di Hindia Belanda menyebabkan pergeseran makna gardu yang tidak hanya melambangkan keamanan tapi juga kekuasaan, wilayah dan identitas.

Perubahan penting dapat dikatakan terjadi pada masa Daendels. Gardu muncul dan berperan dalam institusi ronda (baik siang maupun malam). H.C.C. Brousson pun menduga kata gardu kemungkinan berasal dari bahasa Prancis ‘garde’.  Hal tersebut berkaitan dengan strategi batas teritorial yang digunakan Daendels dalam memerintah Jawa.

Hal menarik lain yang diulas Abidin Kusno ialah pengalaman etnis Tionghoa terhadap gardu. Pengalaman mereka sangat jarang disinggung karena sebagian besar pembahasan seputar makna gardu menyajikan gardu sebagai warisan sejarah budaya Jawa. Padahal gardu memiliki sejarah dan makna yang spesifik bagi mereka.

Pencatat sejarah kota Semarang, Liem Thian Joe memperlihatkan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan jaga dan gardu mulai muncul pada era kompeni (VOC). Berawal dari pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa pada 1740. Peristiwa itu menyebabkan sebuah wilayah khusus yaitu Glodok disiapkan oleh VOC untuk mengontrol orang-orang Tionghoa. Imbas lainnya adalah pada 1741, kelompok Tionghoa di Semarang membangun ‘betengan’ (barikade) dari kayu dan papan di depan kampung Tionghoa (hal.84).

Menjelang abad ke-19, peristiwa Java Oorlog (Perang Jawa), pemberontakan Diponegoro menghembuskan kabar angin yang beredar di kalangan Tionghoa. Isinya mengenai serbuan kawanan brandal. Peristiwa yang dikenal dengan ‘gegeran Diponegoro’ itu membuat mereka membangun gardu dan gerbang-gerbang di sekitar kampung.

Tahun 1940-an, Jepang mulai menduduki Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda frustasi mencari tenaga yang mau mempertahankan Hindia. Mereka mengembangkan sebuah program yang melatih warga sipil untuk menjadi penjaga kota (stadswacht) sukarela. Seorang warga sipil di Malang, Kwee Tiam Tjing terpanggil ikut menjadi penjaga sukarela. Dalam bukunya Indonesia dalem Api dan Bara, ia menuliskan gardu-gardu “ (wacht-wacht) jang ditempatken di moeloet djalanan-djalanan jang menoejoe ka kota Malang…”  (hal.90).

Pada masa pendudukan Jepang, ‘saudara tua’ kita ini justru memanfaatkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda secara terbalik. Bila pada masa Hindia Belanda, penjaga kota diacuhkan dan tak mendapat perhatian warga, pada jaman Jepang  orang Indonesia diinstruksikan agar berhenti dan memberikan hormat pada penjaga kota. Lalu bila penjaga-penjaga kota pada masa kolonial Belanda dilatih dengan berbagai macam protokol disipliner, maka ‘adik-adik’ Jepang ini dilatih dengan hukuman fisik. Kesalahan kecil dibalas dengan tempelengan, tendangan dan pukulan (hal.99). Hal ini mengingatkan kita pada perlakuan para ‘oknum’ siswa IPDN terhadap siswa lainnya.

Sistem toniragumi (kelompok lingkungan, cikal bakal RT/RW yang kita kenal sekarang) yang diterapkan pada jaman Jepang melahirkan organisasi keamanan Keibodan yang beranggotakan warga setempat. Para anggota Keibodan digambarkan sebagai orang-orang yang saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjaga kampung di lingkungan mereka. Di sini gardu tidak hanya merepresentasikan keamanan kampung tapi juga merangsang semangat gotong royong antara negara dan masyarakat (hal.105).

Lain halnya dengan masa revolusi. ‘Gardu’ yang diwujudkan dalam bentuk ‘pos-pos komando’ didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia di desa-desa dan zona-zona perbatasan yang ditentukan Belanda. Fungsinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban. ‘Gardu’ lainnya dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat (biasanya pemuda) untuk menghadapi aksi huru-hara dan pembunuhan yang dilancarkan milisi-milisi liar.

Berbeda dengan penjaga gardu biasa atau polisi yang diawasi negara, para pemuda (revolusi) ini seolah berhak menentukan siapa lawan dan kawan. Mereka tidak hanya sekedar bertanya melainkan juga berhak memeriksa identitas politik orang-orang yang mereka jumpai. Biasanya para pemuda revolusi ini mengawali dengan pertanyaan: “mana surat keteranganmu, Bung?” (hal.122).

Pada masa kini gardu seolah menjadi bagian dari kapitalisasi massa cerminan masyarakat urban. Dalam suatu acara televisi beberapa waktu lalu yang disiarkan menjelang sahur, latar belakang gardu plus kentongan seolah mewakili suasana malam menjelang pagi. Beberapa orang (biasanya beberapa pelawak plus artis bintang tamu) berpakaian hansip atau berselimutkan sarung menjadi properti melengkapi gardu. Acara itu pun mampu menyedot pemirsa dan iklan yang lumayan banyak.

Gardu memang tak sekedar hanya pajangan atau pelengkap untuk menjaga keamanan suatu wilayah berhiaskan papan bertuliskan: “ Tamu harap lapor 2 x 24 jam”. Berbagai permasalahan di negara kita mulai dari nomor buntut, skandal seks artis atau pejabat, korupsi, interpelasi terhadap presiden, terorisme bisa dibahas sini, tanpa terikat waktu dan khawatir disomasi. Selain itu gardu tak akan hilang dari ingatan karena memang kita tak pernah mengingatnya. Pertanyaan yang muncul adalah apa makna gardu di masa datang?

