Museum Batik Kuno Danar Hadi di Solo

15 07 2012

Di sela-sela acara konferensi IAHA (International Association of Historians of Asia) ke-22 di Solo 2-6 Juli 2012 lalu, para peserta memiliki kesempatan mengunjungi Museum Batik Danar Hadi.

Baca entri selengkapnya »

Iklan




I Move To “www.sunjayadi.com”

14 04 2008

Hallo teman-teman dan pembaca,

Mulai hari ini, 14 April 2008 seluruh content blog ini saya pindahkan ke www.sunjayadi.com

Jadi bagi anda yang ingin membaca postingan-postingan saya selanjutnya silakan kunjungi website saya.

Bisa klik disini

Terima kasih, Achmad Sunjayadi (Sangkelana)

_______________________________________________________

Dear readers and colleagues,

Since April 14, 2008, I moved all the content of this blog to my website www.sunjayadi.com

so if any of you would liked to continue reading my posts,  please visit and enjoy 🙂

Thank you, Achmad Sunjayadi (Sangkelana)





Nasionalisme Turistik

6 01 2008

Di tengah bencana yang melanda Indonesia dan menelan banyak korban jiwa, pemerintah Indonesia menggelar Grand Launching Visit Indonesia 2008, 26 Desember 2007 lalu. Tema yang diusung adalah  memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional atau bahasa “gagah”nya Celebrating 100 Years of National Awakening.

Sebelumnya ada kesalahan tata bahasa dalam jargon promosi pariwisata tersebut. Kata National sebelumnya ditulis Nation sehingga kalimatnya menjadi Visit Indonesia Year 2008. Celebrating 100 Years of Nation’s Awakening. Mereka yang paham bahasa Inggris tentu tahu beda antara national dan nation.

Tentunya kesalahan ini dapat menimbulkan pertanyaan maksud dari jargon pariwisata Indonesia. Syukurlah pemerintah tanggap dan kesalahan ini teratasi. Jadi kasus “Indonesia is the big city” tak terjadi.

Kesalahan serupa rupanya pernah terjadi pada slogan pariwisata 1991 yakni “Let’s Go Indonesia” yang seharusnya ada sisipan kata “to” sebelum Indonesia. Namun, juri bicara Depbudpar menyatakan ketika itu slogannya tak diubah dan tidak ada masalah. Jelas tak bermasalah karena ketika itu tak ada yang peduli dan tanpa “to” artinya masih positif meski jauh dari niat.

Saya tak akan membahas kesalahan bahasa yang menurut juru bicara Depbudpar tak perlu dibesar-besarkan. Namun, mengutip seorang kawan saya Yusi A Pareanom, upaya itu dalam konteks ini termasuk praktek yang secara main-main disebutnya “Steven Seagalisme”. Sok gagah tapi sebenarnya mengundang tawa. Saya malah lebih setuju pada praktek “Stephen Chowisme”. Sok gagah, konyol, bahkan cenderung berlebih-lebihan tapi benar-benar lucu.

Nasionalisme versus chauvinisme
Tema promosi pariwisata yang merayakan 100 tahun Kebangkitan Nasional sebenarnya cukup menarik. Satu pilihan untuk membangkitkan kembali rasa optimis kita sebagai bangsa. Setelah sekian tahun seolah “tidur panjang” dan lupa bangkit.

Namun ada sesuatu yang masih mengganjal jika 1908 (dikaitkan dengan berdirinya Boedi Oetomo) dijadikan titik tolak kebangkitan nasional. Kritik terhadap organisasi Boedi Oetomo (BO) yang lebih bersifat kedaerahan (baca: Jawa), seperti yang dikemukakan beberapa sejarawan patut dipertimbangkan.

Dalam pasal 2 Anggaran Dasar BO tertulis jelas: “Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis.” Tujuan itu memperlihatkan BO yang bersifat Jawa-Madura sentris, sama sekali bukan kebangsaan. Di samping itu perkumpulan ini dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia dan tunduk terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tidak mengherankan jika tak ada satu pun anggota BO yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda.

Lebih jauh lagi Prof. Sartono Kartodirdjo menyebutkan pidato Soetomo dalam Kongres Jong Java yang diselenggarakan oleh BO, 3-5 Oktober 1908, di ruang pertemuan sekolah guru di Jetis, Yogyakarta, memiliki dampak lebih besar bagi kebudayaan politik bangsa Indonesia, dibandingkan kongres pendirian BO sendiri. Dalam pidato Soetomo tersebut telah muncul sebuah kesadaran kolektif akan identitas sebagai kelas pribumi yang termarjinalkan.

Chauvinisme sempit sebatas memperjuangkan Jawa dan Madura tersebut telah mengecewakan dua tokoh besar BO sendiri, yakni Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga keduanya hengkang dari BO.

Sementara itu, Asvi Warman Adam berpendapat peringatan Hari Kebangkitan Nasional termasuk dalam kontroversi sejarah Indonesia dengan fakta dan interpretasi pemerintah yang tidak lengkap. Asvi menunjuk Sarekat Islam yang berdiri pada 1905 lebih nasionalis meski organisasi itu menyandang nama agama. Ia menyarankan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan mempersandingkan kedua organisasi perintis tersebut. Saya sendiri lebih memilih BO sebagai salah satu organisasi proto nasionalisme Indonesia walau itu masih bisa diperdebatkan lagi.

Bangsa yang bergerak
Kita kembali ke pilihan tema promosi pariwisata Indonesia 2008 yang mencanangkan target sekitar 7 juta wisatawan asing.  Mengapa wisatawan asing? Jelas karena mereka diharapkan dapat mendatangkan devisa 7 miliar dollar. Dengan asumsi target 7 juta wisatawan tercapai.

Lantas bagaimana dengan para wisatawan lokal yang juga berpotensi besar menghasilkan pemasukan negara. Mengacu pada kata “nation” dan “national” yang sempat jadi bermasalah, rasanya tidak berlebihan jika perhatian juga ditujukan pada wisatawan lokal. Bukankah tema yang diusung, Celebrating National Awakening (Peringatan Kebangkitan Nasional) memungkinkan hal tersebut. Indonesia sebagai satu bangsa bangkit dan bukan bangsa yang menunggu (A Nation in Waiting) berhak juga berplesir. Mengutip tekad optimis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia is a nation on the move.

Namun, mengingat masalah dan bencana yang melanda bangsa ini bagaimana bisa berplesir. Memikirkan hidup hari esok saja sulit. Ah, itu pikiran negatif yang harus dilenyapkan karena tidak sesuai dengan optimisme presiden kita. Indonesia is a nation on the move.

Nasionalisme turistik
Jika kita kaitkan antara pariwisata dan nasionalisme di Indonesia ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Saya meminjam istilah sejarawan Indonesia yang bermukim di Australia Iskandar P. Nugraha yaitu touristic nationalism (nasionalisme turistik). Maksudnya nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme seorang turis. Nasionalisme yang melihat tampilan-tampilan (display), menganggap sesuatu yang indah, kaya dan itulah Indonesia. Bukankah kita adalah bangsa yang suka menonton. Bahkan korban kecelakaan saja yang seharusnya dibantu malah jadi tontonan. Tentu kita ingat para korban bencana yang memasang tulisan: “Maaf, kami bukan tontonan”

Pendapat Iskandar itu melengkapi tesis yang dikemukakan oleh Benedict Anderson bahwa Indonesia adalah suatu Imagined Communities (Komunitas yang dibayangkan). Imajinasi Indonesia yang begitu kuat ada dalam alam pikiran bangsa Indonesia yang menganggap dirinya bagian dari satu bagian yang lain.

Namun, bukan berarti jika kita hanya mengenal kulit permukaan lalu mengatakan bahwa kita sudah mengenal secara keseluruhan. Bukan maksudnya jika seorang Jawa berlibur ke Tana Toraja lalu menyatakan bahwa ia mengenal budaya Sulawesi atau seorang Papua yang merapat di Pelabuhan Perak Surabaya lantas ia mengatakan sudah mengenal Jawa. Atau ekstrimnya kita pergi ke Taman Mini lalu mengklaim kita mengenal budaya seluruh Indonesia.

Bila kita ambil sisi positifnya bukankah pariwisata nasional (baca:lokal) lebih bermanfaat. Mengenal bangsa dan negeri kita sendiri melalui pariwisata. Memang dollar yang akan diraup tak akan sebanyak dollar para turis asing tapi siapa lagi yang harus mengenal diri kita sendiri selain kita bangsa yang sedang bergerak.





