Dari Ambtenar ke PNS

1 05 2007

Kisruhnya proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  dan maraknya protes para CPNS tersebut karena dianulirnya kelulusan mereka menyisakan pertanyaan besar. Sebegitu besarkah minat untuk menjadi PNS?  Hal ini seolah-olah memperlihatkan bahwa menjadi pegawai negeri adalah satu-satunya jalan keluar dari sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Bahkan sempat beredar kabar adanya aksi main hakim sendiri dari seorang pejabat pemerintah sewaktu pengumuman CPNS lantaran saudaranya tidak lulus.

Namun, faktanya peminat untuk menjadi PNS tetap besar. Tahun lalu saja tercatat jutaan peserta calon pegawai negeri sipil mengikuti ujian serentak. Dari jumlah itu hanya ratusan ribu calon pegawai yang akan diterima. Para calon pegawai itu kelak akan menggantikan PNS yang pensiun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi menyatakan tidak ada proyek percaloan dalam proses penerimaan CPNS.

Banyaknya peserta ujian menunjukkan hasrat dan antusiasme masyarakat yang besar untuk menjadi pegawai negeri. Bahkan, seorang teman pernah mengatakan bahwa menjadi pegawai negeri merupakan keharusan, apalagi bagi para lulusan perguruan tinggi alias sarjana. Menurutnya kalau sudah meraih gelar sarjana, tingkat berikutnya yang harus dicapai adalah menjadi pegawai negeri.

Bila ternyata menjadi PNS memang masih merupakan pilihan yang paling diminati oleh para pencari kerja, alasannya tentu sudah dapat diduga, selain gaji tetap tiap bulan, fasilitas serta tunjangan yang akan diterima, masih ada lagi jaminan uang pensiun. Belum lagi fasilitas aneka kredit yang ditawarkan. Siapa yang tidak tergiur dengan itu semua apalagi dalam kondisi sekarang yang serba tidak pasti.

Walaupun dari jutaan peserta ujian yang akan diterima hanya sekitar ratusan ribu saja, tidaklah menyurutkan minat menjadi abdi negara. Begitupula dengan praktek percaloan yang disinyalir masih ada. Bahkan ada calo yang berani menuntut bayaran hingga puluhan juta untuk memastikan korbannya lulus ujian PNS. Kalau sudah berani bermain dengan begitu banyak rupiah jauh sebelum jadi PNS, mudah diduga jika kelak diterima uang yang telah dikeluarkan harus segera kembali alias balik modal. Tidak mustahil segala cara akan digunakan untuk mendapatkan uang. Dapat ditebak, di sinilah praktek-praktek korupsi bersemi.

Sepertinya situasi masa kini tidak jauh dengan masa kolonial. Dulu menjadi ambtenaar atau pegawai pemerintah merupakan impian para bumiputera. Baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Semua itu demi status dan perbaikan nasib. Bahkan dalam salah satu tetralogi novel Pramoedya A.Toer dikisahkan seorang bapak rela menyerahkan puterinya hanya untuk jabatan juru bayar alias kasir.

Pada masa kolonial banyak orang ingin menjadi pegawai negeri yang sering disebut juga priyayi karena tergiur fasilitas, gaji, hak-hak istimewa serta penghormatan. Salah satu hak penghormatan itu adalah penggunaan payung kebesaran (song-song) yang diatur dalam Bijblad No.337, pasal 2- 4. Pada masa itu memang hanya golongan bangsawan saja yang berhak menjadi pegawai negeri, sebelum pendidikan membuka kesempatan  bagi golongan non-bangsawan untuk menjadi pegawai negeri. Kelak, golongan non-bangsawan ini dikenal dengan istilah neo priyayi.

Oleh karena itu ada golongan bangsawan yang tidak menyukai pegawai negeri dari golongan non bangsawan karena dianggap dapat membahayakan kedudukan mereka. Ini tertuang dari tulisan seorang patih Tulungagung pada 27 Desember 1809:
‘Anak2 prijaji sadja soeda terlaloe banjak, tambah bebrapa-brapa anaknja orang ketjil, di mana-mana kantoor penoeh magang-magang jang tentoe harep boeat djadi prijaji.’  Demikian pula seorang Bupati Demak, Raden Mas Adipati Hadiningrat dalam sebuah tulisannya “De achteruitgang van het prestige der Inlandsche Hoofden en de middelen om daarin verbetering te brengen” yang dimuat dalam Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 1899 sangat tidak setuju orang-orang bukan bangsawan menduduki tempat tinggi dalam pemerintahan. Alasannya karena dianggap bertentangan dengan adat.

