Mengenang dan Membayangkan Jakarta Tahun 50-an

6 03 2008

Jakarta adalah kota yang penuh kisah. Banyak orang yang memiliki dan menyimpan berbagai kenangan serta cerita. Almarhum ayah saya kerap menceritakan pengalamannya sewaktu anak-anak di Jakarta. Misalnya berkelahi satu lawan satu di Taman Suropati setiap pulang sekolah, Menteng atau cerita transportasi trem di Jakarta yang kini tak ada bekasnya.

Sayangnya, kisah dan pengalaman ayah saya itu tak dicatat bahkan sampai dibukukan. Jadi, ketika beliau tak ada, maka lenyaplah pula kenangan dan cerita tersebut.
Beruntung, Firman Lubis, yang jika dilihat dari usianya termasuk ABG (Angkatan Babe Gue), menyempatkan diri menuliskan kenangannya.

Maka beruntunglah generasi seusia saya atau bahkan jauh di bawah saya, dengan membaca buku ini dapat mengetahui dan membayangkan gambaran masa lalu Jakarta, khususnya Jakarta tahun 50-an. Tahun 50-an merupakan masa peralihan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ke pemerintah Indonesia yang ketika itu masih balita. Tentu banyak cerita menarik seputar tahun 50-an yang tak kalah dengan gegap gempitanya masa revolusi. Oleh karena itu kita berharap banyak munculnya cerita unik dan menarik dalam buku ini. Apalagi jika melalui kaca mata seorang remaja yang penuh gejolak dan semangat petualangan.

Berbagai cerita disajikan dalam buku ini. Misalnya cerita “becak komplit”, transportasi umum murah untuk rakyat yang juga berfungsi sebagai tempat bermesraan (hlm.127), bermain layang-layang di atas atap rumah tanpa khawatir terkena setrum listrik (hlm.243), mode celana pendek ketat yang ujungnya hanya sedikit di bawah pangkal paha (hlm.251), razia celana ketat dan blue jeans yang ketika itu disebut celana jengki (dari kata yankee) oleh polisi dan tentara. Cara menentukan celana itu sempit atau tidak adalah dengan menggunakan botol. Celana dianggap ketat jika botol tidak dapat yang dimasukkan ke dalam kaki celana. Jika dianggap ketat maka celana akan digunting. Sedangkan celana blue jeans tanpa ampun langsung digunting (hlm.252).

Lalu cerita tentang gaya rambut ala Tony Curtis, gaya rambut tanpa belahan dengan jambul tinggi di tengah yang ditarik ke depan. Bagian kiri dan kanan rambut disisir ke belakang. Supaya tatanan rambut tidak cepat rusak karena angin dan tahan lama maka harus digunakan minyak rambut. Minyak rambut yang dipakai berbahan dasar vaseline pekat diberi minyak wangi menyengat. Salah satu merek terkenal adalah Lavender yang bisa dibeli di kaki lima (hlm.253)

Kenangan yang tak kalah menariknya adalah cerita tentang buku dan majalah porno yang ternyata sudah beredar pada masa itu. Menurut Lubis, buku-buku berbau porno itu berukuran saku dan kualitas cetakannya kurang bagus. Harganya pun lumayan mahal untuk kantong remaja. Biasanya buku porno itu tidak selalu berisi gambar yang merangsang tetapi dalam bentuk cerita. Misalnya buku serial Serikat 128 yang menceritakan sebuah organisasi rahasia yang membongkar dan melawan kejahatan. Cerita kriminal itu sering diselingi dengan cerita adegan porno yang merangsang birahi remaja (hlm.274)

Pengalaman kuliner pun tak luput dari pengamatan Firman. Ia menceritakan jajanan masa itu seperti nasi uduk, kue ketan yang hingga kini masih ada tetapi mungkin sudah jarang (hlm.202)

Begitupula dengan kisah si Ja’im, tukang catut (calo) karcis bioskop Metropole atau Menteng. Anak kampung Pedurenan ini marah jika dipanggil si Ja’im. Pria besar yang juga jagoan ini hanya mau dipanggil Eddy (hlm.262)

Ibu saya yang bersekolah di SD Perguruan Cikini pernah menceritakan suatu peristiwa tragis yaitu penyerangan dengan granat terhadap Presiden Soekarno. Para korban berjatuhan, terutama anak-anak. Peristiwa itu juga nyaris merenggut nyawa ibu jika ia tidak berpindah tempat. Banyak teman-temannya yang tewas. Peristiwa tragis ini juga diceritakan oleh Firman yang ketika itu berada di sana (hlm. 196)

Namun, cerita-cerita menarik itu tidak langsung dapat kita baca. Pada bab-bab awal kita disuguhi dengan biografi penulisnya serta cerita-cerita yang mengacu pada peristiwa-peristiwa penting menjelang 1950-an seperti pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan serta perang revolusi. Firman Lubis menjelaskan alasan ia menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang tentunya ditujukan bagi orang awam bukan sejarawan di bagian penutup. Bagi yang ingin langsung mengetahui cerita-cerita unik khas remaja tahun 1950-an tentu cerita peristiwa-peristiwa penting itu agak membosankan.

Ditulisnya kenangan tahun 1950-an pada masa yang berbeda (tahun 2000-an) tentu memiliki konsekuensi. Seperti yang terjadi pada buku ini. Pandangan penulis pada masa kini yang telah memiliki pengalaman tentu berbeda jika kenangan itu dituliskan, misalnya pada 1960-an. Pandangan polos remaja tentu berbeda dengan pandangan arif dewasa yang telah banyak makan asam garam. Misalnya kritik penulis terhadap dunia pendidikan (hlm.228-229), lingkungan (Bab VI), status sosial (hlm.113).

Firman Lubis, si anak Menteng bukanlah seorang sejarawan. Ia adalah seorang guru besar FKUI bidang kedokteran komunitas dan pencegahan yang memiliki hobi pada sejarah. Hal itu terlihat dalam bacaannya yang luas tentang sejarah yang ia jadikan referensi untuk beberapa peristiwa penting. Sehingga bagi mereka yang ingin lebih mendalami peristiwa atau pokok masalah tertentu dapat membaca buku-buku yang disarankan olehnya.

Buku yang dilengkapi dengan ilustrasi foto – meski cukup membingungkan mana yang koleksi pribadi dan mana yang bukan – serta tanpa disertai indeks cukup menarik untuk dibaca. Setidaknya bagi mereka yang seusia dengan Firman Lubis dapat mengenang masa itu sedangkan bagi generasi sesudahnya dapat mengetahui dan membayangkannya.

Bagi sejarawan, buku ini juga layak dijadikan “sumber” data sejarah sosial Jakarta masa 50-an. Namun tentu harus didukung dengan data lain serta penelitian lebih lanjut. Mengingat kalimat-kalimat meragukan yang digunakan penulisnya seperti “kalau tidak salah…”, “seingat saya…”, “dari yang pernah saya dengar…”.

Satu hal yang bisa dijadikan pelajaran dari buku ini adalah setiap orang dapat menuliskan sejarahnya (baca: kenangannya) yang mungkin saja kelak dapat berguna untuk orang lain. Tidak perlu menunggu masa depan seperti yang khayalan Firman Lubis jika dapat hidup kembali ke masa 1950-an hal pertama yang ia lakukan adalah memotret berbagai keadaan dan kehidupan di Jakarta pada masa itu.

Iklan




Batas

4 03 2008

Bangsa Indonesia rupanya tidak pernah lepas dari persoalan “batas”. Baik itu berupa “perbatasan” maupun “pembatasan”.

Coba kita ingat lagi sengketa perbatasan Ambalat dengan Malaysia tiga tahun silam. Lalu baru-baru ini beredar informasi WNI yang direkrut menjadi Askar Wataniah, tentara cadangan Malaysia di wilayah perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan.

Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan berakar dari masa lalu. Perbatasan Kalimantan merupakan kawasan konflik pada masa Soekarno yang melancarkan konfrontasi “Ganjang Malaysia”. Ribuan pasukan reguler dan sukarelawan dikerahnya untuk mendukung politik konfrontasi itu. Masalah tersebut menyisakan persoalan historis dan berakibat hingga kini.

Demikian pula kontroversi Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef) di selatan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat NTT dan sebuah LSM, Ocean Watch justru mempertanyakan dan menolak tegas klaim Australia atas pulau itu karena menganggap pulau itu bagian dari Indonesia. Sayangnya, Departemen Luar Negeri merasa pulau itu sudah menjadi milik Australia. Pada sisi lain Australia sering berbenturan kepentingan politik pertahanan keamanan dengan Indonesia yang berbatasan maritim dengan wilayah selatan Pulau Jawa.