Djongos kassie kartoe makan!’: Kuliner dalam Pariwisata Kolonial di Jawa

11 09 2007

Pendahuluan
Dalam pariwisata unsur kuliner (makanan) memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan unsur-unsur lain, seperti obyek, atraksi dan fasilitas. Hal ini dapat kita lihat dalam buku panduan pariwisata. Di sana kita dapat menemukan saran untuk menikmati makanan atau minuman khas setempat.  Namun, selain saran kita juga menemukan larangan-larangan untuk menikmati makanan atau minuman tertentu.

Menariknya, saran dan larangan itu ditemukan dalam buku panduan pariwisata di Indonesia sejak masa kolonial hingga kini. Hal itu jelas penting karena urusan kuliner berhubungan dengan perut dan sekaligus kesehatan.

Dalam persoalan kuliner, pemerintah atau penyelenggara pariwisata pastinya tak akan sembarangan. Tentu bukanlah promosi yang baik bagi pariwisata setempat jika turis yang datang terpaksa terbaring di rumah sakit sebelum penuh menikmati liburan yang menyenangkan dan berkesan. Meski tetap saja ada wisatawan yang mengabaikan peringatan dan larangan itu karena gairah petualangan yang besar.

Kuliner masa kolonial inilah yang akan dibahas dalam tulisan berikut. Sebagai sumber digunakan beberapa pengalaman para turis (tahun 1800-1900-an) yang menuliskan kesan dan catatan mereka mengenai urusan kuliner. Selain itu digunakan pula buku panduan pariwisata masa kolonial (tahun 1920-30-an).

Pengalaman kuliner para wisatawan
Justus van Maurik, seorang wisatawan Belanda atau tepatnya pengusaha cerutu yang menggunakan waktunya untuk berwisata mengungkapkan pengalaman kulinernya di Jawa pada 1800-an dalam Indrukken van een totok (1897). Ia menceritakan para penjual makanan di warung pinggir jalan yang menjual nasi, sayur dan gebakken vischjes (ikan goreng) dibungkus pisang-bladeren (daun pisang). Selain itu ia menceritakan juga seorang Tionghoa, penjual makanan keliling lezat dengan menggunakan pikulan. Makanan yang dijajakannya disebut kimlo atau sop tjina. Makanan itu disajikan dengan mangkok dan sendok porselen berwarna biru yang dinikmati oleh para pembeli sambil jongkok dengan uang beberapa sen saja.

Sementara itu di perkampungan orang Tionghoa dijumpai bermacam-macam warung kecil namun cukup lengkap. Mereka menjual berbagai hidangan seperti nasi, ikan goreng dan asap, dendeng, sambal, kopi, buah-buahan, kembang gula (buatan pabrik orang Tionghoa), aneka macam kue, rokok, rokok lintingan sendiri, kelapa, cabe, bermacam-macam pisang dan tentu saja minuman tuak. Yang menarik perhatian Maurik adalah bermacam-macam minuman sirup rasa buah-buahan dalam botol. Maurik berpendapat orang Tionghoa adalah peniru terbaik untuk minuman-minuman Eropa. Situasi dalam warung itu pun tak luput dari komentarnya. Ia menulis:

‘namun kita juga dapat menjumpai warung-warung yang di dalamnya terdapat kamar makan. Terdiri dari ruangan yang gelap dan berasap…’(hal.112)

Begitupula durian yang baunya menurut Maurik sangat menusuk. Sementara itu hidangan Tionghoa yang disukainya selain kimlo, Maurik menyebutkan bami, yang dinikmatinya di roemah-makan di Glodok. Bami menurut Maurik :

‘…merupakan hidangan dari sejenis makaroni tipis dengan berbagai macam bumbu,
ditambah kuah kaldu yang dicampur jamur, hati ayam, lada, irisan bawang, potongan
daging babi atau paha kodok’. (hal.114)

Maurik juga menulis bila mengingat hotel-hotel di Hindia, ia akan teringat pada kopi dan pisang yang lezat serta ‘harum’ buah nanas dan terasi.

Sebelumnya Charles Walter Kinloch (Bengal Civilian) seorang wisatawan asal Inggris yang berkunjung ke Jawa pada 1852 mengkritik hidangan dingin dan gaya makan Belanda yang menyajikankan seluruh hidangan (pembuka dan penutup) sekaligus. Menurutnya dalam Rambles in Java and The Straits in 1852 (1987), hidangan itu tidak cocok dengan perut orang Inggris. Ia juga mengkritik penggunaan sendok dan garpu serta tak dikenalnya penggunaan pisau mentega dan sendok garam, bahkan tata cara makan di perjamuan gubernur jenderal.

Sedangkan Désiré Charnay yang pergi ke Jawa mengemban misi resmi dan surat rekomendasi dari Pemerintah Hindia Belanda pada 1878, khususnya Kementrian Pendidikan, mengungkapkan pengalamannya menikmati masakan di hotel. Menurutnya sayur kari itu berisi campuran menjijikkan dari bahan-bahan seperti nasi, ditambah telur dadar di atasnya, lalu ikan asin, ayam, daging kambing, ketimun dan bistik. Di atasnya lalu disiram sambal dan dibubuhi 4 atau 5 jenis acar. Charnay pun tak mampu memakannya karena mual.  Masakan itu tak lain adalah rijsttafel yang memang dibanggakan oleh orang Belanda di Hindia.

Hidangan rijsttafel yang cukup terkenal ini mendapat perhatian dari wisatawan lain yaitu Augusta de Wit yang mengunjungi Jawa akhir 1890-an. Dalam Java :Feiten en Fantasieën (1905) , ia menyebutkan ada dua hal yang menarik perhatiannya yaitu pertama, hidangan tersebut disajikan tidak di ruang makan biasa melainkan di bagian belakang hotel. Hal lainnya adalah pakaian para pelayan pribumi yang menghidangkan rijsttafel. Dengan kaki telanjang, mereka mengenakan pakaian potongan semi Eropa yang dikombinasi dengan sarung dan ikat kepala.

‘(…) hidangan pedas itu disajikan bolak-balik dengan nyaris tak bersuara oleh para pelayan pribumi dengan kaki telanjang serta berpakaian separuh Indis, separuh Eropa.’ (hal.18)

Isi aneka hidangan rijsttafel itu sendiri juga menarik perhatian Augusta de Wit. Hidangan utamanya nasi dan ayam. Yang juga dilengkapi dengan aneka lauk pauk yang berupa daging asap, ikan dengan berbagai bumbu kari, saus, acar,  telor asin, pisang goreng, dan tak ketinggalan sambal ati ayam. Semuanya diberi bumbu cabai (hal.19).

Augusta de Wit ternyata tidak hanya menikmati hidangan di hotel, ia juga mengamati bagaimana para penduduk pribumi (di sini ia menyebutnya orang Jawa) menikmati sarapan paginya setelah mandi di kali.

‘Setelah mandi, orang-orang Jawa itu sarapan dan ini juga dilakukan
di depan umum’ (hal.113)

Ia menunjuk lokasi warung penjual makanan tersebut di daerah Tanah Abang dan Koningsplein (sekarang Jl. Medan Merdeka/Monas), daerah yang dihuni oleh penduduk pribumi. Tapi selain itu ada lagi warung-warung yang lebih kecil dan bisa dipindahkan. Mereka ada yang mangkal di pinggir kali, sepanjang kanal, di sudut-sudut jalan, di stasiun serta pangkalan sado.

‘Kita dapat menjumpai bermacam-macam warung atau yang serupa di daerah Tanah Abang dan Koningsplein serta tentu saja di daerah orang pribumi. Namun, warung yang lebih kecil atau para pedagang keliling dapat dijumpai di mana saja, di pinggir kali, di stasiun kereta, di pangkalan sado, sepanjang kanal, di pojok-pojok jalan. Tampaknya mereka itu berdagang dengan baik.’ (hal.114-115)

De Wit mengamati mereka. Pagi-pagi sekali mereka memikul dagangannya lalu aneka dagangan, piring, gelas serta botol diatur supaya menarik. Setelah menurunkan anglo untuk memasak, mulailah mereka berjualan. Ada yang menjual nasi, ikan asin dengan sambal, kue hijau yang diberi parutan kelapa berwarna putih, pelbagai macam kue yang tampaknya terasa manis berwarna-warni mencolok (oranye, merah jambu dan coklat tua) tampak kontras ketika disajikan di atas daun pisang segar berwarna hijau.