Peminat untuk menjadi ambtenar itu terus bertambah hingga pada akhir tahun 1928, menurut Indisch Verslag 1932 tercatat ada 89.163 orang ambtenar. Namun, jumlah ini pada 1940 menurun menjadi 64.369 orang (Statistical Pocketbook 1941). Berkurangnya pegawai sebanyak 24.794 orang ini berhubungan dengan adanya bezuinigingen (penghematan) dan overcompleet (pengurangan pegawai). Pada tahun 30-an kedua istilah ini sempat menjadi momok menakutkan bagi para pegawai.

Menjadi ambtenar pada masa lalu juga merupakan impian para orang tua yang memiliki anak-anak gadis yang sudah cukup untuk dinikahkan. Mereka mencari menantu ambtenar yang sudah pasti dan mantap masa depannya. Sekarang pun masih sama. Coba saja kita lihat rubrik kontak jodoh di surat kabar. Hampir semua, para gadis lajang yang hendak mencari pasangan hidup mendambakan pasangan yang menjadi PNS atau paling tidak memiliki pekerjaan tetap.

Sebenarnya tidak semua calon pegawai tersebut memiliki sifat dan niat “busuk” yang membuat nama PNS menjadi rusak. Apalagi mereka yang memiliki ketrampilan serta kemampuan intelegensi baik. Mereka ini justru baru menjadi PNS yang “busuk” dan “rusak” lantaran sistem. Sementara itu bisa jadi ada yang niat awalnya hanya sekedar menjadi PNS dan mendapat nomor pegawai, selanjutnya masalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan menjadi urusan nanti. Toh, mereka tidak akan dipecat bila mangkir atau sekedar melakukan kesalahan sepele. Apalagi kalau lebih sering berada di luar kantor pada jam-jam kerja. Ini yang merusak. Seperti percakapan para CPNS di sebuah musholla kantor milik pemerintah di Jakarta yang sempat saya dengar. Salah seorang dari mereka menegur rekannya yang asyik tidur-tiduran, “Hey! nanti kalau sudah jadi PNS, baru boleh bermalas-malasan!”

Demikian halnya peranan PNS dalam politik. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menggunakan penguasa lokal dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem ini oleh J.S Furnival disebut indirect rule (sistem pemerintahan kolonial tidak langsung). Para penguasa lokal tersebut diangkat sebagai pegawai Hindia Belanda. Namun, segala sesuatunya diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga para sarjana Prancis dan Inggris berkomentar bahwa bila pejabat kolonial Belanda dapat mengatur cara orang Hindia harus bernapas, mereka akan melakukannya.

Sementara itu pada masa pemerintahan Soeharto, para pegawai negeri dibuat “takluk” dan “bungkam” di bawah Korps Pegawai Negeri (Korpri). Jumlah mereka yang cukup besar dimanfaatkan dalam pemilihan umum untuk mendukung Golkar, partai resmi pemerintah. Pengaruh Golkar pun sangat terasa mulai dari sistem pemerintahan paling atas hingga bawah. Bahkan merasuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Para pegawai negeri yang dianggap terlalu vokal dan berbahaya diancam akan dipecat, tak peduli meski mereka memiliki kecakapan dan kemampuan. Lengsernya Soeharto pada 1998 dan tuntutan reformasi mendudukkan pegawai negeri dalam posisi netral.

Namun, Wapres Jusuf Kalla baru-baru ini mengusulkan ingin melibatkan PNS dalam politik praktis. Dengan alasan pentingnya keterlibatan PNS dalam politik praktis untuk mengisi kekurangan tenaga yang kompeten dalam institusi negara seperti DPR. Namun, gagasan Wapres itu akan mengganggu posisi PNS yang selama ini sudah sangat pas dengan kenetralannya dan tentunya juga mengganggu keprofesionalan para PNS tersebut. Bisa jadi tugas-tugas utama mereka akan terbengkalai karena harus menjalankan tugas tersebut. Hal yang mengkhawatirkan adalah kembali “terbungkam”nya PNS karena harus tunduk pada pihak yang berkuasa.

Kalau dulu, para ambtenar itu mengabdi pada Ratu Belanda , maka sekarang mereka (seharusnya) mengabdi pada negara [Indonesia]. Atau dalam hal ini mereka (seharusnya) melayani rakyat yang merupakan pemilik sah negara ini. Namun, dalam prakteknya justru rakyat yang harus melayani mereka. Masalah mental inilah yang harus dibereskan sehingga mereka yang akan menjadi PNS benar-benar orang berkualitas dan terpilih.

Dimuat Seputar Indonesia, 30 Maret 2006


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: