Batas

4 03 2008

Bangsa Indonesia rupanya tidak pernah lepas dari persoalan “batas”. Baik itu berupa “perbatasan” maupun “pembatasan”.

Coba kita ingat lagi sengketa perbatasan Ambalat dengan Malaysia tiga tahun silam. Lalu baru-baru ini beredar informasi WNI yang direkrut menjadi Askar Wataniah, tentara cadangan Malaysia di wilayah perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan.

Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan berakar dari masa lalu. Perbatasan Kalimantan merupakan kawasan konflik pada masa Soekarno yang melancarkan konfrontasi “Ganjang Malaysia”. Ribuan pasukan reguler dan sukarelawan dikerahnya untuk mendukung politik konfrontasi itu. Masalah tersebut menyisakan persoalan historis dan berakibat hingga kini.

Demikian pula kontroversi Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef) di selatan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat NTT dan sebuah LSM, Ocean Watch justru mempertanyakan dan menolak tegas klaim Australia atas pulau itu karena menganggap pulau itu bagian dari Indonesia. Sayangnya, Departemen Luar Negeri merasa pulau itu sudah menjadi milik Australia. Pada sisi lain Australia sering berbenturan kepentingan politik pertahanan keamanan dengan Indonesia yang berbatasan maritim dengan wilayah selatan Pulau Jawa.

Jangan pula lupa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia karena kelengahan kita sendiri. Oleh karena itu kita semestinya dapat mengambil pelajaran. Persoalan “perbatasan” berikutnya pun menanti. Misalnya kasus Pulau Nipah di Selat Malaka yang nyaris tenggelam. Jika tenggelam maka kemungkinan konflik dengan Singapura akan terlecut berkaitan dengan perubahan garis pantai di Singapura yang mereklamasi terus pantainya.

Masih ada lagi potensi konflik perbatasan lainnya, seperti Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dengan Vietnam, Pulau Marore, Miangas (Sulawesi Utara) dengan Filipina, Pulau Fani, Fanildo, Bras di Papua berbatasan dengan Republik Palau, Pulau Asutubun (Maluku) dengan Timor Leste.

Jika masalah “perbatasan” ini berhubungan dengan pihak asing, maka masalah “pembatasan” berhubungan dengan pihak kita sendiri, pemerintah kita. Khususnya yang berhubungan dengan BBM dan energi.

Kita harus bersyukur Presiden SBY meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dan mengharuskan kebijakan penurunan subsidi segera dilaksanakan. Jika terburu-buru dan segera dilaksanakan, maka masyarakat akan mendapatkan “kartu-kartu” dari pemerintah. Namun, presiden menegaskan pemerintah tetap harus siap terhadap kebijakan tersebut.

Tentunya kartu yang diberikan bukan sembarang kartu, seperti kartu ucapan lebaran atau tahun baru. Bukan juga kartu remi atau domino. Bahkan juga bukan kartu kuning atau kartu merah seperti dalam permainan sepak bola. Kartu yang diberikan adalah kartu pintar (smart card) dan kartu kendali.

Awalnya saya cukup bingung dengan kedua kartu tersebut. Saya sempat berpikir apa kartu pintar itu seperti buku pintar yang memuat banyak hal. Dengan kata lain mempunyai banyak fungsi. Selintas pikiran iseng saya menjawab mungkin kartu pintar itu telah minum jamu tertentu sehingga jadi pintar. Saya pun sempat berpikir kedua kartu itu sama karena banyak tulisan di media yang menulis smart card (kartu kendali).

Rupanya kedua kartu itu dibedakan dari jenis ‘minyak’nya. Kartu pintar diberikan untuk membatasi pemakaian BBM (solar, premium) sedangkan kartu kendali diberikan untuk ‘mengendalikan’ distribusi minyak tanah dengan sistem tertutup. Jelaslah sudah ‘kartu-kartu misterius itu’ yang menurut pemerintah dengan kartu kendali mereka berharap bisa menghemat subsidi sebanyak 1,3 trilyun per tahun. Lalu dengan kartu pintar dapat dihemat 10 trilyun per tahun.

Nilai angka-angka itu merupakan penghematan yang lumayan besar. Namun, kita jangan hanya terpaku pada hasil akhir yaitu jumlah uang yang dihemat. Proses sosialisasi kartu-kartu sosial serta dampak lainnya juga harus diperhatikan. Sebenarnya, cara yang mungkin jitu adalah bukan pembatasan BBM melainkan pembatasan kendaraan pribadi lalu perbanyak kendaraan umum. Tentunya diimbangi dengan perbaikan fasilitas penunjang kendaraan umum tersebut.

Masalah “pembatasan” BBM belum reda, muncul berita darurat “pembatasan” listrik dari PLN. Dengan alasan gelombang laut yang tinggi membuat kapal-kapal pengangkut batu bara tidak bisa merapat. Akibatnya seluruh jaringan Jawa-Bali dinyatakan dalam kondisi darurat. Pemadaman di sebagian Jawa dan Bali pun tak terelakkan.

Sebelumnya PLN meminta jika masyarakat dapat menghemat listrik (baca: membatasi) maka pemadaman tidak akan terjadi. Bahkan PLN berinisiatif menerapkan paket insentif dan disinsentif bagi konsumen pada batas 80 persen dari angka patokan. Jika pelanggan memakai listrik di atas 80 persen, maka akan dikenai tarif 1,6 kali lebih mahal. Sebaliknya, pelanggan akan menikmati diskon 20 persen untuk pemakaian kurang dari 80 persen. Intinya PLN mengajak rakyat menghemat listrik tapi apakah itu mungkin.

Masalah “perbatasan” jika tidak kita selesaikan secara serius akan meninggalkan warisan pahit bagi anak cucu kita kelak. Demikian pula dengan masalah “pembatasan”. Jika “pembatasan” ini hanya ditimpakan pada rakyat sedangkan itu tidak berlaku pada para pemimpin, maka itu pasti ada “batas”nya. Mungkin saja batas kesabaran rakyat terlewati dan entah apa yang akan terjadi.

Dimuat di http://www.kabarindonesia.com 4 Maret 2008





Balada Hutan Kita

1 03 2008

Kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 seperti yang ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dimaksudkan untuk merusak hutan. Peraturan tersebut justru meningkatkan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari 13 perusahaan tambang yang sudah berada di kawasan hutan lindung.

Isi peraturan tersebut memang memperkenankan penyewaan hutan lindung untuk berbagai kegiatan termasuk pertambangan. Namun, menurut Rino Subagyo, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, dalam PP tersebut tidak tercantum secara tegas atau eksplisit bahwa peraturan itu hanya untuk 13 perusahaan pertambangan yang sudah mendapat izin. Ditambah lagi, menurut Rino isi PP sama sekali tak menyebutkan pembatasan. Artinya adalah semua pertambangan dapat masuk sehingga dapat dikatakan melanggar keppres yang telah memberi batasan jumlah izin tambang di kawasan hutan lindung.

Persoalan hutan di negara kita ini memang sangat menarik. Kita tentu ingat maraknya kasus illegal logging. Menurut sumber dari Departemen Kehutanan dari 293 kasus illegal logging baru 43 kasus yang selesai. Lalu polemik hukum antara Menteri Kehutanan dan Polri dalam kasus dugaan pembalakan liar di areal hutan tanaman industri (HTI) di Riau dan kasus Adelin. Jauh sebelumnya yaitu ekspor asap yang membuat negeri jiran gerah.

Persoalan hutan kita jauh berakar ke masa lalu. Persis seperti sebuah pohon tua yang akar kesejarahannya menghunjam ke tanah dan menarik untuk diketahui.

Babad dan penebangan hutan
Hutan dan manusia Indonesia sudah saling berhubungan sejak lama. Peradaban Jawa hanya terdapat pada daerah terbuka yang selalu dikelilingi hutan rimba. Di bawah pengaruh ideologi India yaitu agama Hindu dan Budha, orang Jawa tidak lagi merasa sebagai penghuni hutan. Khususnya bagi para bangsawan dan priyayi, hutan merupakan daerah liar yang harus dimusnahkan dan dijinakkan.

Para raja mengizinkan pembukaan daerah baru (baca: hutan) dengan memberikan kebebasan pajak bagi warga desa atau kaum agama sehingga mereka mampu memperoleh lahan baru.Menurut Denys Lombard, kronik-kronik kerajaan yang merupakan sumber bagi para sejarawan memiliki istilah yang disebut babad. Istilah ini konon juga berarti “penebangan” atau “pengolahan tanah”. Namun, apakah etimologi itu tepat atau tidak, kita dapat menghubungkannya dengan pengertian pembukaan hutan dan penulisan sejarah sebagai dua aspek pelengkap bagi pembangunan sebuah kerajaan.

Kelak kita mengetahui bahwa di beberapa tempat lain, seperti Kalimantan para pendatang membuka hutan sehingga beberapa suku penghuni hutan yang lama bertahan hidup di hutan menjadi dikenal karena “pembabatan” itu. Di antara mereka pun ada yang menerima cara hidup baru itu.

Peraturan perlindungan hutan yang pertama
Eksotisme alam di Jawa pada masa lalu menjadi daya tarik perhatian para penjelajah Barat (baca: Eropa) untuk mengeksplorasinya. Hutan di Jawa kelak “dimusnahkan” sehingga kayu bangunan didatangkan dari Pulau Kalimantan. Di Sulawesi dan Sumatera, hutan merupakan persediaan nabati yang menghidupi banyak jiwa.

Namun, menurut sejarawan Denys Lombard hilangnya hutan di Jawa merupakan fenomena baru. Catatan perjalanan orang Eropa yang memiliki nyali petualang untuk masuk ke pedalaman pada abad ke-17 dan 18 menjadi bukti betapa masih lebatnya hutan-hutan di Jawa.

Dalam laporan perjalanan seorang utusan VOC Rijklof van Goens dari Semarang ke Mataram pada 1656 ditulis meluasnya lahan pertanian tetapi kawasan hutan kian berkurang. Memang seer veel wild in de bosschen (masih sangat banyak hewan buruan di hutan), tulis Van Goens. Oleh karena itu raja-raja dan para penguasa sebagai penggemar perburuan telah membuat sejumlah ‘cagar alam’ (krapyak) untuk melindungi hewan buruannya dari pembabat hutan. Krapyak ini merupakan upaya ke arah penyusunan undang-undang kehutanan.

Pada 1744-1745, Gubernur Jenderal van Imhoff memasuki tanah Priangan melalui hutan rimba dan ia menceritakan penduduknya yang masih jarang serta suka berpindah-pindah. Lalu ketika kapal Kapten Prancis, Ch-F. Tombe karam di Selat Bali pada 1805, ia mendarat di sebelah utara Banyuwangi. Untuk mencapai Surabaya, ia harus menelusuri jalan setapak dalam hutan serta acap kali membuka jalan dengan parang. Pada 1886, seorang Prancis lain Comte de Beauvoir masih dapat berburu buaya di rawa-rawa sekitar Batavia serta badak di sekitar pedalaman Priangan (sekitar 4 kilometer dari Bandung).

Pembukaan hutan secara besar-besaran yang disertai perkembangan penduduk  sebenarnya baru terjadi pada awal abad ke-19. Perkembangan teknologi kemungkinan besar menjadi pemicunya. Atas perintah Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) “Jalan Raya” (Grote Postweg) dibangun atau lebih tepatnya diperkeras. Lalu menjelang akhir abad ke-19 dimulai pembangunan jalur kereta api yang menembus pedalaman hingga membelah pegunungan.

Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejumlah besar pembabatan hutan dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan orang Eropa. Tujuannya untuk membuka tanah partikelir (prosesnya dimulai Daendels di sebelah timur dan Raffles di sebelah barat) dan sistem tanam wajib (Cultuurstelsel) setelah 1830. Selain itu juga untuk perluasan lahan pertanian serta pengolahan tanaman kopi, kina, teh karet yang mendorong pembabatan hutan secara sistematis.

Daendels sendiri memerintahkan untuk mengeluarkan peraturan perlindungan hutan dan rimba yang pertama melalui Plakaatboek XV : Instructie voor den secretaris en fiscaal bij den inspecteur-generaal van de houtbosschen op Java tahun 1808. Undang-undang itu kemudian hanya dilengkapi saja sesuai keperluan karena makin lama makin sulit melindungi hutan terhadap perluasan pembukaan lahan.

Menjelang akhir abad ke-19, penebangan hutan yang meluas dari utara ke selatan, telah mengusir hewan buas ke daerah selatan. Sebuah buku panduan wisata yang ditulis F.Schulze, West Java, Traveller’s Guide for Batavia and from Batavia to the Preanger regencies and Tjilatjap (1894) menyebutkan bahwa di Pulau Nusakambangan masih dapat ditemukan badak.

Hutan yang tak lagi angker
Walau hampir keseluruhan hutan di Jawa sudah ditebang pohon-pohonnya dan nyaris musnah, meski ini anakronis, kenangan akan hutan masih akan tetap hidup.

Dalam cerita pewayangan, tokoh-tokoh utama bermukim di beberapa keraton yang berjauhan dan terpisah satu sama lain oleh daerah-daerah angker, berbahaya serta sulit ditembus. Bepergian dari satu rimba menembus rimba lainnya merupakan perjalanan jauh dan berbahaya. Diibaratkan harus siap mempertaruhkan jiwa dan raga.

Alasannya, daerah tak bertuan, penuh bahaya itu hanya dihuni oleh roh jahat serta bangsa raksasa pemakan manusia yang harus dihadapi para tokoh pahlawan dalam pertarungan seru di hutan. Di sisi lain hutan rimba pun menjadi tempat tinggal sang resi, tokoh bijak dan sakti yang biasanya memiliki pertapaan di lereng gunung. Tempat sang resi itu juga menjadi tempat para tokoh pahlawan ditempa dan dilatih kesaktiannya dalam naungan hutan rimba lebat.

Adegan wana (adegan dalam hutan rimba) di mana tokoh pahlawan berhadapan dengan para raksasa usai berguru pada resi dan akhirnya menang menjadi bagian dalam pertunjukan wayang.

Kembali ke masa sekarang, di mana hutan tidak lagi menjadi daerah angker, berbahaya dan sulit ditembus. Hutan menjadi daerah menggiurkan banyak pihak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut patut dihargai. Namun, sudah seharusnya peraturan yang dikeluarkan pemerintah juga harus tegas dan eksplisit. Tujuannya adalah menghindari persepsi pemerintah mengizinkan penyewaan hutan yang dapat merusak hutan. Mengingat semakin menipisnya areal hutan di Indonesia.





Bapak

22 02 2008

22 Februari lalu genap dua tahun bapak meninggalkan kami semua. Kenangan bergulir satu persatu. Saya masih ingat tetesan air mata bapak di ruang ICU ketika kami semua berkumpul di sana dan mengatakan melepas beliau dengan ikhlas. Tetesan air mata itu persis seperti yang saya lihat ketika beliau mendengar saya diterima di perguruan tinggi negeri.

Bapak tak meninggalkan warisan yang banyak karena kami bukan orang kaya dan juga tidak termasuk miskin. Kami, empat bersaudara pun tak terlalu meributkan itu. Satu warisan penting yang beliau tinggalkan adalah pendidikan. Alhamdulillah, kami semua menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sesekali bapak mengeluhkan biaya pendidikan si bungsu yang lumayan mahal. Namun, bapak tetap berupaya sekuat tenaga supaya si bungsu menyelesaikan pendidikannya.

Ada satu cerita beliau yang menggelitik. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, bapak dan saudara-saudaranya malas ke sekolah. Melihat hal itu kakek saya menunjuk pada sopir perusahaan (saat itu kakek saya bekerja untuk SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederland- perusahaan pelayaran Nederland). Sang sopir yang keturunan Indo sedang asyik membersihkan mobil. Kakek berkata: “Kijk, als jullie lui zijn, dan worden jullie als hem!” (Lihat, jika kalian malas maka akan seperti dia!)

Kenyataannya, karena ada masalah keluarga, begitu lulus SD atau SMP, bapak ‘kabur’ ke Bandung. Di sana beliau menyelesaikan sarjana mudanya.  Sebenarnya beberapa tahun silam bapak ingin menyelesaikan sarjananya di sebuah PTS. “Diminta 5 juta!,” kata bapak sambil tertawa. “Sayang duitnya!,” tambahnya lagi.

Saya menduga hobi saya pada sejarah diturunkan olehnya. Semasa hidupnya bapak senang sekali menelusuri sejarah keluarganya. Hasilnya, hampir di setiap kota di Jawa ada yang masih berhubungan saudara dengan kami. Bahkan pernah mendapatkan warisan, entah dari saudara paman kakek buyutnya. Selain itu beliau sangat suka mobil-mobil antik. Kami pernah memiliki  GAZ Rusia, Toyota Land-cruiser, Landrover dan menjelang akhir hidupnya bapak ‘menghidupkan’ sebuah Fiat. Ibu hanya mengelus dada melihat hobi bapak. Sesekali ibu berkomentar: “Kalau orang senang mobil baru dari show room, yang ini senang mobil tua dari grass room (maksudnya di tempat penimbunan besi tua yang berlantaikan rumput, beratap langit)!”

Masih banyak kenangan tentang bapak. Namun, ada pesan yang akan selalu saya kenang, seperti bisikannya ketika saya harus meninggalkan tanah air, delapan tahun silam: “Jangan lupa shalat!” serta pada saat hari Lebaran kami yang terakhir bersama beliau: “Bimbing anak-anakmu kelak dengan baik!”

Pak, hanya doa yang bisa saya kirimkan serta pesan yang akan selalu saya ingat dan kerjakan!





Mandi dari Masa ke Masa

17 02 2008

‘Bangun tidur kuterus mandi…’ Inilah penggalan lagu anak-anak di Indonesia yang saya ingat mengenai kebiasaan di pagi hari. Kebiasaan yang ‘tabu’ dilakukan pada hari libur atau Minggu karena pada hari itu kita cenderung bermalas-malasan sebelum mandi. Namun, kebiasaan mandi khususnya di pagi hari, baik untuk kesegaran, memulai hari kita.

Ada satu hal yang tidak saya temui di Belanda yaitu bak mandi plus gayungnya. Tentu saja karena bak mandi tidak dikenal di Belanda. Di Belanda hanya ada badkuip atau bathtub dan pancuran (shower). Kalau pun ada bak, itu juga yang berukuran besar alias kolam (renang). Oleh karena itu dalam bahasa Belanda sebelumnya hanya dikenal baden (mandi di kolam atau sungai) dan douchen (mandi dengan pancuran). Barulah setelah mandi dikenal oleh mereka, kosakata mandiën akhirnya masuk dalam bahasa Belanda. Termasuk kata mandiebak (bak mandi), mandiekamer (kamar mandi), dan gajoeng (gayung). Tidak hanya itu, menurut sastrawan Louis Couperus, istilah sirammen juga dipakai yang mengacu pada urusan membersihkan tubuh ini.

Urusan membersihkan diri ini bagi orang Belanda yang pernah tinggal di Hindia Belanda tentu sangat menarik karena di negeri asal mereka, apalagi jika musim dingin, mandi adalah suatu keterpaksaan. Bagi mereka tak perlu mandi, cukup membasuh atau mengelap tubuhnya. Lalu disemprotkan parfum, selesailah sudah. Maka ketika mereka menginjakkan kaki di negeri tropis ini, kebiasaan mandi adalah suatu keharusan. Jika tidak mau tubuhnya berbau harum.

Menurut sejarawan Anthony Reid, melimpahnya air merupakan salah satu ciri negeri tropis, khususnya Asia Tenggara. Oleh karena itu kelihatannya mereka tak perlu khawatir kehabisan air dan seolah tampak ‘boros’ jika membersihkan tubuh. Namun, saat ini persediaan air di beberapa kawasan dapat dikatakan begitu mengkhawatirkan.

Pada abad ke-17 orang Asia lebih dahulu memiliki kebiasaan mandi dengan menggunakan air mengalir dibandingkan orang Eropa yang antipati dengan kebiasaan itu. Orang Asia telah memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk membersihkan tubuh. Oleh karena itu mereka senang tinggal di tepi aliran sungai.

Jika tidak ada sungai, orang menuangkan seember air sumur di kepala mereka. Cara mandi seperti ini cenderung melarutkan bakteri tubuh bagian bawah menjauh dari kepala. Praktik ini lebih aman dibandingkan dengan mandi di dalam bak yang sama untuk semua anggota keluarga. Dimulai dari anggota keluarga tertua sampai termuda (bayi). Seperti yang dilakukan di negeri bercuaca dingin (Eropa).

Pada masa VOC, seperti halnya orang Portugis, orang Belanda yang ‘lebih berani’ pada air adalah kaum perempuan. Sementara itu kaum prianya ‘takut’ air alias enggan untuk mandi. Di kalangan orang Belanda di Batavia sendiri ada yang berpendapat pro dan kontra. Mereka yang terbiasa mandi, merasa tidak nyaman jika tidak mandi. Saat itu istilah yang dipakai adalah wassen (mencuci), bukan baden (mandi).

Pihak yang menganggap pentingnya mandi mengeluarkan peraturan khusus untuk para serdadu VOC yang mewajibkan mereka mandi setiap delapan atau sepuluh hari sekali. Namun, peraturan itu tak dipatuhi sebagaimana mestinya. Tetap saja mereka tak mau mandi. Maka dikeluarkan lagi peraturan susulan. Isinya para serdadu VOC di Rijswijk tidak boleh dipaksa mandi seminggu sekali.