‘Semuanya telah siap di pikulan –istri penjual itu menyiapkannya di waktu subuh – dan sekarang mereka siap disajikan di atas daun pisang yang berfungsi sebagai piring dan mangkuk. Kue bulat dari tepung beras berwarna hijau dan putih  dengan parutan kelapa di atasnya, pipilan jagung berwarna oranye, selai berwarna merah muda dan kue-kue alot berwarna coklat tua.’ (hal.116)

Gambar dan cerita ‘eksotis’
Hal yang menarik adalah penggunaan kartu pos sebagai sarana promosi kuliner, khususnya makanan khas setempat. Misalnya kartu pos bergambar ruang makan Java Hotel,  ruang makan Hotel Marinus Jansen.  Ada pula kartu pos bergambar penjual nasi yang sedang dikerumuni para pembelinya, penjual soto keliling, suasana warung pinggir jalan di Jawa, bahkan ada gambar penjual roti pikulan keliling di Batavia, gambar penjual sekoteng, penjual rujak ulek , penjual buah-buahan, penjual sate.

Tidak hanya melalui gambar, tulisan Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie 1918 menggambarkan makanan-makanan yang dikonsumsi penduduk Hindia. Misalnya hidangan daging banteng, kerbau, kambing, kijang, kelinci dikonsumsi penduduk Jawa. Daging kuda yang dikonsumsi penduduk Sumba, daging orang utan dan kera dikonsumsi penduduk Borneo (Kalimantan), daging kelelawar oleh penduduk Minahasa, daging anjing oleh penduduk Batak, Papua dan Tionghoa (hal.243).

Gambar-gambar kartu pos tersebut tentu menarik perhatian para calon wisatawan asing. Tentunya keinginan untuk mencicipi makanan ‘eksotis’ itu sudah tertanam sebelum mereka menginjakkan kaki di Hindia Belanda. Gambar-gambar itu tampaknya dibuat, baik di luar maupun dalam studio sehingga kita harus mempertanyakan apakah memang disarankan kepada para wisatawan untuk mencicipi makanan khas atau hanya sekedar daya tarik gambar ‘eksotis’ semata. Dalam pandangan orientalis, menurut Alison Blunt dan Jane Willis dalam  Dissident Geographies:An Introduction to radical ideas and practice (2000) itu semua merupakan imajinasi Barat tentang Timur yang menyajikan Timur dengan hal romantis, eksotik, misterius dan berbahaya (hal.184)

Seperti di rumah sendiri
Selain makanan dan minuman khas setempat, para wisatawan juga disediakan makanan dan minuman yang sengaja diimpor dari negara asal. Misalnya dalam Gids voor Indie dicantumkan iklan DEL MONTE yang khusus untuk makanan kaleng impor seperti asparagus, ercis hingga buah-buahan.

Menurut data dari Handboek of the Netherlands East Indies 1930 jumlah makanan-makanan kaleng yang diimpor dari luar negeri memiliki nilai cukup besar. Misalnya untuk mentega, pada 1926 bernilai 7.625 gulden dan pada 1928 bernilai 8.125 gulden; ikan pada 1926 bernilai 22.040 gulden dan pada 1928 bernilai 20.046; keju pada 1926 bernilai 1.125 gulden dan pada 1928 bernilai 1.169 (hal.323)

Selain makanan kaleng ada pula iklan peternakan sapi di beberapa kota besar seperti Batavia, Bandung dan Semarang. Misalnya Melkerij “Petamboeran” yang merupakan peternakan tertua dan terbesar serta terletak di Petamboeran, Paalmerah.  Ada pula toko FROSCHER’S di Batavia-Centrum yang menyediakan roti dan kue.  Selain yang segar ada pula susu dalam kaleng seperti iklan NESTLE’S MELK CO di Batavia-Centrum yang menyediakan susu kalengan seperti yang kita nikmati sekarang.  Begitupula dengan pabrik air mineral dan limun di kota-kota besar, seperti iklan pabrik air mineral dan limun NOVA di Bandung yang menyediakan limonades Hollandsche smaak, Aer Blanda gelijk Apollinaris, Orange Crush. Air mineral ini juga menjadi salah satu fasilitas yang disediakan di pasanggrahan selain fasilitas tempat tidur dan makan.

Tidak lengkap rasanya jika tidak tersedia minuman beralkohol. Dalam Hotel Blad terdapat iklan minuman JONKER CAPERO, minuman sherry yang diimpor. Selain itu tersedia juga Heineken’s Bier. Ada pula Haantjes Bier, Pittig Hollandsch Pils, bir pahit Belanda cap ayam.  Bisnis impor minuman keras ‘modern’ dari Eropa ini cukup menggiurkan. Dalam laporan Departement van Financiën, ribuan gulden hasil dari cukai masuk ke kas pemerintah.  Ironisnya, menurut Kasijanto Sastrodinomo dalam artikelnya ‘Mabuk-mabukan dalam Sejarah’ (Kompas, 18/3/2006) Pemerintah Hindia Belanda juga membentuk Alcoholbestrijdings-commisie (Komisi Pemberantasan Alkohol) pada 1918. Tujuannya untuk menyelidiki dan memerangi penyalahgunaan alkohol di kalangan penduduk Hindia. Sasaran utamanya adalah minuman keras tradisional yang populer di kalangan masyarakat pribumi, seperti arak, badèg, dan ciu. Menurut polisi jenis-jenis minuman beralkohol itu termasuk minuman ‘gelap’ tak berizin.

Iklan makanan kaleng, susu dan minuman tersebut jelas ingin memperlihatkan bahwa para wisatawan tidak perlu khawatir dengan masalah kuliner negara asal mereka karena hampir semua tersedia. Elsbeth Locher-Scholten dalam artikelnya mengenai makanan kaleng ini menyebutkan bahwa hingga 1900-an hidangan Eropa dinilai lebih tinggi daripada hidangan Hindia. Hidangan dari makanan kaleng ini disediakan sehari-hari, kecuali hari Minggu di kalangan keluarga totok. Para wisatawan hanya tinggal menikmati suasana Hindia ditemani makanan dari tanah air. Dengan kata lain tak ada liburan senikmat seperti di rumah sendiri.

Djongos kassie kartoe makan!

Para wisatawan pun dimudahkan dalam urusan perut ini. Dalam The Garoet Express and Tourist Guide (1922-1923) dicantumkan kosa kata dan kalimat-kalimat perintah praktis berhubungan dengan kuliner dalam bahasa Inggris, Belanda dan khususnya Melayu yang dapat digunakan mereka (hal.22).

Kalimat-kalimat perintah itu antara lain:

Boy bring me a Menu, a winelist, icewater, sodawater, whiskey and soda’ (Inggris)
Jongen breng een menu, wijnlist, ijswater, sodawater whisky soda’ (Belanda)
Djongos kassi kartoe makan, kartoe minoeman, aijer ijs, aijer blanda’ (Melayu)

Hurry up fetch ice’ (Inggris)
Haas[t] je haal ijs’ (Belanda)
Lekas ambil ijs (aijer batoe)’ (Melayu)

Atau kosa kata yang berhubungan dengan aktivitas kuliner, peralatan makan dan aneka menu seperti:

To boil (Inggris); ko[o]ken (Belanda); masak (Melayu)
To drink (Inggris); drinken (Belanda); minoem (Melayu)
To eat (Inggris); eten (Belanda); makan (Melayu)
To fry (Inggris); bakken/braden (Belanda); goreng (Melayu)
To mix (Inggris); mengen (Belanda); tjampoer (Melayu)

Clean plate (Inggris); schoon bord (Belanda); piring bresi (Melayu)
A knife (Inggris); mes (Belanda); piso (Melayu)

Cold water (Inggris); koud water (Belanda); aijer dingin (Melayu)
Soft boilled eggs
(Inggris); zacht gekookte eieren (Belanda); telor stengah mateng (Melayu)
Hard boilled eggs (Inggris); harde eieren (Belanda); telor kras (Melayu)
Bacon and eggs (Inggris); spek met eieren (Belanda); mata sampi sama sepek (Melayu)

Penutup

Bila dikaji lebih jauh ternyata masih banyak hal yang dapat diungkap dan diteliti dari masalah kuliner sebagai unsur pariwisata baik pada masa lampau maupun sekarang. Antara lain  asal usul suatu jenis masakan, industri rumahan makanan dan minuman yang dipengaruhi oleh pariwisata.