Jangan pula lupa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia karena kelengahan kita sendiri. Oleh karena itu kita semestinya dapat mengambil pelajaran. Persoalan “perbatasan” berikutnya pun menanti. Misalnya kasus Pulau Nipah di Selat Malaka yang nyaris tenggelam. Jika tenggelam maka kemungkinan konflik dengan Singapura akan terlecut berkaitan dengan perubahan garis pantai di Singapura yang mereklamasi terus pantainya.

Masih ada lagi potensi konflik perbatasan lainnya, seperti Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dengan Vietnam, Pulau Marore, Miangas (Sulawesi Utara) dengan Filipina, Pulau Fani, Fanildo, Bras di Papua berbatasan dengan Republik Palau, Pulau Asutubun (Maluku) dengan Timor Leste.

Jika masalah “perbatasan” ini berhubungan dengan pihak asing, maka masalah “pembatasan” berhubungan dengan pihak kita sendiri, pemerintah kita. Khususnya yang berhubungan dengan BBM dan energi.

Kita harus bersyukur Presiden SBY meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dan mengharuskan kebijakan penurunan subsidi segera dilaksanakan. Jika terburu-buru dan segera dilaksanakan, maka masyarakat akan mendapatkan “kartu-kartu” dari pemerintah. Namun, presiden menegaskan pemerintah tetap harus siap terhadap kebijakan tersebut.

Tentunya kartu yang diberikan bukan sembarang kartu, seperti kartu ucapan lebaran atau tahun baru. Bukan juga kartu remi atau domino. Bahkan juga bukan kartu kuning atau kartu merah seperti dalam permainan sepak bola. Kartu yang diberikan adalah kartu pintar (smart card) dan kartu kendali.

Awalnya saya cukup bingung dengan kedua kartu tersebut. Saya sempat berpikir apa kartu pintar itu seperti buku pintar yang memuat banyak hal. Dengan kata lain mempunyai banyak fungsi. Selintas pikiran iseng saya menjawab mungkin kartu pintar itu telah minum jamu tertentu sehingga jadi pintar. Saya pun sempat berpikir kedua kartu itu sama karena banyak tulisan di media yang menulis smart card (kartu kendali).

Rupanya kedua kartu itu dibedakan dari jenis ‘minyak’nya. Kartu pintar diberikan untuk membatasi pemakaian BBM (solar, premium) sedangkan kartu kendali diberikan untuk ‘mengendalikan’ distribusi minyak tanah dengan sistem tertutup. Jelaslah sudah ‘kartu-kartu misterius itu’ yang menurut pemerintah dengan kartu kendali mereka berharap bisa menghemat subsidi sebanyak 1,3 trilyun per tahun. Lalu dengan kartu pintar dapat dihemat 10 trilyun per tahun.

Nilai angka-angka itu merupakan penghematan yang lumayan besar. Namun, kita jangan hanya terpaku pada hasil akhir yaitu jumlah uang yang dihemat. Proses sosialisasi kartu-kartu sosial serta dampak lainnya juga harus diperhatikan. Sebenarnya, cara yang mungkin jitu adalah bukan pembatasan BBM melainkan pembatasan kendaraan pribadi lalu perbanyak kendaraan umum. Tentunya diimbangi dengan perbaikan fasilitas penunjang kendaraan umum tersebut.

Masalah “pembatasan” BBM belum reda, muncul berita darurat “pembatasan” listrik dari PLN. Dengan alasan gelombang laut yang tinggi membuat kapal-kapal pengangkut batu bara tidak bisa merapat. Akibatnya seluruh jaringan Jawa-Bali dinyatakan dalam kondisi darurat. Pemadaman di sebagian Jawa dan Bali pun tak terelakkan.

Sebelumnya PLN meminta jika masyarakat dapat menghemat listrik (baca: membatasi) maka pemadaman tidak akan terjadi. Bahkan PLN berinisiatif menerapkan paket insentif dan disinsentif bagi konsumen pada batas 80 persen dari angka patokan. Jika pelanggan memakai listrik di atas 80 persen, maka akan dikenai tarif 1,6 kali lebih mahal. Sebaliknya, pelanggan akan menikmati diskon 20 persen untuk pemakaian kurang dari 80 persen. Intinya PLN mengajak rakyat menghemat listrik tapi apakah itu mungkin.

Masalah “perbatasan” jika tidak kita selesaikan secara serius akan meninggalkan warisan pahit bagi anak cucu kita kelak. Demikian pula dengan masalah “pembatasan”. Jika “pembatasan” ini hanya ditimpakan pada rakyat sedangkan itu tidak berlaku pada para pemimpin, maka itu pasti ada “batas”nya. Mungkin saja batas kesabaran rakyat terlewati dan entah apa yang akan terjadi.