Dimuat di Kompas, 23 Juli 2007

Sejarah Pendidikan Tionghoa Masa Kolonial

Judul : Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia 1900-1942
Judul asli : Hollands onderwijs in een koloniale samenleving: Dhe Chinese ervaring in Indonesie 1900-1942
Pengantar : Wang Gungwu
Penulis: Ming Govars

Penerbit: Chinese Heritage Centre, Singapore 2005

Tebal: xxiii + 37o halaman

Sejarah bila ditulis dari dalam akan terasa sekali perbedaannya. Apalagi jika si pelaku itu sendiri yang menuliskannya. Namun, tetap ada faktor penting yang harus diperhatikan. Supaya tak terjebak dengan emosi pribadi yang terkadang mengalahkan obyektifitas. Demikian pula dengan buku yang merupakan terjemahan disertasi Ming Govars dalam bahasa Belanda di Universiteit Leiden pada 1999.

Dikatakan dilihat dari dalam karena sang penulis Ming Govars lahir dan besar di Hindia. Tepatnya di Padang pada 1922 dengan nama Ming Tien Nio Tjia. Ia menyelesaikan ELS di Padang. Lalu setahun di HBS serta sekolah perdagangan di Batavia. Tahun 1958 ia pindah ke Belanda dengan suaminya, Willem Bramwell Govars. Dalam usia yang boleh dikatakan tidak muda lagi Ming Govars menyelesaikan penelitian mengenai pendidikan Tionghoa masa kolonial ini.

Tema pendidikan cukup menarik mengingat buku-buku mengenai sejarah masyarakat Tionghoa kebanyakan melihat dari sudut pandang politik, sosiologis, antropologis. Secara garis besar buku ini membahas sejarah perkembangan pendidikan Tionghoa masa kolonial dalam kurun waktu 1900-1942. Yang mencakup pengaturan, tujuan, perubahan yang terjadi serta konsekuensi dari perubahan tersebut. Dikaitkan pula pengaruh Chineese Beweging (Gerakan orang Tionghoa) dan yang penulis sebut Neo-Chineese Beweging (Neo Gerakan orang Tionghoa) terhadap pendidikan.

Dalam tempo yang cukup panjang (1900-1942), Ming Govars juga menelusuri ke belakang, melihat sejarah orang Tionghoa di Hindia (Indonesia) pada abad ke-17 (masa Verenigde Oost Indische Compagnie) serta kedudukan mereka dalam masyarakat ketika itu. Yang khusus ia bahasa dalam bab 2 Education 1600-1900 (hal.30).

Adalah Regeringsreglement (Peraturan Pemerintah) tahun 1818 yang menunjukkan pandangan baru dalam pendidikan kolonial. Sekolah-sekolah yang dahulunya sebagai institusi khusus (baca: berhubungan dengan agama) , mulai mendapat perhatian pemerintah kolonial. Pemerintah pun menawarkan anak-anak pribumi untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda.

Namun, dalam aturan tersebut tidak disebutkan anak-anak kalangan Tionghoa. Tapi toh mereka pun akhirnya bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda itu. Seperti isi laporan Algemeen Verslag van het Onderwijs (laporan umum pengajaran) 1849 yang menyebutkan adanya hak privilege bagi anak-anak Tionghoa untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Ironisnya, anak-anak Tionghoa ini lalu sama sekali tidak diperkenankan belajar di sekolah-sekolah pemerintah (sekolah Eropa). Khususnya, setelah Komisi Pengajaran yang disetujui oleh pemerintah pada 1849 menyatakan bahwa anak-anak Tionghoa (termasuk anak-anak Jawa) bisa “merusak” perkembangan moral anak-anak Eropa (hal.44).

Tahun 1845 pemerintah kembali membuka sedikit pintu dengan memperbolehkan anak-anak Tionghoa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan syarat tertentu. Terutama, mereka harus memiliki izin dari Komisi Pengajaran. Peraturan baru pun terus digulirkan. Hasilnya pada akhir 1869, anak-anak Tionghoa termasuk dari 193 anak non-Eropa yang belajar di sekolah-sekolah Belanda di Jawa. Menurut J.M. Rosskopf dalam Het Europeesch onderwijs in Indië (1895), pada 1893 dari 13.537 murid sekolah di seluruh Nusantara terdapat 153 anak Tionghoa. Jumlah ini tentu membuat miris, mengingat dari lebih setengah juta penduduk Tionghoa (berdasarkan sensus 1905) hanya sedikit saja yang bisa mengecap pendidikan. Ditambah lagi bila mengingat “sumbangan” penduduk Tionghoa terhadap pemerintah Hindia Belanda selama tiga abad.

Bila kita melihat sejarah perkembangan pendidikan untuk orang Tionghoa pada masa kolonial di Hindia Belanda, kita dapat melihat peranan penting baik dari sekolah swasta Tionghoa serta sekolah pemerintah Hindia Belanda. Membuat sistem sekolah yang baik merupakan tujuan dari Tiong Hoa Hwe Koan ketika organisasi ini didirikan pertama kali pada 1900 di Batavia. Dibentuknya sekolah Belanda-Tionghoa pada 1908 jelas merupakan reaksi langsung atas keberhasilan sekolah Tiong Hoa Hwe Koan.

Ironisnya, pemerintah Hindia Belanda tak pernah mempertanyakan atau melihat pentingnya orang Tionghoa bagi masyarakat Hindia. Berbagai pujian dan kritikan muncul untuk masyarakat Tionghoa di Hindia ini. Di samping itu juga perlakuan diskriminatif yang selalu mereka terima baik oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya hingga kini.
Walau pada kenyataannya ada pula kalangan Tionghoa yang membatasi diri mereka hanya untuk kalangan mereka sendiri.

K.Verboeket dalam De geschiedenis van de Chineezen in Nederlandsch Indië menuliskan bahwa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen (1618-1623) pernah menyatakan: “Tak ada penduduk di dunia yang melayani kami sebaik orang Tionghoa”. Gubernur Jenderal Cornelis van der Lijn (1645-1650) juga menyebutkan bahwa “Mereka (baca:orang Tionghoa) merupakan salah satu peletak dasar koloni.”

Thomas Stanford Raffles (1811-1816) pun menyebut orang Tionghoa sebagai jiwanya perdagangan dan perekonomian. Bahkan ahli ekonomi E. Helfferich dalam artikelnya “Het vreemde element in Nederlandsch-Indië” di Economische statistische berichten vol 11 (1926) mengatakan bahwa bila orang Tionghoa tidak pernah ada, maka mereka tidak akan menemukan kehidupan perekonomian di Hindia” . R.A Kartini dalam salah satu suratnya untuk istri Direktur Pendidikan J.H. Abendanon tertanggal 14 Desember 1902 memuji kedermawanan orang Tionghoa yang membantu pemerintah kolonial ketika terjadi bencana banjir.

Puji-pujian tersebut berbanding terbalik dengan kritik dan kecaman berikut. Misalnya kecaman J.F.W. van Nes dalam artikel “De Chinezen op Java” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (1851) yang menyebutkan berbahayanya orang Tionghoa bagi orang Belanda dan Jawa. Atau J.S Furnivall yang membandingkan orang Tionghoa sebelum tahun 1900-an dengan parasit. Belum lagi cibiran terhadap masyarakat ini kerap dilontarkan. Seperti cibiran dalam sebuah catatan perjalanan seorang serdadu Belanda yang menyebut masyarakat Tionghoa, “Yahudi”nya Asia. Demikian pula stereotipe dalam roman-roman kolonial yang hampir selalu menggambarkan hal negatif masyarakat Tionghoa di Hindia (pedagang candu, pemilik rumah bordil).

Terlepas dari pujian dan kritikan tersebut, masyarakat Tionghoa di Hindia ketika itu tentu mempertanyakan mengapa pemerintah kolonial butuh 300 tahun untuk menyediakan sekolah bagi mereka. Bahkan ketika pemerintah membutuhkan para pegawai rendahan baru untuk kepentingan mereka, yang akhirnya membuka sekolah bagi penduduk pribumi, kesempatan tidak terbuka bagi penduduk Tionghoa.
Barulah setelah penghapusan sistem konsesi (Politik Etis), munculnya Chineesche Beweging (Gerakan orang Tionghoa) dan berkembangnya pendidikan Tiong Hoa Hwe Koan yang nasionalis pada awal abad ke-20, kebijakan pendidikan pemerintah berubah drastis.

Gerakan orang Tionghoa ini pun menjadi isu politik penting. Setelah tawar-menawar antara pemerintah Belanda dan Republik Tiongkok, akhirnya diputuskan bahwa masyarakat Tionghoa di Hindia menjadi bagian dari perhatian yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Sekolah Belanda-Tionghoa yang dibuka pada 1908 dan diharapkan dapat “memperkuat” pemerintah kolonial, justru mempengaruhi kalangan Peranakan Tionghoa (hal.202). Politieke Inlichtingen Dienst (Intel politik pemerintah kolonial) tetap mengawasi sekolah-sekolah swasta Tionghoa. Mereka khawatir pada pengaruh gerakan nasionalis di Tiongkok melalui sekolah-sekolah tersebut.

Manfaat yang bisa diambil dari buku ini adalah ternyata pendidikan pun tak luput dari kebijakan politik. Suatu persoalan yang hingga kini masih kita hadapi. Bagai pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Mulai dari polemik ujian nasional, dana bantuan sekolah, RUU guru, minimnya anggaran pendidikan hingga kebijakan yang berganti-ganti. Semua itu menggambarkan bahwa persoalan pendidikan masih dianggap tidak penting dan tidak perlu. Padahal persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan. Di sinilah investasi sumber daya manusia yang sesungguhnya.

Buku ini dilengkapi pula dengan kata pengantar dari Wang Gungwu dari East Asian Institute Singapura, daftar dan tabel jumlah sekolah, mata pelajaran serta murid Tionghoa di Nusantara, foto-foto, indeks. Buku ini merupakan sumber berharga bagi para peneliti, pengamat dan peminat kajian masyarakat Tionghoa di Indonesia sebelum Perang Dunia II karena kaya akan sumber primer (baca: Belanda) yang juga seyogyanya perlu dikritisi lebih lanjut.

Inspirasi Kaleidoskopis Jakarta

Judul   :  Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural
Judul asli : Jakarta Batavia: Socio-cultural essays
Penyunting :  Kees Grijns dan Peter J.M Nas
Penerjemah : Gita Widya Laksmini dan Noor Cholis
Penerbit :  KITLV-Jakarta dan Banana, Maret 2007
Tebal  :  378 halaman

F. de Haan pernah sesumbar bahwa ia telah meneliti Batavia sampai ke akar-akarnya. “Si Jago”, demikian julukan arsiparis-peneliti ini, mengatakan Batavia telah ditelitinya seperti ia memeras sebuah jeruk segar hingga kering. Tak tersisa setetes pun. 

Sesumbar de Haan ada benarnya karena bila kita membaca buku ini, hampir sebagian besar para penulis artikel menggunakan de Haan sebagai sumber. Namun, de Haan melupakan satu hal, membicarakan Batavia atau Jakarta sekarang, tak akan ada habisnya. Buktinya, hampir setiap tahun persoalan yang dihadapi kota yang dahulu bergelar “Ratu dari Timur”, beraneka ragam.

Menariknya, segala macam persoalan itu berakar dari berbagai masalah yang nyaris sama di masa lalu. Sebut saja aspek demografi, morfologi perkotaan, lingkungan hidup, lalu lintas hingga banjir. Dalam konteks itulah, buku Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural layak dibaca. Khususnya bagi bakal Gubernur , penduduk serta pendatang DKI Jakarta.

Buku yang membahas Jakarta ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh para ahli berbagai latar belakang disiplin ilmu dari luar maupun dalam negeri. Mulai dari sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, linguistik, arsitektur bahkan sastra. Suatu pendekatan yang semestinya juga dilakukan oleh para pengelola serta aparatur ibu kota negara ini yang memiliki beragam masalah.

Titik tolak yang digunakan buku ini bukan berdasarkan tematis tapi kronologis. Yang merentang dari masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), abad kesembilan belas, periode akhir masa kolonial hingga periode modern pascakemerdekaan.