Masalah kuliner pun ternyata tidak hanya dapat dijadikan sarana promosi positif, tapi juga sarana promosi negatif. Hal tersebut tak lepas dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian Departemen Sejarah FIB UI, Desember 2006 





Indische reisverhalen als historische bron

11 04 2007

De geschiedenis van het toerisme Nederlands-Indië aan het begin van twintigste eeuw is een interesant thema. Maar hoe staat het met het bronnenmateriaal? De officiële archieven van de overheid als primair bron zijn niet voldoende om een diepgaande beschrijving te geven. En deze primaire bron is te formeel en te droog. Het is daarom voor een historicus vereist ook andere bronnen te gebruiken. Om een levendig beeld van het Indische toerisme in de genoemde periode te kunnen reconstrueren en dit  een menselijk gezicht te geven, is het nuttig om gebruik te maken van reisverhalen.

Reisverhalen en andere soortgelijke werken behoren tot de collectieve culturele ervaring van een bepaalde tijd. Zij bevatten niet alleen psychologische en individuele aspecten die met ‘ruimte’ en ‘tijd’ te maken hebben, maar ze vormen ook het culturele product van een bepaalde periode en bevatten daardoor veel relevante informatie (Nugraha 2004:3)  Als voorbeelden worden hier reisverhalen van Justus van Maurik, Augusta de Wit, en Louis Couperus besproken. De keuze hiervan is gepaald door de factor ‘tijd’, namelijk het einde van negentiende eeuw en aan het begin van twintigste eeuw. Terwijl de factor ‘ruimte’ hier zal worden beperkt tot het toerisme op Java. Bekeken zal worden in hoeverre dergelijke bronnen voor de geschiedschrijving bruikbaar zijn.

Reizen naar Java en de bezoekregeling
De uitvinding van de stoomboot en de opening van het Suezkanaal in de negentiende eeuw maakte de reis naar Azië veel sneller. En dat verhoogde het enthousiasme van de Europeanen om naar het Oost te komen. Het maakte het ook aantrekkelijker om een bezoek aan Java te brengen. Dit ondanks het feit dat Augusta de Wit, een Nederlandse reizigster in de inleiding van haar boek Java: Feiten en Fantasieën (1905) had geschreven dat Java de meest onmogelijke plaats was om te bezoeken (Spillane 1994:7). Volgens Arthur Walcott in zijn boek Java and her Neighbours (1914) was er over Java niet veel literatuur te verkrijgen, behalve allerlei verhandelingen over tropische ziektes, uitbarstingen van vulkanen, burgeroorlogen, en geweld onder de inheemse bevolking, zoals ‘amok’ en ‘stille kracht’ (Nugraha 2004:3). Daar kwam nog bij dat het bezoeken van Nederlands-Indië streng gereguleerd werd. Europese bezoekers en reizigers moesten binnen vierentwintig uur na aankomst melden wat de reden was van hun komst naar Indië. Naam, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, adres in Indië, beroep, en naam van schip en kapitein, werden geregistreerd. Als men vervolgens een reis tot buiten Buitenzorg – 57 km van Batavia -, wou maken, moest men een ‘toelatingskaart’, een soort paspoort aanvragen. Deze werd door de gouverneur-generaal verstrekt (Koninklijk Besluit 15-09-1871, no.1, in: Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1872, no.38, gewijzigd in Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1881, no.226 en 1890, no.186). De Indische regering beoordeelde dan of een dergelijke toelatingskaart werd verstrekt of niet. Wie een reis verder dan tot Buitenzorg maakte zonder geldige toelatingskaart, kon een boete van 5 tot 100 gulden opgelegd krijgen. Een toelatingskaart was zes maanden geldig en kon verlengd worden (Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië 1908, deel 1:66).

Natuurlijk gold deze regeling niet voor wie een reis maakte in opdracht van de regering zelf. Uit Nederland afkomstige personen kregen eerder gelegenheid om Nederlands-Indië te bezoeken dan andere Europeanen, op gasten van de overheid na. Hoewel deze regeling tegen het einde van  de negentiende eeuw wel wat flexibeler werd, bleef het toch zo dat iedereen die een reis wou maken met de regering moest samenwerken. De overheid zorgde voor de paarden, schepen, en logementen (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1816, Besluit no 25; ibid 28-10-1818 en 10-8-1827; zie ook Encyclopaedie van Nederlandsch Indië  (‘s-Gravenhage/Leiden 1919) deel III:581-91.

Reizigers en toeristen

De literair-historicus Fussel maakt in zijn werk Abroad: British Literary Traveling between the War (1980) een onderscheid tussen reizigers en toeristen. Reizigers reizen vaak geheel alleen door een nieuw gebied, en zijn er op uit in allerlei onverwachte situaties terecht te komen. Soms gaat het hier ook om overheidsdienaren die op avontuur uit zijn. Toeristen daarentegen zijn veel passiever en reageren alleen op wat hen wordt aangeboden (Nugraha 2004:12). Omdat in de negentiende eeuw het toerisme op Java nog niet werd bevorderd en naar behoren georganiseerd, kunnen we iedereen die een reis over Java maakte, voordat in 1908 te Batavia de Vereniging Toeristenverkeer werd opgericht (Sunjayadi 2006, te verschijnen), beschouwen als reiziger of bezoeker. De belangstelling van reizigers om Indië te bezoeken, vooral Java, werd opgewekt door informatie die eigenlijk alleen gericht was op het belang van de overheid, en niet zozeer bedoeld was voor reizigers of toeristen.
Reizigers als bijvoorbeeld de Brit Charles Walter Kinloch (1852) en de Amerikaan Eliza R. Scidmore (1912) beklaagden zich over de behandeling door de douane in Tanjung Priok en over de strenge toelatingsregels. Maar dit gold niet voor de reizigers, Justus van Maurik en Augusta de Wit, en een toerist, Louis Couperus, van wie we hier reisverhalen bespreken. Ze bezaten alle drie de Nederlandse nationaliteit en konden daardoor niet verhalen over moeilijkheden om naar Indië te komen. Maar hun reisbeschrijvingen kunnen een goed beeld geven van hoe het was om door Indië te reizen. Zij vormen voor het beschrijven van het toerisme in Indonesië een waardevolle historische bron, die als aanvulling op de officiële overheidsdocumenten gebruikt kan worden.

Justus van Maurik

In zijn boek Indrukken van een totok (1897) beschrijft Justus van Maurik de situatie in Tanjung Priok aan het eind van de negentiende eeuw:

Nauwelijks ligt de boot vast en is de loopplank gelegd, of een menigte menschen komt, als een troep halfwilden ons overvallend, aan boord. Hotel-mandoers met adreskaarten, eigenaars van commensalenhuizen, boot en expeditie-agenten, jongens die hun toewan of njonja komen afhalen, heeren en dames om vrienden en familie te ontvangen, een troep Chineezen, die een hunner grootwaardigheidsbekleeders komen begroeten
(p.85-6).