Pada 1804, kelompok yang anti mandi mendapat angin dari Keuchenius, seorang dokter. Ia menyatakan mandi tidak perlu dan tidak baik untuk kesehatan. Keuchenius mengacu pada tempat mandi mereka di sungai yang secara detil digambarkan oleh J. Rach.

Tempat-tempat mandi pada masa VOC itu disebut paviljoentjes dan merupakan salah satu bagian dari gedung-gedung mewah milik para pembesar VOC. Di bawah tempat mandi berbentuk paseban itu dibuat semacam kerangkeng berterali kayu. Dalam kandang itulah, orang yang akan mandi turun ke bawah. Jelas, tempat mandi ini berada di udara terbuka.

Namun, pada abad ke-18 itu sudah ada pula kamar mandi tertutup dan setengah tertutup. Misalnya di halaman milik Reinier de Klerk di Jalan Gajah Mada (sekarang gedung Arsip Nasional). Menurut F. De Haan dalam Oud Batavia (1922) ada pula rumah-rumah besar pada masa itu yang memiliki waschhuis (rumah cuci) di halaman belakang rumah. Di tempat yang tak beratap itu disediakan tahang/tong kayu beserta gayung. Tempat semacam itu seringpula disebut mandihok (kandang mandi).

Pada masa berikutnya, melalui foto-foto tempo doeloe kita bisa menyaksikan sumur di halaman belakang rumah milik orang Belanda yang berfungsi sebagai sumber air kamar mandi. Kamar mandinya pun besar. Seperti kamar mandi rumah nenek saya di daerah Menteng (sekarang sudah rata dengan tanah) yang berukuran 2 x 1,5 x 1 meter. Jika harus membersihkannya kita pun harus masuk ke dalamnya.

Justus van Maurik, seorang pengusaha cerutu asal Amsterdam ini menceritakan masalah mandi ini. Menurutnya, di beberapa hotel di Hindia tergantung papan peringatan:
Het is verboden in den mandiebak te baden of het water met zeep te verontreinigen.” (Dilarang masuk ke dalam bak mandi atau mengotori air dengan sabun).

Menariknya pada 1 Juni 1861, seorang pengusaha bernama Victor Thornerieux membuka sebuah hotel di Molenvliet (di kawasan Harmoni) yang diberi nama Hotel de l’Univers, mungkin sebagai saingan dan membedakan dengan Hotel des Indes di seberangnya. Menurut iklan yang dipasangnya, Hotel de l’Univers dilengkapi dengan kolam mandi berisi air kali!

Sementara itu Augusta de Wit, salah seorang turis Belanda yang berkunjung ke Jawa pada akhir abad ke-19 menuturkan kesannya tentang mandi. Menurutnya mandi beberapa kali sehari adalah keharusan. Kalau tidak mandi berarti tidak sopan. Mandi di Hindia pun berbeda dengan di Eropa. Di Eropa ia biasanya hanya berendam tapi di Hindia ia harus mengguyur badan dengan bergayung-gayung air. Suatu kenikmatan untuk jiwa dan raga, tulisnya.

Ketika tinggal di Belanda, saya pun merindukan mandi gebyar-gebyur seperti di tanah air. Rasanya ada yang hilang, baik suaranya maupun kesegarannya. Maklum saja di sana, air begitu dihemat dan bila musim dingin, tak kuatlah badan kita mandi air dingin. Jadi bagi Anda yang terbiasa mandi gebyar-gebyur dengan gayung jangan harap bisa menemukan bak mandi di Belanda. Kalaupun rindu mandi di sungai, janganlah juga langsung ingin mandi di grachten (kanal-kanal) di sana karena bisa dianggap menganggu ketertiban dan disangka mabok. Lagipula airnya juga kotor.

Sebaliknya kita di Indonesia pun harus ingat jika mandi. Jangan terlalu memboroskan air yang tak perlu. Hemat-hematlah penggunaan air karena masih banyak orang di daerah lain yang kekeringan dan memerlukan air. Menyinggung masalah menghemat air, di sebuah toko di Amsterdam saya pernah melihat t-shirt bertuliskan unik: Save the water, I drink beer! Mungkin di Jakarta tulisan itu dapat kita ganti: Save the water, I drink bajigur!





Sepotong Kenangan tentang Pak Harto

3 02 2008

Minggu siang 27 Januari 2008, udara panas sekali. Kaos yang saya kenakan terpaksa dilepas karena basah oleh keringat. Komputer saya matikan karena tak tahan dengan panas siang itu. Tiba-tiba putera saya yang masih berusia 18 bulan menangis histeris. Bangun dari tidurnya. Saya melirik jam dinding, sekitar jam satu lewat. Kami kebingungan menenangkan dan membujuk si kecil yang menangis tak henti. Tak lama hujan turun cukup deras. Udara panas sirna seketika. Si kecil kembali terlelap dan kami pun ikut terlelap. Kelelahan.

Cukup lama hujan membasahi bumi dan akhirnya reda. Kami bangun. Saya bergegas berpakaian hendak ke minimarket membeli susu si kecil yang nyaris habis. Di depan rumah, di rumah tetangga berdiri bendera setengah tiang. Ada apa, pikir saya. Apakah? Saya minta istri saya segera menyalakan televisi. Innallillahi Wainnalillahi Rojiun. Pak Harto telah berpulang ke Rahmatullah.