Simak saja uraian Blussé membahas ritual diplomatik internasional pada periode awal Batavia. Ia menuturkan bagaimana para pejabat VOC harus mempelajari etiket dan protokol diplomatik. Berbagai upacara penyambutan, seperti tur dengan kereta kuda, defile pasukan bertombak, tembakan salvo hingga diisapnya sebatang pipa cangklong  harus diketahui oleh pejabat VOC. 

Lalu ia membandingkan dengan penyambutan tamu negara masa kini. Melesat dengan kecepatan penuh dari bandara ke penginapan mereka, didahului dan diikuti rombongan polisi militer dengan raungan sirine dan lampu menyala-nyala. Tanpa memberi kesempatan pada penduduk Jakarta untuk bertatapan dengan tamu pembesar asing itu (hal.36).

Masalah kesehatan serta nyamuk yang hingga  sekarang juga menjadi masalah serius Jakarta ternyata juga merupakan persoalan pada masa lalu. Ironisnya, hal itu seolah menjadi persoalan yang tak kunjung padam. Masalah kesehatan pada masa VOC inilah yang dibahas lugas oleh Van der Brug.

Rumah sakit kompeni yang seharusnya membuat pasien menjadi sehat justru semakin membuat pasien sakit bahkan meninggal. Sehingga para pegawai senior VOC kalau masih menyayangi nyawa disarankan untuk dirawat di rumah saja daripada dirawat di rumah sakit yang jorok, kotor, penuh sesak (hal.51). Bagaimana pula dengan pelayanan rumah sakit pada masa kini?

Menurut penduduk, penyakit mereka berasal dari “uap jahat” yang ditengarai karena pendangkalan pantai yang dipenuhi sampah, bangkai ikan busuk. Tidak hanya itu, kanal yang tercemar, kuburan di halaman gereja, kualitas air, penebangan hutan, penggalian saluran air di sekitar kota hingga pencemaran Sungai Ciliwung karena adanya pabrik gula dituding sebagai biang kerok penyakit ganas di Batavia (hal.52).

Nyamuk pun jadi sasaran kambing hitam. Bila masa kini yang ditakuti nyamuk demam berdarah (Aedes aegypti), maka pada masa VOC nyamuk malaria (Anopheles sundaicus) jadi momok menakutkan. Begitu berbahayanya hingga pada masa VOC orang mengenakan “pakaian anti nyamuk” khusus dan dalam berbagai pesta makan malam adalah hal biasa setiap tamu mempunyai seorang pelayan pribadi yang bertugas mengusir nyamuk dengan kipas besar (hal.64).

Ketidaksehatan Batavia ini sangat terkenal hingga seluruh Eropa. Ketika Raffles yang menjabat letnan gubernur Jawa kembali ke Inggris pada 1816, ia ditugaskan ke St. Helena menemui Napoleon. Pertanyaan pertama Napoleon adalah apakah Batavia masih tidak sehat. Ketika itu memang Raffles sedang menderita malaria-cachexie dan tampak kurus (hal.73).

Masalah keamanan wilayah Ommelanden (di sekitar) Batavia menjadi perhatian Remco Raben. Persoalannya adalah konflik antar komunitas. Pada 1686 ketika sebuah gardu jaga di kota diserang bandit-bandit Bali, VOC memutuskan mengeluarkan peraturan terperinci mencakup semua komunitas di Ommelanden. Diangkatlah para kepala kampung dengan pangkat kapten. Mereka diberi imbalan tanah untuk diri mereka serta para pengikutnya. Dengan cara ini diharapkan berbagai komunitas dijauhkan dari dalam kota (hal.104). Salah satu contohnya adalah Kapten Jonker yang memiliki tanah di dekat Sungai Marunda.

Bicara ‘kepala kampung’, Mona Lohanda dalam artikelnya menyebutkan, kepala kampung pertama yang diangkat pada 1620 adalah kepala kampung Cina, Kapitan Cina. Berbeda dengan pengangkatan kapten Cina pertama yang tercatat dalam Resolutien van ‘t Casteel Batavia tanggal 11 Oktober 1620, VOC justru tidak memberi perhatian pada pengangkatan Inlandsche Kommandanten yang berasal dari berbagai ‘suku’ ini. Antara lain adalah Kommandant der Boegineezen en Makassaren (Bugis dan Makkasar), der Amboneezen en Boetonders (Ambon dan Buton).

Apakah kaum bangsawan dikenal dalam masyarakat Betawi? Pertanyaan inilah yang mendasari Yasmine Shahab dalam membahas pembentukan elite Betawi yang berpangkal pada sejarah prakolonial. Dalam artikelnya Yasmin menampilkan sebuah perhimpunan bernama Al Fatawi Mangkudat yang menyatakan diri sebagai representasi aristokrasi lama Jayakarta pra-Batavia sehingga memberi para anggotanya hak untuk dianggap sebagai B.A alias orang Betawi Asli (hal.213).

Karya sastra ternyata dapat juga dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi masa lalu. Seperti artikel Gerard Termorshuizen yang menggunakan novel-novel P.A Daum dalam mengungkapkan kehidupan kolonial di Batavia. Mulai dari gambaran kedudukan sosial, hobi pamer, kehidupan religius, hiburan dan kebudayaan, kaum Indo rendahan dan nyai hingga kaum pribumi miskin yang tertindas. Di sini tampak bahwa karya sastra itu terkadang bisa memunculkan gambaran lebih jelas tentang sebuah masyarakat ketimbang sebuah rak sarat naskah sejarah yang formil dan kaku.

Sementara itu Huub de Jonge memusatkan perhatian pada orang Arab di Batavia. Kelompok etnis yang relatif kurang mendapat perhatian. Padahal komunitas Arab di Batavia adalah komunitas Arab terbesar kedua setelah komunitas Arab di Surabaya. Ia membahas sejarah komunitas Arab di Batavia, ketegangan dan konflik dalam komunitas tersebut.