Tanjung Priok was een van belangrijkste toegangen tot Java, naast de haven van Surabaja. Bij aankomst was het een drukte van belang van personen die hotels als Hotel des Indes, Grand Hotel Java, Hotel Wisse, of Hotel Ort aanboden. Er was een grote concurentie om de gasten te trekken die voor de eerste keer in Indië aankwamen.
De tocht van het station Tanjung Priok tot Weltevreden trok de aandacht van Van Maurik. Allerlei interessante dingen die niet in de overheidsarchieven te vinden zijn, worden door hem beschreven. Zoals zijn culinaire avonturen. Hij beschrijft een wandelend restaurant van een Chinees met een draagstok die lekkere maaltijden verkoopt: kimlo of sop tjina (Chinese soep) die met een blauw, porceleinen lepeltje in een kommetje werd opgediend. Voor een paar centen konden de klanten deze soep gehurkt opeten (p.110). In de Chinese wijk kon men allerlei kleine waroengs aantreffen waar van alles te krijgen was: rijst, gedroogde en gebakken vis, gedroogd vlees (dendeng), sambal, koffie, vruchten, suikerwerk (van Chinees fabrikant), koekjes, sigaretten, strootjes, kokos, Spaanse peper, verschillende soorten bananen, en flessen met gegiste palmwijn (tuak). Van Maurik schenkt ook aandacht aan allerlei soorten vruchtensiroop in flessen. Volgens hem was de Chinees een matador in het namaken van Europese dranken. Van Maurik schrijft: ‘evenwel treft men ook warongs aan, die binnenin een eetkamer hebben, bestaande uit een donkere ruimte, besmookt en berookt…’ (p.112). Een ander Chinees gerecht dat hij lekker vond was bami, die hij in een  roemah-makan in Glodok at: ‘…een soort van dunne macaroni, gekruid met allerlei specerijen, bereid met bouillon, vermengd met champignons, kippenlever, Spaansche peper, gehakte uien, stukjes varkenvleesch- en zelfs met kikkerbilletjes naar me mij verzekerde.’ (p.114)
Van Maurik beschrijft ook de hotels in Indië. Als hij aan die hotels dacht, herinnerde hij zich de smaak van overheerlijke koffie, lekkere pisang, de onvergelijkelijke geuren van ananas en trassi (p.155). In verband met deze hotels gaf hij het advies aan de gasten om vooral de mandoer te vriend te houden, want: ‘De mandoer in een Indisch hotel is een opzichter over de anderen, oberkellner en bottelier tegelijk,en onder de bedienden de meest beschaafde is, derhalve ook het best weet wat een fooi beteekent.’ (p.160) Hij had ooit gehoord dat de meeste hotelbedienden in Indië niet zo gewend aan fooien waren. Hij adviseert om alleen fooien te geven als je lang in een hotel bent geweest. Als je ze een kwartje geeft, zijn ze heel dankbaar:
dat is hier in Indie plezierig, de bedienden zijn nog niet zoo verwend. Fooien geef je alleen als je lang in een hotel bent geweest, bij je vertrek en voor een kwartje zijn ze hier dankbaarder dan voor een rijksdaalder in Europa (p.160)
Er was een verschil tussen de hotelbedienden in Batavia of Soerabaja en die in de binnenlanden. De hotelbedienden in de binnenlanden waren meer gewillig dan die in de grotere steden. Hoe groter de plaats, hoe meer contact met de westersche beschaving, hoe lastiger ze worden. Van Maurik schrijft: ‘vroeger zaten ze op hun hurken, maar als ze lang met vreemdelingen verkeeren gaan ze op hun stoel zitten, als ze kunnen.’ (p.161)

Augusta de Wit

Een dergelijke ervaring had ook Augusta de Wit, journaliste van de Singapore Strait Times, toen ze Java aan het begin van twintigste eeuw bezocht. In haar reisverslag Java: Feiten en Fantasieën (1905) verhaalt ze hoe ze aankwam in Tandjoeng Priok en hoe overal:
bedienden [verschenen] met koffers en passagiers in spiksplinternieuwe kleeren. Want we naderden al meer en meer; en weldra lag met een diepen zucht van verlichting, de boot stil, en we betraden de kade van Tandjong Priok.De trein is tenslotte in beweging gekomen en snelt nu door een wild triestig landschap, half bosch, half moerasland. (p.9)

Nadat ze de trein van station Tanjung Priok naar Batavia had genomen, vervolgde ze haar reis met paard en wagen (sado) naar Rijswijk -nu Jl. Veteran (p.11).  Net als andere Europese reisverhaalschrijvers beschrijft ook zij een rijsttafel : ‘Dit is alles echter is slechts eene voorbereiding tot dat grootste aller mysteries, dat om twaalf uur gevierd wordt: – de rijsttafel.’(p.18) Er zijn twee dingen die haar aandacht trokken. Ten eerste werd de rijsttafel niet in een eetkamer geserveerd , maar op de achtergalerij van het hotel (p.18). Ten tweede beschrijft zij hoe de inheemse bedienden de rijsttafel serveerden. Zij vond vooral hun kleding interessant. Ze waren blootsvoets en droegen half Europese kleding die met een sarong en een hoofddoek werd gecombineerd: ‘de spijzen worden rondgediend door onhoorbaar, op blote voeten heen en weer bewegende inlandsche jongens, half indisch, half europeesch gekleed.’ (p.18).
Natuurlijk had ze ook aandacht voor de verschillende gerechten van de rijsttafel zelf. De hoofdgerechten bestonden uit rijst en kip. En ook was er gerookt vlees, vis met verschillende ingrediënten, ei, gebakken banaan, en sambal met kippenlever. Alles opgediend met Spaanse peper (p.18-19). Een onvergetelijke ervaring voor haar was de eerste keer dat ze de sambal proefde. Haar lippen werden heet. Haar keel stond in brand, zodat haar ogen traanden:

Ik heb geen woorden om te beschrijven wat er van kwam. Laat mij slechts zeggen, dat in minder tijd dan ik nu noodig heb om het te vertellen, ik onuitsprekkelijk ellendig was geworden; mijne lippen schrijnden onder de vurige aanraking van de sambals, mijne keel brandde te erger door haastigen slok water.(p.20)

Gelukkig vond een van de gasten haar zielig en gaf haar het advies om een stukje zout op haar tong te leggen. Na een paar minuten was het ergste voorbij. Ze was dankbaar dat ze nog leefde en ze bezwoer dat ze nooit meer rijsttafel zou eten. Maar dat kon ze later toch niet nalaten (p.20). Nadat ze allerlei gerechten had geprobeerd die haar lieten zweten en tranen, was het tijd voor het toetje: ananas, mangistan, ramboetan en doekoe. Daarna gingen de gasten terug naar hun kamer voor een siesta tot vier uur ’s middags (p.24).
Het is duidelijk dat we de tip voor de nieuwkomers in Indië om zout op de tong te leggen na het eten van te hete sambal, niet in de officiele archieven zullen aantreffen.
Augusta de Wit bekeek ook hoe de Javanen pas ontbeten nadat ze eerst in de rivier (kali) gebaad hadden: ‘Na het bad gaat de Javanen ontbijten en ook dit gebeurt in het openbaar.’(p.113).  Ze verwees naar Tanah Abang en het Koningsplein (nu Jl Medan Merdeka, Monas), de buurt waar de inheemse mensen woonden. Daar stonden ook de waroengs die allerlei gerechten verkochten. Maar er waren ook nog kleinere en handiger waroengs, die langs het kanaal, op de hoek van de straat, in het station of bij een sado-standplaats stonden:

Men vindt verscheiden, dergelijke warongs in de buurt van Tanah-Abang en het Koningsplein, en natuurlijk ook in de inlandsche wijken. Maar de kleinere, draagbare, vindt men overal, aan den kant van de kali, aan de spoorwegstations, bij de standplaatsen der sadoos, langs de grachten, op de hoeken van de straten, en ze schijnen goede zaken te doen.(p.114)

Vroeg in de morgen bracht men hun etenswaren met een draagstok daarheen. Borden, glazen en flessen werden zo gerangschikt dat ze de aandacht van de mensen trokken. Ze gebruikten een anglo, een komfoor van klei, om op te koken. Er was iemand die rijst verkocht, gezoute vis met sambal, groene koekjes met witte geraspte kokos en verschillende koekjes die een zoete smaak hadden met diverse kleuren – orange, rood, roze en donker bruin -, en die werden geserveerd op bananenblad:

Die staan al gereed in het draagbare buffet –zorgzame vrouw van den verkooper ’s voor dag en dauw opgestaan om ze klaar te maken – en nu worden ze uitgestald op reepen pisangblad, die dienst doen als borden en schotels; groene en witte balletjes rijstmeel, met wat geraspte kokosnoot er overheen gestrooid, oranje maiskoekjes, trillende rose geleien, en reepen van een taai donkerbruin goedje.(p.116)

Volgens De Wit hielden de bewoners veel van dergelijke zoete koekjes. Zittend op een korte houten bank aten ze die veelkleurige koekjes en dronken er siroop bij, zonder bang te zijn dat ze later buikpijn zouden krijgen:

Ik heb dikwijls groepjes volwassen mannen en vrouwen gade geslagen, terwijl ze op het lage bankje  voor een warong gezeten, zich met een volmaakt kinderlijk genot te goed deden aan kwee-kwee, koekjes en suikergoed, of over een stalletje gebogen, ernstig de bekoorlijkheden vergeleken van witte, rose en gele koekjes; aarzelende, den verkooper raadpelegend, en tenslotte het moeilijke vraagstuk oplossen door van alles een beetje te proeven.(p.117)

Louis Couperus
Volgens Couperus bood Tandjong Priok geen fraaie aanblik, maar gelukkig waren daar de vele gezichten van verwanten en vrienden die de passagiers kwamen afhalen. Louis Couperus en zijn vrouw logeerden in Hotel des Indes in Weltevreden

Tandjong Priok. Geen schoonheid van aankomst, maar lieve gezichten van verwanten en vrienden, die ons komen afhalen, trots de brandende zon. Ze namen ons mee en we waren spoedig in Batavia in het Hotel des Indes, in Weltevreden. (p.123).