Dimuat di http://www.kabarindonesia.com 4 Maret 2008





Balada Hutan Kita

1 03 2008

Kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 seperti yang ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dimaksudkan untuk merusak hutan. Peraturan tersebut justru meningkatkan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari 13 perusahaan tambang yang sudah berada di kawasan hutan lindung.

Isi peraturan tersebut memang memperkenankan penyewaan hutan lindung untuk berbagai kegiatan termasuk pertambangan. Namun, menurut Rino Subagyo, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, dalam PP tersebut tidak tercantum secara tegas atau eksplisit bahwa peraturan itu hanya untuk 13 perusahaan pertambangan yang sudah mendapat izin. Ditambah lagi, menurut Rino isi PP sama sekali tak menyebutkan pembatasan. Artinya adalah semua pertambangan dapat masuk sehingga dapat dikatakan melanggar keppres yang telah memberi batasan jumlah izin tambang di kawasan hutan lindung.

Persoalan hutan di negara kita ini memang sangat menarik. Kita tentu ingat maraknya kasus illegal logging. Menurut sumber dari Departemen Kehutanan dari 293 kasus illegal logging baru 43 kasus yang selesai. Lalu polemik hukum antara Menteri Kehutanan dan Polri dalam kasus dugaan pembalakan liar di areal hutan tanaman industri (HTI) di Riau dan kasus Adelin. Jauh sebelumnya yaitu ekspor asap yang membuat negeri jiran gerah.

Persoalan hutan kita jauh berakar ke masa lalu. Persis seperti sebuah pohon tua yang akar kesejarahannya menghunjam ke tanah dan menarik untuk diketahui.

Babad dan penebangan hutan
Hutan dan manusia Indonesia sudah saling berhubungan sejak lama. Peradaban Jawa hanya terdapat pada daerah terbuka yang selalu dikelilingi hutan rimba. Di bawah pengaruh ideologi India yaitu agama Hindu dan Budha, orang Jawa tidak lagi merasa sebagai penghuni hutan. Khususnya bagi para bangsawan dan priyayi, hutan merupakan daerah liar yang harus dimusnahkan dan dijinakkan.

Para raja mengizinkan pembukaan daerah baru (baca: hutan) dengan memberikan kebebasan pajak bagi warga desa atau kaum agama sehingga mereka mampu memperoleh lahan baru.Menurut Denys Lombard, kronik-kronik kerajaan yang merupakan sumber bagi para sejarawan memiliki istilah yang disebut babad. Istilah ini konon juga berarti “penebangan” atau “pengolahan tanah”. Namun, apakah etimologi itu tepat atau tidak, kita dapat menghubungkannya dengan pengertian pembukaan hutan dan penulisan sejarah sebagai dua aspek pelengkap bagi pembangunan sebuah kerajaan.

Kelak kita mengetahui bahwa di beberapa tempat lain, seperti Kalimantan para pendatang membuka hutan sehingga beberapa suku penghuni hutan yang lama bertahan hidup di hutan menjadi dikenal karena “pembabatan” itu. Di antara mereka pun ada yang menerima cara hidup baru itu.

Peraturan perlindungan hutan yang pertama
Eksotisme alam di Jawa pada masa lalu menjadi daya tarik perhatian para penjelajah Barat (baca: Eropa) untuk mengeksplorasinya. Hutan di Jawa kelak “dimusnahkan” sehingga kayu bangunan didatangkan dari Pulau Kalimantan. Di Sulawesi dan Sumatera, hutan merupakan persediaan nabati yang menghidupi banyak jiwa.

Namun, menurut sejarawan Denys Lombard hilangnya hutan di Jawa merupakan fenomena baru. Catatan perjalanan orang Eropa yang memiliki nyali petualang untuk masuk ke pedalaman pada abad ke-17 dan 18 menjadi bukti betapa masih lebatnya hutan-hutan di Jawa.

Dalam laporan perjalanan seorang utusan VOC Rijklof van Goens dari Semarang ke Mataram pada 1656 ditulis meluasnya lahan pertanian tetapi kawasan hutan kian berkurang. Memang seer veel wild in de bosschen (masih sangat banyak hewan buruan di hutan), tulis Van Goens. Oleh karena itu raja-raja dan para penguasa sebagai penggemar perburuan telah membuat sejumlah ‘cagar alam’ (krapyak) untuk melindungi hewan buruannya dari pembabat hutan. Krapyak ini merupakan upaya ke arah penyusunan undang-undang kehutanan.