Susan Blackburn dalam artikelnya menyoroti persoalan hak pilih perempuan dan posisi perempuan di Batavia yang tampaknya merupakan persoalan rumit.  Ia mengungkapkan sulitnya kerjasama antara kaum perempuan pribumi, Tionghoa, Belanda dan Indo. Hal yang khusus dibahas adalah cabang Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (Perhimpunan Pemilih Perempuan) di Batavia yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Nama-nama tempat di JA[DE]BOTABEK merupakan hasil penelitian memikat Kees Grijns yang menandai memori kolektif dan historis komunitas urban. Ia mengungkapkan berbagai nama jalan di Jakarta yang masih menunjukkan karakter asli pedesaan tempat itu, misalnya Kebon Sirih, Kebon Jeruk atau Kebon Kopi. Begitupula nama jalan dengan nama haji tertentu yang menunjukkan kentalnya ikatan emosional orang Batavia dengan Islam tradisional. Namun, tahukah kita ada gang yang diberi nama ‘Gang TSS’?  Ternyata merupakan singkatan ‘Tolong Sakit Sengsara’ dan penghormatan terhadap seorang dokter Jawa yang membantu penduduk selama penjajahan Jepang (hal.230).

Topik pelestarian alam di kawasan metropolitan Jakarta digarap Luc Nagtegaal dan Peter J.M. Nas. Mereka memaparkan kondisi kawasan hijau dari tipe-tipe yang berbeda, seperti taman, tanah kosong, taman milik pribadi, lapangan terbang, tanah makam, padang golf, lahan pertanian serta daerah resapan air. Mereka merumuskan pula sebuah teori tentang distribusi spasial kawasan hijau kota.

Artikel menarik lainnya adalah pandangan dari ‘atas’ yaitu kebijakan para pemimpin Jakarta dari masa ke masa karya Peter J.M. Nas dan Manasse Malo. Mereka menelaah kebijakan tersebut dengan menganalisis riwayat para walikota dan gubernur pascaperang. Mulai dari Walikota Suwirjo hingga Gubernur Wiyogo (1945-1992). Dengan kata lain gubernur, petinggi dan penduduk DKI Jakarta boleh saja silih berganti tapi persoalan yang dihadapi nyaris sama, berulang dan bahkan kian beragam.

Kekurangan buku ini (mungkin) kekurangjelian penyunting terjemahan pada halaman 1. Di sana tertulis tahun terbitan buku Oud Batavia karya si Jago, F. de Haan 1992 seharusnya adalah 1922. Seperti yang tercantum pada buku aslinya.

Secara umum buku yang dilengkapi peta, tabel, ilustrasi ini cukup menarik dan memberikan inspirasi bagi pakar sejarah, antropologi, sosiologi, tata kota, khususnya jajaran petinggi DKI Jakarta. Begitupula para pembaca awam yang ingin mengetahui lebih banyak tentang gambaran persoalan ibu kota Negara Indonesia yang tak ada habisnya, kurang lebih bisa terpuaskan.

Dimuat di Kompas, 14 Mei 2007

Menjinakkan Kesatria Pemberontak

Judul buku : Strategi Menjinakkan Diponegoro, Stelsel Benteng 1827-1830
Penulis : Saleh As’ad Djamhari
Penerbit : Komunitas Bambu, Jakarta 2004
Tebal : xix + 342 halaman

Mengapa dalam historiografi kolonial Belanda pemberontakan Diponegoro tidak disebut sebagai pemberontakan, tetapi Java Oorlog? Begitu pula dalam historigrafi Indonesia, pemberontakan itu disebut Perang Diponegoro.

Menurut aliran sejarah militer baru, dengan John Keegan sebagai salah satu pelopornya, perang yang terjadi dalam satu wilayah negara disebut perang kecil (small war). Bentuk aksi politiknya adalah pemberontakan, revolusi, atau perang saudara. Mengacu pada pendapat ini, maka pemberontakan yang dipimpin Diponegoro sebagai upaya politik yang dilakukan orang Jawa untuk merebut kembali kedaulatannya dapat dikategorikan sebagai perang. Serta dipenuhinya tiga indikasi yang menjadi tolak ukur. Pertama, memiliki ideologi, yaitu untuk berjihad, kedua memiliki organisasi dan dukungan lingkungan serta ketiga menguasai medan.

Di samping itu, Java Oorlog (Perang Jawa), seperti halnya Atjeh Oorlog (Perang Aceh), berlangsung lama (1825-1830), menelan korban yang besar, hampir membakar sebagian besar daerah di Pulau Jawa serta memaksa Pemerintah Hindia Belanda mengocek kantong hingga 25 juta gulden. Bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran masa itu. Keletihan luar biasa dan rasa frustrasi akibat kegagalan strategi dalam perang tersebut membuat para petinggi militer Belanda memeras otak mencari strategi baru.

Diangkat dari disertasi Saleh As’ad Djamhari di Pascasarjana UI tahun 2002, buku ini menguraikan teknis strategi baru yang dikenal dengan Stelsel Benteng secara gamblang. Dalam memoar Kolonel Stuers, anak menantu Jenderal De Kock, diungkapkan, Java Oorlog tersebut merupakan awal diterapkannya strategi militer baru, suatu strategi yang unik, baik dari sisi pemikiran maupun pelaksanaan yang berhubungan dengan aspek politik, sosial, dan kultural (hal 5-6). Strategi ini lahir berdasarkan pada kesalahan strategi mobilitas pasukan di lapangan dalam upaya mengejar pasukan Diponegoro selama dua tahun. Perkiraan De Kock yang membiarkan lawan berperang dengan cara berperangnya sendiri sampai kehabisan logistik ternyata keliru. Pasukan Diponegoro ternyata mampu bertahan hanya dengan makan nasi kering dan garam (hal 79).

Strategi Stelsel Benteng bertujuan melindungi pasukan dari serangan mendadak dengan mendirikan semacam kubu perlindungan (battlefield fortification) sederhana dari bahan baku yang tersedia di Pulau Jawa. Model perlindungan sederhana ini kemudian ditiru oleh beberapa komandan pasukan lainnya yang secara populer disebut “benteng” dan dapat menampung 25-30 orang (hal 85). Tercatat dalam buku ini ada 258 benteng berukuran kecil dan sedang, termasuk 16 benteng berukuran besar dibangun.