Hij  was als correspondent verbonden aan de Haagsche Post. Eénenzeventig brieven verschenen in de nummers van 17 december 1921 tot en met 5 mei 1923, en werden later door hem gebundeld in Oostwaarts (1992, eerste druk 1924). Het doel van zijn reis naar Indië was ‘niet om economische toestanden te bestuderen, niet […] om een beeld van onze Nederlandsch-Indische kolonisatie te geven […], maar enkel om eenige luchtige toeriste-brieven te schrijven’ (p.281)
Net als de andere Europesche reizigers verhaalt ook Couperus hoe de bekende rijsttafel bij wijze van Europese lunch in het hotel werd opgediend. Couperus adviseert om niet te veel sambal oelek te nemen, want deze is te heet voor Europeanen. Die sambal houd je op de rand van het bord: ‘De verschillende, soms zeer gepimenteerde sambals neme men in kleine hoevelheid –pas op voor de sambaloelek, louter Spaansche peper!-en houde ze op den rand van uw bord vooral goed uit elkaar’ (p.129). De rijsttafel werd gegeten met lepel en vork. Bij elke hap rijst werd wat kip, vlees of vis genomen, vergezeld van wat sambal. Elke hap was op die manier weer anders van smaak:

Bij elke hap rijst –ge eet uw rijst met lepel en vork –kiest ge iets van kip, vleesch of visch, begeleid door een der sambals. Iedere hap rijst is een nieuwe combinatie. Ge wisselt ze af, die combinaties. Ge wisselt ze af, uw hapjes rijst, waardoor, als ge goed eet, elk hapje anders smaakt. (p.129).

Uit de gidsen voor toeristen van het begin van de twintigste eeuw blijkt dat het voornaamste doel steeds is om van het prachtige landschap in de bergachtige gebieden te genieten. Dit wordt ook door Couperus beschreven. Zo beschrijft hij zijn bezoek aan de Kemojang krater (Kawa-Kemodjan) in West-Java. Ook het bewonderen van de zonsopgang was een belangrijke toeristische attractie. Omdat er niet alle gebieden per auto bereikbaar zijn, gebruiken ze tandoe:

Vroeg in de morgen vertrok hij met de auto naar Ciparai, langs de bergen Papandayan, Guntur en Cikorai. Daarna werd de tocht vervolgd per tandoe (draagstoel) die al klaar stond vanwege het ontoegankelijke gebied. Een auto kon er niet rijden. Die tandoe werd overdekt met bamboe en aan twee sterke bamboestokken meegetorst. Aan beide zijde werd hij door vier zwetende en zwoegende koeli’s meegedragen onder toezicht van een mandoer (p.164).

Ze konden niet zomaar stoppen om naar de zonsopgang te kijken. Ze moesten doorgaan. En zo was het ook als ze iets wilden eten. De mandoer had alles goed geregeld. Hij kocht lempers voor een paar centen. En lemper is gekookte rijst in een omhulsel van pisangblad in vorm van een dikke vierkante brief. Het lijkt op een postpakketje: ‘Vroolijk blijven zij, en hongerig, geloof ik, zijn zij of doen zijn alsof zij zijn om aan een warong hier, een draagkeukentje daar, vlug den mandoer wat ‘lemper’ te doen koopen voor enkele centen.’ (p.165). Al lopende opende de mandoer zo’n postpakketje en gaf elke koeli vlug een lemper. Met een hand pakte een koeli vlug die lemper aan en at hem snel op, ‘en de mandoer die lastloos ter zijde loopt, geeft iedereen koelie vlug een lemperpakje, dat hij, vlug ook, al torsende, pakt met één hand en naar binnen werkt’ (p.165). Als ze moe waren en ze wilden de bamboestokken van de linker- naar de rechterschouder verplaatsen of andersom, dan riepen de koeli’s om beurten: ‘Balek!’, dat betekent ‘andersom’. De bamboestok werd dan op de andere schouder gelegd. Op die manier konden ze gewoon doorlopen zonder te stoppen

“Balek!” roepen de koelies om beurten; dat beteekent: “draai om!” En zij meenen er mee, dat zij de bamboe stokken van linker-over rechterschouder willen leggen of andersom. Een schok, een hevige schudding, en de bamboe’s zijn op frissche schouders verlegd. Na een poosje roept weer en schoudermoede koelie: “Balek!” en met schudding en schok wordt mijn zwaarte weer naar het eerste zwaartepunt overgebracht.’ (p.165-166)

Indische reisverhalen als historische bron
Indische reisverhalen worden niet veel gebruikt als historische bron, want ze behoren tot het genre van de subjectieve fictie. Maar we moeten goed beseffen dat geschiedenis altijd subjectief is en dat geschiedschrijving probeert om iets uit het verleden te verklaren of beschrijven door deze zo nauwkeurig mogelijk te reconstruëren. Het resultaat daarvan is niet de geschiedenis zelf, maar een interpretatie daarvan.
Bij het gebruiken van reisverhalen, moeten we ons bewust zijn dat deze altijd beïnvloed zijn door de achtergrond van de schrijver: wie is de schrijver (leeftijd, beroep, geslacht, ras). Wat was de motivatie om een reisverhaal te schrijven, en in hoeverre is men met hun object – hier: Java/Indië – verbonden? De historicus moet zich hier bij het lezen van dergelijke reisverhalen goed van bewust zijn. Reisverhalen moeten immers altijd begrepen worden als een vorm van representatie (Nugraha 2004:3).  Om reisverhalen te analyseren, kunnen we de tekstbenadering van Foucoult (1976) gebruiken.  En om de koloniale representatie te begrijpen, kunnen we aansluiten bij de benadering van het oriëntalisme van Said (1991).
Als voorbeeld werden hier de reisverhalen van drie reizigers besproken worden. Justus van Maurik (1846-1904) was een sigarenhandelaar uit Amsterdam, Augusta de Wit (1864-1939), in de tijd dat ze Java bezocht, journaliste voor de Singapore Strait Times en ook  lerares Engels en Duits in Batavia (1895-1896), terwijl Louis Couperus (1863-1923) als correspondent verbonden was aan de Haagsche Post.  Augusta de Wit werd geboren in Sibolga, Noord-Sumatra, maar verhuisde met haar familie naar Europa toen ze tien jaar oud was (Nieuwenhuys 1972:323).  Justus van Maurik en Louis Couperus werden in Nederland geboren. Hoewel Louis Couperus zelf niet in Indië geboren werd, had zijn hele familie wel een langdurige Indische achtergrond. Een aantal familieleden had in Indië een bestuursfunctie gehad. Toen hij negen jaar oud was, verhuisden zijn ouders naar Batavia, waar hij vijf jaar woonde.
Als we de indrukken van deze schrijvers kritisch analyseren, dan kunnen we deze Indische reisverhalen als historische bron gebruiken.

Slot
Elke historicus is zich ervan bewust dat hij de bronnen waarmee hij in aanraking komt niet zonder meer kan accepteren. Deze moeten aan een nauwgezette kritiek worden onderworpen voordat ze als historisch materiaal kunnen dienen. En elke bron kan niet worden losgemaakt uit de cultuur waaraan hij zijn ontstaan te danken heeft. Als de onderzoeker de cultuur van de betreffende periode niet kent, zullen de gegevens uit de bronnen hem niet veel zeggen (Lapian 1989:457). Dat geldt ook als we deze Indische reisverhalen als historische bron willen gebruiken.

Uit: Congres Vijfendertig Jaar Studie Nederlands in Indonesië, 24-25 September 2005 PSJ-UI Depok





Tourism during the Colonial Era in Indonesia

6 04 2007

Not many people are aware that actually modern tourism in Indonesia already commenced during the colonial era in the 20th century. The exact timing is unknown since data concerning this matter is still limited. At that time of course the name “Indonesia” was yet unknown because it was still named the Nederlandsch-Indie or the Dutch Indies.

This issue becomes increasingly interesting because in the previous periods (the 19th century) the Dutch Indies government in fact did not support tourism to the Dutch Indies. There were rules prohibiting foreigners to come to the Dutch Indies. These rules already existed since the VOC period during the 18th century and were further strengthened during the liberal era in the year 1872. Foreign visitors had to obtain permits, toelatingskaart from the Governor General if they wanted to go on journeys to several large towns on Java, specifically those in the hinterlands (binnenlanden).

The Dutch Indies authorities apparently were unable to continue putting up obstacles against incoming visitors. This was added by international media stories concerning the Dutch Indies in the 19th century which were about news concerning epidemics (cholera, bubonic plague), volcano eruptions, ethnic wars and violence among original inhabitants (incites of violence, black magic). However all this in fact brought about the curiosity of those with surplus of funds. Mainly those in Europe and Northern America. Journeys to Eastern countries also become faster and easier after the opening of the Suez Channel in 1869.