Setelah sekian lama berjuang dengan sakit, setelah sekian lama banyak wartawan yang menunggu hingga kelelahan, setelah sekian lama berita sakitnya diekspos, dan setelah berbagai berita persiapan dari semua pihak diberitakan jam demi jam, bahkan masuk infotainment yang biasanya diisi berita artis, akhirnya Sang Khalik memanggil Pak Harto.

Kenangan baik itu buruk maupun baik tentu saja tetap terkenang oleh mereka yang memiliki kenangan tersebut. Saya pun mengenangnya sebagai seorang mantan presiden RI kedua yang bergelar Bapak Pembangunan. Yang jelas, selama saya duduk di bangku sekolah dasar tidak perlu repot menghapal nama-nama presiden. Tidak seperti di Amerika Selatan yang menurut komik Tintin bisa berganti presiden dalam hitungan jam. Setiap pemilu dan pemilihan presiden, pastilah beliau jadi pemenangnya. Hanya wakilnya yang berganti.

Siapa yang tidak mengenal film Janur Kuning (1979), Serangan Fajar (1981) dan Pengkhianatan G30S/PKI (1982) yang menjadi film wajib bagi pelajar?. Bagi saya yang ketika itu penggemar film-film perang Hollywood seperti Wild Geese-nya Roger Moore dan Richard Harris, Tora Tora atau film seri Combat di TVRI tentu film-film kolosal ala Indonesia itu sangat luar biasa. Meski kelak pada 1998 diumumkan oleh Menpen Yunus Yosfiah, film Janur Kuning, Serangan Fajar dan Pengkhianatan… tidak akan diputar dan diedarkan karena berbau rekayasa sejarah dan mengkultuskan seseorang.

Namun, bagi seorang anak kecil seperti saya ketika itu yang berkesan dari film Serangan Fajar adalah Temon, tokoh anak-anak yang ditinggal mati ayahnya dan kelak menjadi pilot pesawat tempur. Dan pada film Pengkhianatan …, dua tokoh, seorang ibu dan anaknya yang berkelana di Jakarta lah yang justru mencuri perhatian saya. Selebihnya saya tertidur pulas di bioskop (kalau tidak salah TIM). Alasannya, banyak adegan ngobrol dan kepulan asap rokok tapi sedikit dar-der-dor meski darah tergenang di mana-mana.

Ada juga komik yang bagi saya sangat menarik. Komik ala Herge itu menggambarkan serangan ke Yogya dan tokoh heronya, siapa lagi kalau bukan Pak Harto. Saya tertarik pada goresan detail yang menggambarkan Bu Tien masa muda. Mirip sekali.

Selain itu, saya yang berhobi menulis surat atau korespondensi (dengan almarhum ayah saya yang bertugas di penjuru tanah air), perangko bergambar Pak Harto selalu “mengantarkan” surat-surat saya itu.

Menjelang lulus kuliah dan akhirnya menjadi asisten di kampus, setiap awal bulan selembar atau dua lembar “senyum” gagah Pak Harto di dalam amplop putih lah yang menjadi pelipur lara dan duka.

Tentu sepotong kenangan ini berbeda dengan kenangan Anda. Selamat Jalan Pak Harto….Semoga Amal Ibadahmu diterima di sisi Allah SWT.





Rindu Tempe

19 01 2008

Berita perajin dan pengusaha tempe-tahu yang berunjuk rasa kalah dengan berita kondisi kesehatan Pak Harto. Maklum saja, hampir setiap jam kondisi terakhir Pak Harto terus diberitakan. Padahal persoalan tempe-tahu pun tak kalah pentingnya.

Bicara mengenai tempe, sepertinya kita langsung menghubungkan dengan orang Jawa. Alasannya seperti yang diungkapkan sejarawan Ong Hok Ham, masakan tempe hanya dijumpai dalam kuliner Jawa. Sedangkan masakan Padang, Bali, Menado apalagi Makassar tidak mengenal tempe.

Dalam Encyclopaedia van Nederlandsch Indië (1922) disebutkan bahwa tempe yang terbuat dari kacang kedelai merupakan hasil fermentasi dan merupakan makanan sehari-hari penduduk. Mungkin sebaiknya kata penduduk, menurut Pak Ong dapat ditambahkan, menjadi penduduk Jawa.

Jauh ke masa silam dituliskan: “...Kadhele tempe srundengan, lombok kenceng lawan petis, gadhon rempah yem manjangan, gorengan empal lan gangsir, barongkos lawan masin, krupuk miwah sambel balur…” (Sinom 42, 43). Ini diambil dari kisah dalam Serat Centhini (Jilid 12) yang menggambarkan perjalanan Jayengresmi alias Amongraga –salah satu putra Sunan Giri – sampai di Dusun Bustam. Di tempat ini, mereka dijamu oleh Ki Arsengbudi dengan berbagai makanan dan salah satunya tempe kedelai.

Rupanya kedelai  yang ditulis kadhele itu tidak hanya termuat dalam Serat Centhini jilid 12 saja. Namun juga disebutkan di jilid 2 dan 3. Sementara itu kata kedelai yang ditulis kadele juga ditemukan dalam Serat Sri Tanjung, yang menggambarkan legenda tentang kota Banyuwangi. Diperkirakan latar waktunya pada abad ke-12 atau 13.

Pada masa pendudukan Jepang, para tawanan perang diberi ransum tempe agar terhindar dari disentri dan busung lapar. Mungkin hal ini yang mengilhami para penyusun menu ransum warga binaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan untuk memasukkan tempe sebagai salah satu lauk.