Meskipun buku ini dipenuhi istilah-istilah kemiliteran, tetapi kita seakan-akan dibawa ke medan pertempuran oleh seorang guide militer dan seolah-olah ikut menyaksikan pertempuran secara langsung. Hal ini tentu tak lepas dari latar belakang penulis di kemiliteran. Di samping itu, penulis Memoar Jend (Pur) Soemitro dan staf pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini begitu rajin menyusun data renik berdasarkan sumber-sumber primer seperti memoar Kolonel de Stuers Memoires sur la guerre de ile de java de 1825-1830, dokumen Verzameling van officiele Rapporten serta memoar Diponegoro Babad Diponegoro in Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Babad ini sering disebut Babad Diponegoro versi Manado yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana dan lebih lugas dari Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta yang pernah diteliti oleh Peter Carey. Namun, penulis tidak hanya membahas kronologis jalannya perang, data-data kehidupan sehari-hari para prajurit masa itu juga dihimpunnya sehingga buku ini tidak semata-mata berisi uraian teknis strategi militer (hal 217).

Saleh pun tak terjebak dengan polemik yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa mengenai apakah Pangeran Diponegoro itu seorang “pahlawan” atau “pengkhianat”. Di sini ia mencoba menjelaskan alasan-alasan Pangeran Diponegoro memberontak apakah berkaitan dengan isu balad Islam/negara Islam (hal 36), diterapkannya konsep mesianistik dalam perangnya serta strategi yang diterapkannya menghadapi pasukan kolonial (hal 44). Saleh juga membahas apakah strategi perang yang dilancarkan Diponegoro itu ada kaitannya dengan taktik pasukan elite Kerajaan Turki Usmani.

Hal yang tidak kalah menarik lainnya dari buku ini adalah pada bagian ketika Diponegoro dipaksa menyerah dengan cara mengeksploitasi nilai-nilai budaya karakter kesatria bangsawan Jawa yang ada pada pribadi Diponegoro. Di mana salah satu nilai kesatria yang dianggap luhur itu adalah “seorang kesatria pantang ingkar terhadap janji” (hal 219). Meskipun menyadari telah tertipu, ia menyatakan dirinya bertanggung jawab dan bersalah atas pecahnya peperangan. Namun, ia tetap menolak untuk menyerah dan menyatakan lebih baik mati. Akhirnya, Diponegoro yang sempat emosi dan berniat membunuh Jenderal De Kock mengurungkan niatnya. Ia sadar dan pasrah pada takdir lalu memutuskan untuk meninggalkan tanah Jawa karena tak ada yang dimilikinya lagi di tanah Jawa (hal 223-224). Drama penangkapan ini tampak sesuai dengan pilihan gambar sampul buku yang merupakan repro lukisan karya Raden Saleh “Historiches Tableau; die Gefangennachmen des Javanischen Hauptling Diepo Negoro”

Pemicu memberontaknya Diponegoro dapat dilihat dari beberapa faktor. Bermula dari konflik internal Keraton Yogyakarta pada tahun 1792 antara Sultan Hamengkubuwono II dan putra mahkota, Pangeran Adipati Amangkunagoro, yang akhirnya melibatkan Diponegoro. Hingga keputusan politis Residen Baron de Salis pada tahun 1822 dengan mengangkat RM Menol yang masih berusia dua tahun sebagai Sultan Hamengkubuwono V untuk menggantikan Sultan Hamengkubuwono IV yang meninggal tiba-tiba. Diponegoro pun merasa terhina ketika harus menyembah seorang bocah ingusan karena menurut tata krama keraton, setiap pangeran diwajibkan menyembah sultan dalam audensi resmi. Ini sesuai dengan pandangan Jawa di mana sultan adalah penguasa tertinggi yang ditakdirkan Tuhan karena mendapat wahyu kerajaan.

Faktor berikutnya adalah masalah penyewaan tanah milik Keraton Yogyakarta dan Surakarta oleh Pemerintah Hindia Belanda serta faktor kultur. Pada masa pemerintahan adiknya-Hamengkubuwono IV-banyak bangsawan yang tiba-tiba menjadi kaya dari hasil penyewaan tanah, suka bermewah-mewahan, dan meniru gaya hidup orang Belanda. Mereka mulai meninggalkan nilai dan norma-norma kehidupan Jawa dan Islam yang disakralkan. Ditambah lagi perilaku para pejabat Belanda yang seenaknya memasuki keraton dan berhubungan gelap dengan beberapa putri keraton. Hal ini membuat prihatin Diponegoro yang berlatar belakang Islam taat. Berkuasanya orang asing terhadap tanah milik kerajaan (melalui penyewaan tanah) merupakan pertanda jatuhnya tanah Jawa ke tangan orang asing sehingga Jawa harus direbut kembali dengan perang sabil.

Konflik politik puncaknya pada penutupan jalan ke Tegalrejo dengan pemasangan pancang secara sengaja di tanah milik Diponegoro di Tegalrejo sebagai tanda pembuatan jalan baru. Residen Smissaert-pengganti Residen Baron de Salis-yang mendapat laporan bahwa pancang-pancang itu dicabut oleh para pengikut Diponegoro segera memerintahkan untuk memasang kembali pancang-pancang itu dan menggantinya dengan tombak-tombak mereka. “Insiden pancang” dan penutupan jalan menjadi konflik terbuka antara Diponegoro dan residen yang melibatkan senjata. Insiden ini justru membangkitkan simpati masyarakat dan mengundang para demang beserta anak buahnya berdatangan ke Tegalrejo untuk membela Diponegoro pada pertengahan tahun 1825. Peristiwa ini merupakan awal mobilisasi kekuatan Diponegoro.