In year 1908, the same year as the establishment of Boedi Oetomo, a  pro-nationalist Indonesian movement, the Dutch Indies authorities established the Vereniging Toeristenverkeer (VTV) in Weltevreden, Batavia. This semi official body constituted an association of state and private enterprises handling the matter of tourism in the Dutch Indies. This body was under the supervision of J.B. van Heutsz, the Governor General of the Dutch Indies at that time. We know the name van Heutsz as the General who once overpowered Aceh in the beginning of the 20th century.

Automatically this tourism board became a ‘government board’ that controlled all matters pertaining to tourism in the Dutch Indies. This board also obtained subsidy from the colonial government. It is recorded that in 1908 it acquired aid of 25,000 guilders, in 1908 20,000 guilders and finally in 1910 it was decided that it shall receive annual aid of 10,000 guilders. Quite a large amount for those days.

The tourism board with office at Jl.Noordwijk 36 (currently Jl.Ir.H.Juanda) also received the support of several circles. Such as hotel owners, restaurant owners, shop owners, banks, private railway companies and seafaring shipping agents. Between the years 1910-1912 this tourism board had an office at Rijswijk 11 and Rijswijk 38 (currently Jl. Veteran).

In 1922, the board had a total of 60 members. The caretakers of this board comprised senior officials of the state railway company (Staatspoorwegen), banking entrepreneurs, hotel and shop owners as well as officials from the KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) – the state shipping company. They also gave their contributions to the VTV. Until the 1940s, shipping companies constituted the main contributors.

Historian Robert Cribb assumes that the change why did the colonial government became the main sponsor in promoting tourism in the Dutch Indies related Ethical Politics in 1901. The policy of Ethical Politics emphasizes on the colonial government role to uphold the degree of the local inhabitants. However programs towards the “success” of such Ethical Politics appeared to need quite substantial financing and appeared that modern tourism constituted a new and important source of income for the colonial government.

Previously, the Dutch Indies government had also prepared several other supporting facilities such as roads, railways and also opened up channels for sea vessels. Of course all this was initially intended for economy/trading, not specifically for tourism. For example the construction of the railway was proposed by the plantation entrepreneurs. Thereafter, since the 1920s an air flight route was opened to the Dutch Indies by the Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (state airline company). This airline company in the Dutch Indies was established through the intervention of former VTV chairman, D.A. Delprat and KLM director, A. Plesman.

Brochures, posters and books on tourism published by VTV were disseminated overseas. The targets were Europeans (Dutch, French, English), North America and Australia. The tourism area offered up for the first time was Java because Java was considered secure and politically under control. Meanwhile objects promoted were volcanos and their craters, lakes, hot water baths and the beautiful scenery in Java as well as its cultural inheritances such as the Borobudur and Prambanan temples. Several new cities designed by the colonial government in Java were also established as tourism objects, such as Bandung, Candi (Semarang) and Malang. The colonial government created a kind of ‘Tropical Holland’ or ‘Het Paradijs der Tropen’ in the Dutch Indies.

To attract prospective tourists, especially since during that time they were more interested in vacationing in tourism spots in Europe, the colonial government then created names for cities in Java obtained in tourism guide books, such as Zwitserland van Java for Garut, Parijs van Java for Bandung, Venetie van Java for Batavia, Gibraltar van Java for Semarang.

Approaching the 1930s, Java was no longer considered safe due to increasingly radical national movements. Additionally the original Javanese culture of Hindhu and Buddhist teachings in Java which according to the colonial government was a tourist attraction in the Dutch Indies was increasingly disappearing. The colonial government then looked at Bali to become an alternative tourist destination and was expected to replace the lost Java. Thus Bali was named “the lost paradise”. In spite of this in the subsequent years Java still remained the destination of foreign tourists even until now.

Tourism promotion in the 30s was also unbeatable in intensity. After an initial deterioration due to malaise that swept the world, this time Bali became the spearhead of the promotion. Artists such as Walter Spies, Miguel Covarrubias, Rudolf Bonnet and anthropologists such as Jane Belo and Margaret Mead also indirectly promoted Bali as an island worth visiting. Bali was said to be an island of paradise. Tourism advertisements in the 30s mentioned that one should not die without seeing the Island of Bali first. Even a silent movie of Charlie Chaplin showed that he visited this island.
Bali’s fame was established as a theme during the international colonial exhibition in Paris in 1931. The entrance to the Dutch Indies pavilion was a duplicate of the entrance door to the Camenggon temple in Sukawati, South Bali with a height of 50 meters complete with the granite carvings. Not only that, fifty dancers and Bali gamelan musical instrument players were brought in to add to the festivities of the exhibition. As a result, flows of incoming tourists arrived in Bali.

Other than Bali, the Dutch Indies government also tried to offer up other areas such as Sumatra (Brastagi, Danau Toba, Fort de Kock), Sulawesi (Toraja), Maluku Islands. Definitely all this could not be separated from the factors of facilities and security. The government also did not want to take any risks of acquiring just any kind of facility with no security because this could ‘damage’ their promotions.

Since the establishment of VTV until the 1940s, the itineraries offered almost never changed. From the tourism guidebooks from 1910 and 1940 the routes and objects offered, for example started from Batavia, Priangan, Vorstenlanden(Yogya, Solo), Surabaya, Bromo Mountains and then Bali. There also were several itineraries from the 30s that offered trips to Sumatra, Celebes (Sulawesi), Borneo (Kalimantan), Maluku Isles.
Then what about the local tourists alias the indigenous? Were they only an audience? Indeed tourism appeared to be only for the upper classes. Previously, the local royalty in the Dutch Indies had hobbies in hunting, vacation in health resorts and resting in their rest houses near the mountains. These rest houses were even used by tourists as places to stop by or sleep over.

In the meantime after the entrance of foreign influence, the neo royalty (royalty class not through inheritance) who acquired modern education in large cities in Java followed such vacationing habits. This neo royalty such as Soekarno, M. Hatta, Sutan Sjahrir, M. Yamin went for recreation to tourism objects regulated by the colonial government and which were actually not for them. Their experiences in these recreational activities are contained in their memoirs, autobiographies or biographies. It was during such journeys that their experiences in finding their Indonesian nationality were formed. What is interesting is that the images of this neo royalty are formed from pictures and photographs in their study books which used photographs promoting tourism in the Dutch Hindies. For example a picture of railway tracks crossing the Priangan mountains, photos of the magnificent Borobudur temple.

Not only that, tourism in the colonial era also opened up new professions in this sector. For example, overseers, hotel employees, tour guides or entertainers (dances, music). An interesting fact is the ‘tourist’ concept among the population in Java until now. They name all tourists, mainly those with Caucasian skin as ‘londo (dutch) tourists’. No matter if they originate from America, England, France or Germany.

Published in INA MAGAZINE Volume XVII Third Issue October 2006

I would like to thank you to Iskandar P. Nugraha (UNSW) for the discussion and the sources of this article





Jejak Peradaban

15 03 2007

Pada 27- 29 Agustus 2006 lalu berlangsung forum dialog antar kementrian pariwisata negara Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia di Yogyakarta. Forum dialog tersebut mengangkat tema baru: Trail of Civilitation (Jejak-jejak Peradaban) yang diharapkan menjadi payung solidaritas enam dari sepuluh negara anggota ASEAN.

 

Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, forum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keutuhan persahabatan di masa yang akan datang agar menebarkan manfaat bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat masing-masing karena kesamaan jejak peradaban dan asal muasal leluhur. Ia lalu menambahkan bahwa gagasan pertemuan tersebut sebenarnya sudah dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Myanmar dan Kamboja beberapa waktu lalu.

Gagasan Presiden SBY mengenai persamaan peradaban tersebut bisa dirangkai menjadi obyek budaya yang cukup baik. Di samping itu kesamaan jejak tersebut bisa dipahami lebih jauh oleh generasi dari enam negara ASEAN, dan bangsa-bangsa di dunia. Kesamaan jejak peradaban yang diangkat kali ini adalah fakta bahwa keenam negara tersebut memiliki warisan budaya masa keemasan agama Buddha. Yaitu melalui peninggalan sejarah berupa candi, seperti Candi Angkor Wat (Kamboja), Candi Bagan (Myanmar), Candi Luang Prabang (Laos), Candi Ayuthaya (Thailand), Candi Oc’oe (Vietnam), dan Candi Borobudur (Indonesia).