Pada 1744-1745, Gubernur Jenderal van Imhoff memasuki tanah Priangan melalui hutan rimba dan ia menceritakan penduduknya yang masih jarang serta suka berpindah-pindah. Lalu ketika kapal Kapten Prancis, Ch-F. Tombe karam di Selat Bali pada 1805, ia mendarat di sebelah utara Banyuwangi. Untuk mencapai Surabaya, ia harus menelusuri jalan setapak dalam hutan serta acap kali membuka jalan dengan parang. Pada 1886, seorang Prancis lain Comte de Beauvoir masih dapat berburu buaya di rawa-rawa sekitar Batavia serta badak di sekitar pedalaman Priangan (sekitar 4 kilometer dari Bandung).

Pembukaan hutan secara besar-besaran yang disertai perkembangan penduduk  sebenarnya baru terjadi pada awal abad ke-19. Perkembangan teknologi kemungkinan besar menjadi pemicunya. Atas perintah Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) “Jalan Raya” (Grote Postweg) dibangun atau lebih tepatnya diperkeras. Lalu menjelang akhir abad ke-19 dimulai pembangunan jalur kereta api yang menembus pedalaman hingga membelah pegunungan.

Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejumlah besar pembabatan hutan dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan orang Eropa. Tujuannya untuk membuka tanah partikelir (prosesnya dimulai Daendels di sebelah timur dan Raffles di sebelah barat) dan sistem tanam wajib (Cultuurstelsel) setelah 1830. Selain itu juga untuk perluasan lahan pertanian serta pengolahan tanaman kopi, kina, teh karet yang mendorong pembabatan hutan secara sistematis.

Daendels sendiri memerintahkan untuk mengeluarkan peraturan perlindungan hutan dan rimba yang pertama melalui Plakaatboek XV : Instructie voor den secretaris en fiscaal bij den inspecteur-generaal van de houtbosschen op Java tahun 1808. Undang-undang itu kemudian hanya dilengkapi saja sesuai keperluan karena makin lama makin sulit melindungi hutan terhadap perluasan pembukaan lahan.

Menjelang akhir abad ke-19, penebangan hutan yang meluas dari utara ke selatan, telah mengusir hewan buas ke daerah selatan. Sebuah buku panduan wisata yang ditulis F.Schulze, West Java, Traveller’s Guide for Batavia and from Batavia to the Preanger regencies and Tjilatjap (1894) menyebutkan bahwa di Pulau Nusakambangan masih dapat ditemukan badak.

Hutan yang tak lagi angker
Walau hampir keseluruhan hutan di Jawa sudah ditebang pohon-pohonnya dan nyaris musnah, meski ini anakronis, kenangan akan hutan masih akan tetap hidup.

Dalam cerita pewayangan, tokoh-tokoh utama bermukim di beberapa keraton yang berjauhan dan terpisah satu sama lain oleh daerah-daerah angker, berbahaya serta sulit ditembus. Bepergian dari satu rimba menembus rimba lainnya merupakan perjalanan jauh dan berbahaya. Diibaratkan harus siap mempertaruhkan jiwa dan raga.

Alasannya, daerah tak bertuan, penuh bahaya itu hanya dihuni oleh roh jahat serta bangsa raksasa pemakan manusia yang harus dihadapi para tokoh pahlawan dalam pertarungan seru di hutan. Di sisi lain hutan rimba pun menjadi tempat tinggal sang resi, tokoh bijak dan sakti yang biasanya memiliki pertapaan di lereng gunung. Tempat sang resi itu juga menjadi tempat para tokoh pahlawan ditempa dan dilatih kesaktiannya dalam naungan hutan rimba lebat.

Adegan wana (adegan dalam hutan rimba) di mana tokoh pahlawan berhadapan dengan para raksasa usai berguru pada resi dan akhirnya menang menjadi bagian dalam pertunjukan wayang.

Kembali ke masa sekarang, di mana hutan tidak lagi menjadi daerah angker, berbahaya dan sulit ditembus. Hutan menjadi daerah menggiurkan banyak pihak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut patut dihargai. Namun, sudah seharusnya peraturan yang dikeluarkan pemerintah juga harus tegas dan eksplisit. Tujuannya adalah menghindari persepsi pemerintah mengizinkan penyewaan hutan yang dapat merusak hutan. Mengingat semakin menipisnya areal hutan di Indonesia.