Buku ini dilengkapi pula dengan peta lokasi benteng-benteng tahun 1825- 1829, peta operasi, tabel-tabel, serta sajak penutup “Diponegoro” karya Sitor Situmorang yang menggambarkan percakapan Diponegoro dengan kudanya Kiai Gentaju seakan menjadi “gong” simpulan buku ini. Semua itu memudahkan kita-dengan meminjam ungkapan AB Lapian dalam kata pengantarnya-seperti juga John Keegan dalam The Battle for History Re-Fighting World War II untuk ikut “mengulangi pertempuran”, to refight, sebuah perang penting dalam sejarah Indonesia. Perang yang cukup lama membingungkan dan menggoyahkan kedudukan pemerintah kolonial di Pulau Jawa pada dekade ketiga abad ke-19. Tidaklah berlebihan jika buku ini patut dikoleksi para penikmat sejarah, khususnya sejarah militer, yang dapat menambah wawasan dan bahan diskusi lebih lanjut.

Dimuat di Kompas, 21 Maret 2004

This is my first review on Kompas.

Mencari Asal Usul Keluarga Indo Prancis di Jawa

Judul buku: Manhafte heren en rijke erfdochters: Het voorgeslacht van E.du Perron op Java

Penulis : Kees Snoek

Penerbit : KITLV Uitgeverij Leiden, 2003
Sejarah keluarga merupakan salah satu tema penelitian dalam penulisan sejarah yang cukup menarik. Menarik karena seringkali ditemukan unsur-unsur kejutan yang tidak hanya berkaitan dengan keluarga yang diteliti. Terkadang, ditemukan pula hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang lebih luas. Demikian halnya dengan buku Manhafte heren en rijke erfdochters: Het voorgeslacht van E.du Perron op Java (Para tuan yang gagah berani dan para cucu perempuan yang kaya: Nenek moyang E.du Perron di Jawa ) karya Kees Snoek yang bekerja sama dengan Tim Timmers.

Buku ini merupakan bagian dari biografi Charles Edgard du Perron (Eddy) yang disusun Kees Snoek. Dengan menceritakan asal usul keluarga du Perron di Jawa, penulis berusaha menelusuri nenek moyang du Perron hingga ke masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) di abad ke-17. Adalah Jean Roch du Perron (1756-180 yang dianggap kakek moyang keluarga du Perron. Jean Roch memiliki dua anak angkat, Nicolaas du Perron (1787-1809) dan Louis du Perron (1793-1855). Hal ini cukup mengejutkan E.du Perron karena berarti ada kemungkinan, Louis, buyutnya berdarah campuran dan bukan murni berdarah Perancis (hal.10)
E. du Perron (1899-1940) adalah seorang sastrawan dan penulis esai Belanda yang lahir di Meester Cornelis (Jatinegara) dari keluarga Indo Perancis. Karyanya yang terkenal adalah roman Het land van herkomst (1935 – tanah asal usul) yang juga merupakan autobiografinya. Anak Mester ini juga menulis buku tentang Multatuli, De man van Lebak (1937) dan Multatuli, tweede pleidooi (1938), serta bunga rampai kehidupan sastra pada masa VOC, De muze van Jan Companie (1939) dan Van Kraspoekol tot Saidjah.