Forum tersebut pun melahirkan “Deklarasi Borobudur” di Magelang. Isinya berupa komitmen bersama untuk mengembangkan pariwisata melalui pengelolaan dan promosi warisan peradaban bersama dalam wujud kerja sama wisata ziarah dan kebudayaan.
Hal menarik adalah upaya untuk ‘mempromosikan’ warisan budaya masa keemasan agama Budha sebenarnya bukan hal baru.

Pada masa kolonial, di awal dibukanya Hindia khususnya Jawa untuk turisme internasional, warisan budaya masa Budha sudah menjadi ujung tombak promosi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dari buku panduan turisme serta itinerario (jadwal acara) terbitan VTV (Vereeniging Toeristenverkeer = Perhimpunan Turisme) yang mengatur turisme di Hindia Belanda pada masa itu, tercatat sejak tahun 1910-an hingga 1940-an, peninggalan candi-candi baik Budha maupun Hindu menjadi obyek yang ‘wajib’ dikunjungi oleh para turis asing. Jaringan VTV itu pun tidak tanggung-tanggung. Mereka memiliki wakil di kota-kota besar Asia (Tokyo, Singapura, Shanghai, Manila, Hongkong), Amerika (San Fransisco, New York), Eropa (Amsterdam, Den Haag, London, Paris), Australia (Sydney) bahkan Afrika (Cape Town, Johannesburg). Pada masa itu VTV juga memiliki hubungan dengan negara-negara yang ketika itu masih di bawah jajahan Prancis yang dikenal dengan nama Prancis-Indo China. Lantas, apa bedanya dengan sekarang?

Perbedaannya mungkin dahulu kita masih berada di bawah penguasaan pemerintah kolonial (baca: penjajah) dan sekarang kita sudah “merdeka”. Perbedaan lain adalah kalau dulu sasaran turis hanya orang kulit putih dan mereka yang dianggap sejajar, seperti bangsa Jepang, sekarang adalah semua turis yang memiliki potensi besar. Atau kalau dulu kita hanya menjadi penonton atau sekedar pesuruh (dahulu djongos) sekarang menjadi pelaku meskipun tidak semuanya terlibat. Berdasarkan penelusuran jejak bolehlah dikatakan adanya kesamaan jejak peradaban dan kesamaan asal leluhur. Namun, di sini kita tidak boleh melupakan bahwa di samping adanya kesamaan itu ada pula perbedaan yang sejatinya memang selalu ada. Justru dalam perbedaan itu kita menemukan ciri khas yang bisa dijadikan obyek menarik untuk diketahui oleh masing-masing pihak.


Sementara itu negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina tidak diundang. Sudah jelas alasannya karena di negara-negara tersebut tidak memiliki candi sebagai peninggalan sejarah agama Budha. Ironisnya, dilihat dari sudut pandang potensi turis, negara-negara inilah (Malaysia, Singapura) memiliki potensi yang lebih besar dibanding negara-negara yang memiliki candi tersebut. Bukankah akan lebih efektif bila mereka juga turut diundang.
Sudah jelas bila kita berbicara promosi pariwisata hal itu akan bersinggungan dengan masalah ekonomi. Namun, pertanyaannya apakah pemerintah memang sudah dengan serius menangani bidang ini dengan mengangkat warisan budaya sebagai bagian dari promosi pariwisata.

Menurut pakar manajemen, Rhenald Kasali, Indonesia memang pernah sangat serius menekuni bidang pariwisata ini sebagai industri. Namun, pasca krisis tahun 1997 hingga sekarang pariwisata Indonesia seperti kehilangan ‘ruh’nya. Bahkan, tak satu pun dari para presiden Indonesia yang menyebutkan betapa pentingnya ‘industri’ pariwisata ini. Yang kita dengar hanyalah keluhan yaitu matinya usaha pariwisata dengan berbagai akibat. Mulai dari terorisme, ancaman bom, larangan berkunjung (travel banned), peringatan berkunjung (travel warning), hingga flu burung.

Hal-hal negatif tersebut di atas mengingatkan kita pada masa awal mulai berkembangnya turisme di Hindia Belanda (abad ke-18/19). Sebelum turisme diatur oleh pemerintah kolonial. Ancaman wabah penyakit (pes/kolera), bencana alam (gunung meletus), guna-guna, amok, perang antar suku menghiasi buku-buku catatan perjalanan para pengelana yang telah dibumbui. Justru hal tersebut menarik perhatian para petualang hingga mereka membuktikan kebenaran ‘cerita’ tersebut.

Namun, pemerintah Hindia Belanda berupaya membatasi para pengunjung yang berniat berkunjung. Mereka mengeluarkan semacam peraturan dalam bentuk toelatingskaart (kartu izin masuk) yang super ketat. Tetap saja antusiasme para pengunjung tak terbendung. Hingga akhirnya pemerintah ‘membuka’ pintu bagi para pengunjung asing meskipun aturan toelatingskaart itu tetap diberlakukan.

Sehubungan dengan mengangkat warisan budaya sebagai bagian dari promosi pariwisata ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Antara lain tidak menempatkan budaya sebagai obyek belaka. Dalam hal ini termasuk masyarakatnya, sebagai pemilik dan ‘pewaris’ budaya tersebut. Bisa jadi masyarakat yang idealnya dijadikan subyek, dengan kata lain sebagai bagian dari pariwisata tersebut hanya menjadi tontonan atau penonton belaka. Sehingga masyarakat yang seharusnya diharapkan mampu menaikkan taraf hidupnya malah semakin miskin karena sedikitnya ‘kue’ yang seharusnya mereka terima. Misalnya kasus yang menimpa masyarakat di sekitar Candi Borobudur.

Hal lainnya adalah tidak menjadikan budaya sebagai komoditas belaka. Misalnya merekayasa budaya dan dibuat sedemikian rupa untuk konsumsi para turis sehingga menghilangkan nilai-nilai penting budaya tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu penggerak pariwisata internasional adalah keinginan yang besar untuk mengalami kebudayaan yang masih murni dan eksotis. Kebudayaan murni dan eksotis tersebut dimiliki kelompok-kelompok etnis di negara-negara Dunia Ketiga. Keinginan untuk mengalami kebudayaan yang masih murni dan eksotis, menurut Stuart Hall adalah fantasi Barat tentang otherness, sebagai ‘fantasi kolonial’ tentang dunia pinggiran yang dipelihara oleh Barat.

Sehubungan dengan masalah ekonomi, dua ahli ekonomi mikro, Joseph Pine II dan James H. Gilmore berpendapat bahwa negara-negara industri telah mereposisi ekonominya dari brand based economy (ekonomi manufaktur berbasiskan produk-produk bermerek) menjadi experience economy (ekonomi berbasiskan experience atau kesan). Experience merupakan kegiatan ekonomi produktif yang menimbulkan efek keterlibatan. Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan turisme yang berakhiran ing, misalnya diving, skiing, snorkeling, sightseeing masuk kategori ini. Semua kegiatan ini merupakan kemasan pariwisata modern yang menimbulkan pengaruh terhadap kenaikan lapangan kerja dan otomatis mengurangi pengangguran. Tentunya kenaikan lapangan kerja ini sangat diharapkan oleh Presiden SBY sehingga data berupa menurunnya angka-angka pengangguran yang sempat diperdebatkan benar-benar menjadi kenyataan.

Idealnya, pemerintah berupaya memanfaatkan sumber dan peluang lain, selain mempromosikan kembali warisan budaya. Terutama yang berkaitan dengan kemasan pariwisata modern. Sehingga akan tampak adanya kreativitas, variasi dan tidak sekedar mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Padahal Indonesia memiliki semua itu dan tidak hanya di Jawa (baca: Borobudur). Misalnya kekayaan alam yang belum digali sepenuhnya di tempat-tempat lain. Terlepas dari masalah-masalah yang mungkin saja dapat menjadi penghambat upaya pemerintah yang memperhatikan sektor pariwisata ini, upaya pemerintah ini patut mendapat dukungan. Khususnya dari kita semua. Tentu dukungan masyarakat ini harus diimbangi oleh keseriusan pemerintah yang berkesinambungan. Sehingga tidak menimbulkan kesan, ganti pemerintahan ganti kebijakan. Yang ujung-ujungnya hanya merugikan masyarakat. Di samping itu diperlukan pula strategi yang matang dalam hal pemasaran. Di sinilah kunci keberhasilan upaya pemerintah tersebut.