Tempe dan tahu memang hidangan yang hampir selalu tersedia di meja makan bangsa kita. Mulai dari kelas warteg hingga restoran masakan yang mengandung unsur tempe dan tahu selalu tersaji. Tempe dihidangkan bersanding dengan daging, telur atau ikan.

Waktu SMA dulu, bila tanggal tua, nasi, sayur plus tempe menjadi hidangan favorit di warteg langganan dekat sekolah. Bahkan ada beberapa teman yang ‘terpaksa’ berhutang

Saya teringat pengalaman beberapa tahun lalu ketika ditugaskan di Ujung Pandang (sekarang Makassar). Sebuah tulisan dengan kapur di sebuah pintu kelas kampus tempat saya mengajar cukup mengusik. Isinya: “Jawa pulang ko!”  Tulisan itu mengingatkan saya pada tulisan “Dutch Go Home!” pada tahun 40-an usai Proklamasi Kemerdekaan. Saya merasa menjadi mirip ‘penjajah’ meskipun kedatangan saya ke Sulawesi semata-mata karena tugas.

Tulisan dengan kapur itu bukannya tanpa alasan. Ketika itu sedang ramai-ramainya upaya menurunkan Habibie dari tampuk kepresidenan. Beberapa mahasiswa mendatangi tugu Mandala dan mengibarkan bendera Sulawesi Merdeka. Mereka tidak ingin Habibie turun dari kursi presiden. Perasaan saya menjadi semakin tak enak. Mungkin karena saya merasa berasal dari Jawa. Kalau memang harus pulang ke Jawa, yah pulanglah saya meskipun baru beberapa bulan di sana.

Seketika itu pula saya teringat dengan tempe. Maklum, selama beberapa bulan tinggal di sana, saya selalu disuguhi berbagai hidangan dari ikan. Belum pernah menikmati tempe walaupun sekedar tempe goreng. Hmm!

Pada tahun 80-an saya pernah membaca di sebuah majalah wanita ibukota bahwa tempe dapat dijadikan alternatif makanan para vegetarian. Hidangan alternatif yang disajikan itu berupa burger tempe. Dengan demikian kita memiliki variasi hidangan tempe yang lain selain digoreng, dipanggang atau disayur.

Pembuatan tempe pun biasanya merupakan industri rumahan dan menggunakan tenaga manusia. Rasanya akan lebih enak jika tempe itu dibuat dengan tenaga manusia lalu dibungkus dengan daun pisang dibanding dengan buatan mesin serta dibungkus plastik seperti sekarang.

Ironisnya bahan baku tempe yaitu kedelai, 70 persen masih harus diimpor. Diimpornya pun dari Amerika, kampung Kolonel Sanders yang juga merambah Indonesia dengan ayam goreng tepungnya. Belum lagi tempe yang dipatenkan oleh Jepang. Bisa jadi jika Jayengresmi masih hidup akan geleng-geleng kepala.

Tempe memang makanan rakyat yang murah meriah. Hidangan yang tidak pandang pangkat dan usia serta dapat dinikmati dalam keadaan hangat maupun dingin. Presiden Soekarno pun menggemari tempe. Ironisnya, presiden Soekarno pernah mengatakan untuk tidak menjadi generasi tempe. Jangan mau jadi “bangsa tempe” atau bangsa yang diinjak-injak bangsa lain, serunya. Suatu hal yang merendahkan tempe. Mungkin saja maksudnya tempe yang lembek atau tempe bongkrek yang berasal dari ampasnya tempe. Kini tempe menghilang. Ah..”bangsa tempe” ini jadi rindu tempe!





Nasionalisme Turistik

6 01 2008

Di tengah bencana yang melanda Indonesia dan menelan banyak korban jiwa, pemerintah Indonesia menggelar Grand Launching Visit Indonesia 2008, 26 Desember 2007 lalu. Tema yang diusung adalah  memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional atau bahasa “gagah”nya Celebrating 100 Years of National Awakening.

Sebelumnya ada kesalahan tata bahasa dalam jargon promosi pariwisata tersebut. Kata National sebelumnya ditulis Nation sehingga kalimatnya menjadi Visit Indonesia Year 2008. Celebrating 100 Years of Nation’s Awakening. Mereka yang paham bahasa Inggris tentu tahu beda antara national dan nation.

Tentunya kesalahan ini dapat menimbulkan pertanyaan maksud dari jargon pariwisata Indonesia. Syukurlah pemerintah tanggap dan kesalahan ini teratasi. Jadi kasus “Indonesia is the big city” tak terjadi.

Kesalahan serupa rupanya pernah terjadi pada slogan pariwisata 1991 yakni “Let’s Go Indonesia” yang seharusnya ada sisipan kata “to” sebelum Indonesia. Namun, juri bicara Depbudpar menyatakan ketika itu slogannya tak diubah dan tidak ada masalah. Jelas tak bermasalah karena ketika itu tak ada yang peduli dan tanpa “to” artinya masih positif meski jauh dari niat.

Saya tak akan membahas kesalahan bahasa yang menurut juru bicara Depbudpar tak perlu dibesar-besarkan. Namun, mengutip seorang kawan saya Yusi A Pareanom, upaya itu dalam konteks ini termasuk praktek yang secara main-main disebutnya “Steven Seagalisme”. Sok gagah tapi sebenarnya mengundang tawa. Saya malah lebih setuju pada praktek “Stephen Chowisme”. Sok gagah, konyol, bahkan cenderung berlebih-lebihan tapi benar-benar lucu.