Melalui majalah Kritiek en Opbouw, ia ‘berjumpa’ dengan tokoh-tokoh intelektual Belanda dan Indonesia yang sama-sama tertekan dengan pemerintah Belanda pada tahun 30-an. Majalah ini digunakannya juga untuk ‘menyerang’ Zentgraff, pemimpin redaksi koran Java Bode, salah seorang penentang aspirasi pergerakan nasionalis. du Perron juga merupakan teman baik Suwarsih Djojopuspito (1912-1977), penulis Buiten het gareel (Manusia Bebas).
Sikap E. du Perron yang akrab dengan tokoh-tokoh intelektual Indonesia menurut Rob Nieuwenhuys lebih dari seorang sahabat sejati. Salah seorang kenalannya yaitu Sutan Syahrir menulis: “Ia [E.du Perron] tidak mendekati orang-orang Indonesia sebagai sebuah obyek studi yang membangkitkan perhatiannya, bukan pula suatu pendekatan dari luar seperti sering dilakukan oleh kaum etisi, tetapi ia menjumpai kami sebagai manusia dengan manusia, berdasar kemanusiaan yang sama”.
Pada 12 Agustus 1939 E.du Perron dan keluarganya meninggalkan Indonesia kembali ke Belanda, tempat yang menurutnya dirasakan selalu asing, seperti dalam surat yang ia tulis untuk Sjahrir. Hal itu menurutnya logis karena orang tuanya yang bijna volbloed Fransen (hampir berdarah Perancis) dan berbeda dengan para kaum borjuis Belanda. Pada 10 Mei 1940 ketika Jerman menyerbu Belanda, E.du Perron meninggal akibat serangan jantung.
Buku ini diawali dengan cerita Gedong Menu yang merupakan tempat kelahiran E.du Perron di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nama Menu mengambil nama salah satu kakek moyangnya, Kolonel Petrus Henricus Menu (1790-1875) yang menikah dengan Agrapina Augustina Michiels (1792-1875), anak perempuan Augustijn Michiels (1769-1833). Augustijn Michiels adalah cicit seorang Mardijker yang kaya raya. Ia terkenal dengan nama Majoor Jantje dan memiliki tanah luas di Klapanoenggal yang terdapat sarang burung walet serta landhuis Citrap (bab 2). Majoor Jantje ini juga berjasa besar terhadap salah satu musik rakyat tradisional Betawi yaitu tanjidor. Kematian Majoor Jantje, menurut Mona Lohanda dalam makalahnya “Majoor Jantje and the Indisch element in Betawi folkmusic” ternyata menandai berakhirnya perlindungan kehidupan musik tradisional dalam rumah tangga-rumah tangga Indo-Belanda.
Petrus Henricus Menu (1790-1875) merupakan putera dari Johannes Menu dan Johanna Maria Smolders. Karirnya di militer di Grande Armee cukup cerah, apalagi ketika ditugaskan di Hindia. Setelah ia menikah untuk yang kedua kalinya dengan puteri Majoor Jantje pada tahun 1844, sang kolonel pun pensiun. Ia menjadi tuan tanah di Citrap dan Nanggewer sambil mengumpulkan naskah-naskah Jawa kuno. Sayang, pernikahannya dengan puteri Majoor Jantje itu tidak dikaruniai anak. Tetapi dari pernikahan sebelumnya dengan Wendelina van Kempen, ia mendapat tiga anak perempuan. Menu juga bersahabat erat dengan pelukis Raden Saleh (1811-1880) dan istrinya mevrouw Winckelhagen. Mereka saling mengunjungi dan menginap, baik di rumah Menu di Citrap atau rumah Raden Saleh di Cikini. Bahkan secara khusus Raden Saleh melukis potret Menu lengkap dengan medali penghargaan di dada (hal.27).
Puteri pertama Menu dari pernikahan sebelumnya, Margaretha Catharina Menu (1829-1896) menikah dengan mr. Hendrik du Perron (1820-1900). Hendrik merupakan anak laki-laki dari Louis du Perron (1793-1855) dan Johanna Lucretia de Quartel (1798-1875). Louis du Perron juga berkarir di militer. Setelah menjadi komandan ekspedisi ke Bangka sekitar tahun 1820-an, ia ditempatkan di Magelang sebagai komandan garnisun. Ia termasuk salah satu perwira yang turut menumpas ‘pemberontakan’ Pangeran Diponegoro dengan kemampuannya memimpin dalam strategi stelsel benteng Jenderal De Kock. Bahkan Louis ikut hadir sewaktu Pangeran Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830 (hal.38-42).
Salah satu buah dari pernikahan mr. Hendrik du Perron dan Margaretha Catharina adalah Charles Emile du Perron (1861-1926) yang merupakan ayah dari E.du Perron. Sewaktu muda, Charles mendapat julukan kwaaie Duup (Duup yang sulit diatur). Berbeda dengan saudara laki-lakinya, Louis Henry yang mendapat julukan goeie Duup (Duup yang baik). Hal itu dapat dilihat dari minatnya yang rendah untuk kuliah karena ia lebih suka pacuan kuda dan berdansa. Namun, akhirnya ia dapat lulus dari Instituut National Agronomique di Paris pada 1881 (hal.51).
Ketika kembali ke Hindia, Charles membawa serta seorang maîtresse (pacar). Ia tidak mengambil ‘istri’ seperti kebiasaan para pria Eropa yang berlaku masa itu yaitu mengambil para nyai pribumi atau nyai Indo. Namun, ia membawa seorang nyai totok dari Eropa. Dari koleksi foto-foto yang tersimpan terlihat pose ‘pacar’nya itu dengan rambut dipotong pendek, pandangan mata nakal serta mulut yang merajuk. Beberapa foto memperlihatkan perempuan itu mulai dengan kostum berkuda hingga tanpa busana yang dengan antusias sempat ditemukan oleh anaknya, si kecil Eddy (hal.52). Itu kehidupan liar Charles sebelum bertemu dengan istrinya, Marie Mina Madeline Bédier de Praire (1864-1933), seorang pemilik perkebunan kaya di sekitar Cibadak, ibu dari E.du Perron.
Silsilah dari sisi ibu E.du Perron pun cukup menarik untuk diketahui. Neneknya, Madeline Mina Chaulan (1838-1867) merupakan puteri dari Etienne Chaulan (1807-1875). Etienne berasal dari Aubagne, Perancis Selatan yang datang bersama kakaknya Surléon Antoine mengadu nasib ke Batavia dan Ommelanden (daerah sekitar Batavia). Berbeda dengan ayahnya yang seorang cuisiner (juru masak), Etienne adalah seorang ahli bangunan dan ahli mesin.

Dua bersaudara Chaulan ini terkenal sebagai pemilik hotel di Batavia. Pada tahun 1830, Surléon Antoine membuka Hôtel de Provence , hotel bergaya Perancis di Batavia. Hotel tersebut terletak di Weltevreden di ujung Molenvliet, dekat sociëteit De Harmonie (sekarang Carrefour di jalan Gajahmada). Hotel itu kelak berubah namanya menjadi Hôtel Rotterdam. Pada bulan Mei 1856, atas saran Eduard Douwes Dekker (Multatuli), hotel itu menjadi Hôtel des Indes, tempat penginapan yang terkenal di Hindia Belanda (hal.69-70).
Etienne Chaulan sepertinya mengambil alih kepemilikan hotel tersebut dari tangan kakaknya. Sebelumnya, ia adalah pemilik hotel di Bidara Cina yang dikenal dengan sebutan logement de plaisance. Tampaknya, sang kakak Surleon Antoine ingin mengajarkan adiknya manajemen hotel sebelum menyerahkan des Indes.
Etienne ternyata juga pernah berkongsi dengan Insinyur Charles Theodore Deeleman, perancang berbagai sarana transportasi (salah satunya delman). Peninggalan keluarga Chaulan ini masih sempat ditemukan hingga Perang Dunia II dengan diabadikannya nama Chaulan untuk sebuah gang, gang Chaulan (jalan Hasyim Ashari, Jakarta Pusat).
Dengan dilengkapi ilustrasi foto-foto, lukisan-lukisan, potongan iklan surat kabar, arsip, serta surat-surat pribadi, buku yang terdiri dari tujuh bab ini menjadi cukup menarik. Apalagi kita pun dipermudah dengan adanya silsilah keluarga du Perron tersebut di awal buku (hal.6-7) dan (hal.66). Kees Snoek yang pernah menjadi dosen di berbagai universitas seperti di Amerika Serikat, Indonesia, Selandia Baru dan Perancis, tidak hanya berhasil mengungkapkan asal usul sebuah keluarga Indo Perancis di Jawa. Dengan ketelitian dan kejeliannya, ia juga mengungkapkan peranan keluarga tersebut dalam sejarah sosial di Hindia Belanda, khususnya di Jawa. Suatu upaya yang dapat dijadikan pelajaran bagi para penulis dan calon penulis biografi di Indonesia. Supaya tidak terjebak pada hagiografi (bersifat pujian) belaka, tetapi mengupas habis semua aspek, termasuk yang memalukan.