Nasionalisme versus chauvinisme
Tema promosi pariwisata yang merayakan 100 tahun Kebangkitan Nasional sebenarnya cukup menarik. Satu pilihan untuk membangkitkan kembali rasa optimis kita sebagai bangsa. Setelah sekian tahun seolah “tidur panjang” dan lupa bangkit.

Namun ada sesuatu yang masih mengganjal jika 1908 (dikaitkan dengan berdirinya Boedi Oetomo) dijadikan titik tolak kebangkitan nasional. Kritik terhadap organisasi Boedi Oetomo (BO) yang lebih bersifat kedaerahan (baca: Jawa), seperti yang dikemukakan beberapa sejarawan patut dipertimbangkan.

Dalam pasal 2 Anggaran Dasar BO tertulis jelas: “Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis.” Tujuan itu memperlihatkan BO yang bersifat Jawa-Madura sentris, sama sekali bukan kebangsaan. Di samping itu perkumpulan ini dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia dan tunduk terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tidak mengherankan jika tak ada satu pun anggota BO yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda.

Lebih jauh lagi Prof. Sartono Kartodirdjo menyebutkan pidato Soetomo dalam Kongres Jong Java yang diselenggarakan oleh BO, 3-5 Oktober 1908, di ruang pertemuan sekolah guru di Jetis, Yogyakarta, memiliki dampak lebih besar bagi kebudayaan politik bangsa Indonesia, dibandingkan kongres pendirian BO sendiri. Dalam pidato Soetomo tersebut telah muncul sebuah kesadaran kolektif akan identitas sebagai kelas pribumi yang termarjinalkan.

Chauvinisme sempit sebatas memperjuangkan Jawa dan Madura tersebut telah mengecewakan dua tokoh besar BO sendiri, yakni Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga keduanya hengkang dari BO.

Sementara itu, Asvi Warman Adam berpendapat peringatan Hari Kebangkitan Nasional termasuk dalam kontroversi sejarah Indonesia dengan fakta dan interpretasi pemerintah yang tidak lengkap. Asvi menunjuk Sarekat Islam yang berdiri pada 1905 lebih nasionalis meski organisasi itu menyandang nama agama. Ia menyarankan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan mempersandingkan kedua organisasi perintis tersebut. Saya sendiri lebih memilih BO sebagai salah satu organisasi proto nasionalisme Indonesia walau itu masih bisa diperdebatkan lagi.

Bangsa yang bergerak
Kita kembali ke pilihan tema promosi pariwisata Indonesia 2008 yang mencanangkan target sekitar 7 juta wisatawan asing.  Mengapa wisatawan asing? Jelas karena mereka diharapkan dapat mendatangkan devisa 7 miliar dollar. Dengan asumsi target 7 juta wisatawan tercapai.

Lantas bagaimana dengan para wisatawan lokal yang juga berpotensi besar menghasilkan pemasukan negara. Mengacu pada kata “nation” dan “national” yang sempat jadi bermasalah, rasanya tidak berlebihan jika perhatian juga ditujukan pada wisatawan lokal. Bukankah tema yang diusung, Celebrating National Awakening (Peringatan Kebangkitan Nasional) memungkinkan hal tersebut. Indonesia sebagai satu bangsa bangkit dan bukan bangsa yang menunggu (A Nation in Waiting) berhak juga berplesir. Mengutip tekad optimis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia is a nation on the move.

Namun, mengingat masalah dan bencana yang melanda bangsa ini bagaimana bisa berplesir. Memikirkan hidup hari esok saja sulit. Ah, itu pikiran negatif yang harus dilenyapkan karena tidak sesuai dengan optimisme presiden kita. Indonesia is a nation on the move.

Nasionalisme turistik
Jika kita kaitkan antara pariwisata dan nasionalisme di Indonesia ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Saya meminjam istilah sejarawan Indonesia yang bermukim di Australia Iskandar P. Nugraha yaitu touristic nationalism (nasionalisme turistik). Maksudnya nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme seorang turis. Nasionalisme yang melihat tampilan-tampilan (display), menganggap sesuatu yang indah, kaya dan itulah Indonesia. Bukankah kita adalah bangsa yang suka menonton. Bahkan korban kecelakaan saja yang seharusnya dibantu malah jadi tontonan. Tentu kita ingat para korban bencana yang memasang tulisan: “Maaf, kami bukan tontonan”

Pendapat Iskandar itu melengkapi tesis yang dikemukakan oleh Benedict Anderson bahwa Indonesia adalah suatu Imagined Communities (Komunitas yang dibayangkan). Imajinasi Indonesia yang begitu kuat ada dalam alam pikiran bangsa Indonesia yang menganggap dirinya bagian dari satu bagian yang lain.

Namun, bukan berarti jika kita hanya mengenal kulit permukaan lalu mengatakan bahwa kita sudah mengenal secara keseluruhan. Bukan maksudnya jika seorang Jawa berlibur ke Tana Toraja lalu menyatakan bahwa ia mengenal budaya Sulawesi atau seorang Papua yang merapat di Pelabuhan Perak Surabaya lantas ia mengatakan sudah mengenal Jawa. Atau ekstrimnya kita pergi ke Taman Mini lalu mengklaim kita mengenal budaya seluruh Indonesia.

Bila kita ambil sisi positifnya bukankah pariwisata nasional (baca:lokal) lebih bermanfaat. Mengenal bangsa dan negeri kita sendiri melalui pariwisata. Memang dollar yang akan diraup tak akan sebanyak dollar para turis asing tapi siapa lagi yang harus mengenal diri kita sendiri selain kita bangsa yang sedang bergerak.